Kesenjangan Makin Lebar, Konsekuensi Menggunakan Ekonomi Kapitalisme

MutiaraUmat.com -- Direktur Pamong Institute Drs. Wahyudi Al Maroky, M.Si., mengatakan kesenjangan sosial ekonomi yang semakin lebar dan luas di negeri ini merupakan konsekuensi menggunakan sistem ekonomi kapitalisme. 

"Kekayaan negeri ini dinikmati segelintir orang, kesenjangan makin lebar dan luas apakah ini konsekuensi dari demokrasi, antara si miskin dan si kaya seperti bumi dan langi! Sebenarnya itu konsekuensi kita menggunakan sistem ekonomi kapitalisme maka kesenjangan itu tidak terhindarkan," tuturnya dalam video berjudul Rapor Merah Rezim Jokowi 2023, di kanal YouTube Bincang Bersama Sahabat Wahyu, Sabtu (30/12/2023). 

Wahyudi menjelaskan, karena negeri ini menggunakan sistem ekonomi kapitalisme maka kesenjangan tidak terhindarkan. Yang kaya memiliki akses resource mudah sehingga makin kaya, yang miskin terabaikan, tidak terlindungi. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin itu terjadi hampir semua negara-negara kapitalis akan kesenjangan. 

Lebih lanjut, Wahyudi menjelaskan, walaupun negara kapitalis berusaha untuk mendistribusikan kekayaan dengan menarik pajak besar bagi si kaya kemudian mendistribusikan ke rakyat miskin, tetapi itu hanya sementara sifatnya. Tetap saja yang makin kaya akan tetap kaya, yang miskin tetap miskin itu yang dikategorikan resiko menggunakan sistem ekonomi kapitalisme. 

"Dan itu terpelihara karena di dukung dalam negara menggunakan sistem politik demokrasi. Di mana dalam sistem demokrasi para pemilik modal atau para oligarki bisa hidup dengan nyaman, tumbuh, dan berkembang makin banyak," paparnya. 

"Bahkan dia (oligarki) sampai bisa menunggangi negara untuk kepentingan-kepentingan politiknya, menggunakan negara untuk kepentingan bisnisnya," lanjutnya. 

Wahyudi menjelaskan bahwa oligarki ada dua, oligarki politik dan oligarki ekonomi. Oligarki menunggangi negara untuk kepentingan mereka dan mengeluarkan kebijakan maupun aturan-aturan atas nama negara tetapi untuk kepentingan mereka. Itu yang terjadi sehingga makin hari kesenjangan makin terjadi. 

"Mereka bisa mengeluarkan undang-undang yang bisa melindungi bisnis mereka. Dan bisa membuat mereka itu tega dan kejam terhadap rakyat misalnya persoalan tanah, persoalan lahan, persoalan akses," jelasnya. 

Jadi, lanjut Wahyudi mungkin sebagian rakyat tidak bisa mengakses pantai yang indah gara-gara pantai itu sudah dikuasai mereka (oligarki) karena mendapatkan izin dan legalitas dari negara, termasuk tanah milik rakyat suatu saat dirampas oleh mereka dengan dalih akan dijadikan proyek strategis nasional. 

Kemudian Wahyudi memberikan contoh, kasus-kasus yang ada atau daerah tambang sehingga harus digusur itu menunjukkan bahwa mereka bisa menggunakan atas nama negara untuk kepentingan bisnis maupun kepentingan politik mereka. Atas nama negara juga mereka bisa menggusur rakyat kecil atau rakyat miskin. [] Alfia Purwanti