Pajak Kendaraan Bermotor Naik, Hidup Rakyat Makin Berat

MutiaraUmat.com -- Pajak adalah salah satu pendapatan tetap negara, di mana sebagian besar pendapatan negara berasal dari pajak. Terdengar aneh memang, negeri yang dikenal sebagai penghasil sumber daya alam yang melimpah ruah, namun sumber penghasilan negara berasal dari pajak yang dipungut dari rakyat. Beraneka ragam kebijakan dan strategi yang telah dirancang guna menghadapi ancaman global, dan ini tentu akan mempengaruhi jumlah pajak yang akan diterima.

Baru-baru ini, Menteri Koodinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah berencana menaikkan pajak kendaraan bermotor bahan bakar fosil. Menurut Luhut, rencana ini dilakukan demi mengakselerasi ekosistem kendaraan listrik sebagai upaya menekan polusi udara, dengan tingginya pajak sepeda motor nantinya bisa dialokasikan untuk subsidi transportasi publik LRT maupun kereta api cepat," katanya dalam acara peresmian perusahaan mobil listrik Build your Dream (BYD) di siarkan secara daring, kamis (18/1/2024) CNN Indonesia.

Lucu tapi miris, tersenyum dalam perih, itulah pikiran yang langsung terlintas dalam benak ketika beredar tentang rencana kenaikan pajak sepeda motor guna mengurangi polusi udara. Hal ini juga pasti membuat masyarakat awam tak habis pikir dengan langkah pemerintah ini. Padahal permasalahan polusi udara ini bukan hal yang baru, peningkatan emisi di Indonesia dari tahun 1990 hingga sekarang bahwa masalah polusi udara belum terselesaikan. Padahal penyumbang terbesar permasalahan polusi udara adanya aktivitas ekonomi, baik produksi, distribusi maupun konsumsi. Bayangkan saja untuk produksi semen saja diperkirakan menghasilkan 2,3 miliar ton karbondioksida per tahun, belum lagi dari produksi kendaraan serta industri besi dan baja.

Sementara itu, alasan lain dengan menaikkan pajak kendaraan bermotor guna mensubsidi kendaraan listrik juga tidak dibenarkan, pasalnya Menkeu Sri Mulyani pernah mengungkapkan total anggaran subsidi pembelian kendaraan listrik sebesar Rp 7 triliun hingga 2024. Ternyata bukan pengadaan mobilnya saja yang disubsidi, melainkan biaya perawatan tahunannya juga disubsidi negara.

Akal sehat dan hari nurani penguasa dipertanyakan saat ini, menaikan pajak kendaraan bermotor untuk memberikan subsidi kendaraan listrik dengan alasan mengurangi emisi, tampak mengada-ngada, karena justru industri sektor energilah yang paling banyak menghasilkan emisi karbon.

Di tengah kehidupan rakyat yang makin berat, dengan berbagai macam kesulitan. Mulai dari pengangguran akibat adanya PHK massal, kebutuhan pokok yang makin tinggi, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan ini ditambah dengan rakyat dicekik dengan rencana kenaikan pajak kendaraan bermotor. Sungguh miris, dan hilangnya empati penguasa kepada rakyat. Demi memuluskan kepentingan golongan pemilik modal rela menindas rakyatnya sendiri. Kenapa pemerintah tidak pernah berpikir untuk meningkatkan pengelolaan dari hutan? Timah, emas, atau migas yang negeri ini miliki? Kenapa setiap mengeluarkan kebijakan, kenapa harus menyasar sesuatu yang memberatkan rakyat menengah bawah?

Inilah ironi negara yang kaya akan potensi sumber daya alam, namun minim kesejahteraan. Pajak memang salah satu hal yang pasti dalam sistem Ekonomi Kapitalis, mengutip dari ungkapan Benjamin Franklin, politisi AS mengatakan" di dunia ini tidak ada yang bisa dikatakan pasti, kecuali kematian dan pajak" dan ini terbukti sebagai karakteristik sistem ekonomi Kapitalis yang pasti akan memalak rakyat dengan pajak. Jadi, selama sistem ekonomi Kapitalis maka tak heran rakyat akan terus diperas bak seperti drakula yang menghisap darah rakyat hingga habis. 

Penerapan ekonomi kapitalis telah berdampak pada kekayaan yang seharusnya milik rakyat, beralih kepada kepentingan pribadi. Mereka adalah para konglomerat dan pihak asing yang berkolaborasi dengan penguasa atas nama swastanisasi dan privatisasi. Berharap untuk keluar dari jurang kesengsaraan melalui jalan ekonomi kapitalis, sungguh sangat mustahil terjadi. Seharusnya sistem Islamlah yang menjadi pilihan sebagai sistem yang benar-benar Allah SWT jamin dalam mensejahterakan rakyat seluruhnya. Islam memiliki mekanisme yang tidak ada dalam ekonomi kapitalis, contohnya investasi dan utang luar negeri, swastanisasi dan privatisasi. Sehingga kekayaan alam milik umum dapat dikelola dan hasilnya untuk kesejahteraan rakyat, karena pemimpin dalam Islam bukan seperti pemimpin dalam kapitalisme yang seperti drakula mengisap darah rakyat dari setiap kebijakannya. Melainkan juga pelayan umat, yang senantiasa melayani apa yang dibutuhkan umat.

Wallahu a'lam bishshawab. []

Wakini

Aktivis Muslimah