Kepemilikan Hutan Bukan Hak Oligarki

Mutiaraumat.com -- Hutan Indonesia kembali menjadi sorotan dalam aksi demonstrasi mahasiswa pada hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2026 di Jakarta. Salah satu pesan yang disuarakan adalah "Hutan Bukan Milik Oligarki. Alam Harus Dilindungi. 

Perusak Harus Diadili.” Slogan ini bukan tanpa alasan. Di balik kekayaan hutan Indonesia, terdapat persoalan serius mengenai ketimpangan penguasaan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan yang menyertainya.

Data Forest Watch Indonesia (FWI) dalam laporan Kondisi Hutan Indonesia 2024 menunjukkan bahwa sekitar 55,3 juta hektare lahan berada dalam konsesi sektor ekstraktif (fwi.or.id, 01-04-2026). 

Sementara itu, kajian WALHI dan Auriga Nusantara (2022) mengungkap, dari sekitar 19 juta hektare konsesi hutan alam, 4,3 juta hektare dikuasai oleh sepuluh grup usaha terbesar. Adapun dari sekitar 11,3 juta hektare konsesi hutan tanaman industri, 5,7 juta hektare juga dikuasai sepuluh grup usaha terbesar (walhi.or.id, 17-08-2022). 

Dampak dari penguasaan ini, 2,8 juta hektare tutupan hutan hilang di dalam wilayah konsesi PBPH sepanjang 2001–2024. Di sisi lain, masyarakat adat dan masyarakat lokal masih menghadapi konflik lahan serta kehilangan ruang hidup akibat ekspansi usaha ekstraktif.

Sistem Kapitalisme Membuka Liberalisasi Hutan

Jika ditelusuri lebih jauh, persoalan hutan yang banyak dikuasai oleh oligarki diakibatkan oleh penerapan sistem kapitalisme di Indonesia. Kapitalisme memberikan ruang besar bagi kepemilikan dan penguasaan sumber daya oleh individu maupun korporasi. 

Dalam sistem ini, keuntungan ekonomi menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengelolaan kekayaan alam. Negara lebih berperan sebagai pemberi izin dan fasilitator investasi daripada pengelola yang menjamin kepentingan seluruh rakyat. Akibatnya, akses terhadap sumber daya strategis lebih banyak dinikmati pemilik modal yang memiliki kemampuan investasi besar. 

Asas kapitalisme yang berdasarkan manfaat, memunculkan paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan keuntungan investasi. Hutan kerap dipandang sebagai aset ekonomi yang harus dioptimalkan nilai komersialnya. 

Kayu, sawit, pertambangan, hingga proyek-proyek pembangunan menjadi alasan pembukaan kawasan hutan. Sementara itu, fungsi ekologis hutan sebagai penyangga kehidupan, penjaga keseimbangan alam, dan sumber penghidupan masyarakat sering kali ditempatkan di bawah kepentingan ekonomi. Bahkan, ketika kerusakan lingkungan terjadi, masyarakat luas justru harus menanggung dampaknya.

Solusi Islam: Hutan Hak Milik Umum untuk Kemaslahatan Rakyat

Islam memiliki paradigma yang berbeda dalam memandang sumber daya alam. Kekayaan alam bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan amanah dari Allah Swt. yang harus dikelola untuk kemaslahatan seluruh manusia. 

Dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan dibagi menjadi kepemilikan individu, umum, dan negara. Hutan yang memiliki karakteristik sumber daya alam luas dan menjadi kebutuhan bersama termasuk dalam kategori kepemilikan umum (milkiyah 'ammah). Rasulullah saw. bersabda: 

"Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api." (HR Abu Dawud).

Prinsip ini menunjukkan bahwa sumber daya yang menjadi kebutuhan bersama tidak boleh dikuasai secara monopolistik oleh individu atau korporasi. Negara berkewajiban mengelola kepemilikan umum dan memastikan hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan rakyat, bukan menyerahkan penguasaan sumber daya strategis kepada swasta untuk mencari keuntungan.

Dalam kerangka tersebut, negara berperan sebagai pengelola sekaligus pelindung sumber daya alam. Pengelolaan hutan harus mempertimbangkan fungsi ekologis, keberlanjutan, dan kebutuhan masyarakat. 

Pemanfaatan hasil hutan dapat dilakukan sepanjang tidak menghilangkan status kepemilikan umum, merusak ekosistem, ataupun merugikan masyarakat. 

Negara juga wajib melakukan pengawasan, mencegah eksploitasi berlebihan, serta memberikan sanksi tegas terhadap pihak yang melakukan kerusakan.

Pada akhirnya, persoalan hutan tidak akan selesai hanya dengan mengganti perusahaan pemegang izin atau memperketat pengawasan. Selama paradigma pengelolaan sumber daya alam masih memberikan ruang bagi dominasi kepentingan modal, ketimpangan dan kerusakan berpotensi terus berulang. 

Hutan bukan sekadar aset ekonomi, apalagi milik oligarki. Hutan adalah amanah yang harus dijaga dan dikelola untuk keberlangsungan kehidupan serta kesejahteraan seluruh rakyat. Wallahu'alam bishshowwab.[]

Oleh: Rizky Dewi Iswari, S.Pd., M.Si
(Aktivis Muslimah)

0 Komentar