Karhutla Mengancam Kesehatan dan Ekonomi Warga
Mutiaraumat.com -- Kematian akibat polusi udara di Indonesia melonjak 42% menjadi 5.310 jiwa pada September 2026 seiring memburuknya karhuta. Sebanyak 3.560 kematian berkaitan dengan polusi akibat karhutla, dua kali lipat daripada estimasi bulan sebelumnya.
Laporan terbaru Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) pada Kamis (29/10/2026) mencatat bahwa selain asap kebakaran, polusi kronis dari emisi industri, kendaraan, dan pembakaran sampah menyebabkan sekitar 1.750 kematian pada September (Kompas, 29/10/2026).
Dampak karhutla terhadap kesehatan tidak selalu terlihat secara langsung. Partikulat halus PM2,5 yang dihasilkan dari kebakaran dapat terbawa dan menyebar ke berbagai wilayah sehingga memperluas paparan polusi udara kepada masyarakat.
Karhutla juga berdampak pada ekonomi warga. Pemasukan warga berkurang karena karhutla sehingga menyebabkan penurunan keuangan rumah tangga.
Karhutla: Berdampak pada Kesehatan dan Ekonomi
Dampak karhutla terhadap kesehatan dan ekonomi menunjukkan bahwa buruknya tata kelola hutan dan lahan telah merugikan dan menyengsarakan rakyat.
Negara telah zalim pada rakyat dengan lambatnya penanganan karhutla hingga terjadi dalam waktu panjang. Minimnya mitigasi menyebabkan karhutla terjadi secara luas.
Luas Lahan Terbakar: Berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan via Sipongi, luas kebakaran hutan dan lahan sejak Januari hingga Juli 2026 mencapai 202.004,30 hektare, bahkan beberapa lembaga mencatat angkasa kumulatif hingga Agustus 2026 menembus 1,32 juta hektare di berbagai provinsi prioritas seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan.
Karhutla 2026 berdampak luas pada kesehatan dengan jutaan warga terpapar kabut asap serta kerugian ekonomi dan kesehatan yang diperkirakan mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah.
Ribuan warga, terutama anak-anak dan lansia, harus menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat pekatnya kabut asap beracun yang mengepung wilayah permukiman selama berbulan-bulan.
Kondisi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan terhadap perusahaan pemegang izin konsesi lahan, sehingga praktik pembukaan lahan dengan cara membakar terus berulang tanpa sanksi hukum yang tegas dan memberikan efek jera.
Jika karhutla usai (seiring dengan turunnya hujan), dampaknya belum selesai karena dampak kesehatan bersifat jangka panjang, begitu juga mandeknya ekonomi. Faktanya, sistem kapitalisme menjadi pangkal masalah karhutla karena kapitalisme memosisikan hutan sebagai komoditas yang harus menguntungkan, bukan amanah yang harus dijaga. Demi meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan, pembakaran dilakukan untuk membuka lahan.
Kapitalisme meminimalkan peran negara, terbatas pada pembuatan regulasi. Namun, regulasi yang dibuat justru menguntungkan para pemilik modal. Negara tidak berpihak pada rakyat, tetapi pada korporasi.
Islam, Karhutla dan Penyelesaiannya
Negara adalah raa'in dan junnah yang wajib melindungi keamanan, kesehatan, dan perekonomian rakyat. Negara tidak boleh membiarkan rakyat sengsara karena sulit bernapas. Negara telah zalim karena membiarkan rakyat berada dalam kondisi dharar (mengancam nyawa) akibat karhutla.
Negara memandang hutan sebagai harta milik umum yang wajib dikelola dan dijaga untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk keuntungan korporasi. Pembukaan lahan dilakukan dengan perhitungan dampaknya terhadap lingkungan. Tidak boleh terjadi deforestasi masif yang akan merusak ekologi.
Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan di dalam kitab Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam (Sistem Ekonomi Islam) bahwa salah satu jenis harta kepemilikan umum adalah fasilitas umum yang jika tidak ada di dalam suatu negeri atau komunitas akan menimbulkan sengketa.
Rasulullah saw. menjelaskan mengenai fasilitas umum ini adalah dari segi sifatnya, bukan jumlahnya. Beliau saw. bersabda,
"Kaum muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal air, padang penggembalaan, dan api." (HR Abu Dawud).
Negara menjamin keamanan dan kesehatan warga dengan melakukan upaya mitigasi sehingga mencegah terjadinya karhutla. Jika terjadi karhutla, negara akan mengerahkan seluruh kekuatan (aparat pemadam, infrastruktur, dana, militer, dan lain-lain) untuk segera memadamkan kebakaran agar tidak berlarut-larut.
Negara menanggulangi masalah kesehatan sebagai dampak karhutla dengan menyediakan layanan kesehatan gratis untuk semua warga sehingga rakyat mudah untuk mendapatkan pengobatan.
Negara menerapkan sanksi tegas. Siapa pun yang terlibat dalam pembakaran hutan akan disanksi tegas hingga jera, termasuk jika ada pejabat yang terlibat. Sanksiknya berupa takzir, yang kadar sanksinya ditetapkan berdasarkan keputusan khalifah atau qadi (hakim).[]
Oleh: Arbiah
(Aktivis Muslimah)
0 Komentar