Karhutla: Krisis Tata Kelola Negara


Mutiaraumat.com -- Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali parah pada Oktober dan November 2026. Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan masih ada 742 hektare lahan yang terbakar akibat karhutla hingga Senin (2/11/2026).

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat akumulasi kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat dampak karhutla di berbagai wilayah terdampak telah mencapai 333.470 kasus.
Untuk kategori usia di bawah 5 tahun atau balita adalah 75.172, dan di atas umur 5 tahun berjumlah 258.298.

Kemenkes juga menyatakan ada 324 orang yang mengalami luka berat, 23 orang luka ringan, dan 4 orang meninggal (Metro TV, Sabtu 24/10 2026).

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melaporkan 61.693 satuan pendidikan menghentikan pembelajaran tatap muka. Kebijakan tersebut berdampak terhadap 7,9 juta peserta didik di 100 kabupaten/kota yang tersebar di 19 provinsi (Kemenkopmk.go.id). 

Angka-angka tersebut memberikan gambaran bahwa ketika hutan terbakar, yang berguguran bukan hanya deretan pepohonan, melainkan juga kesehatan, pendidikan, mobilitas, dan kualitas hidup masyarakat.
 
Kejadian karhutla tidak lepas dari prinsip mendasar tata kelola kehidupan hari ini yang menganut kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalisme menempatkan SDA sebagai komoditas ekonomi yang dapat dimiliki, dikuasai, dan dieksploitasi untuk menghasilkan keuntungan. 

Temuan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). 
Selama Januari–Agustus 2026 mengungkap keterkaitan sembilan korporasi dengan entitas luar negeri serta 93 perusahaan terindikasi karhutla yang terafiliasi dengan kelompok usaha dari Singapura dan Malaysia.

Penguasaan hutan dan lahan oleh korporasi demi meraup keuntungan (cuan) menjadi pemicu utama kerusakan. Pembukaan lahan kerap dilakukan dengan cara membakar. 

Dalam sistem kapitalis sekuler, aturan agama terpisah dari pengaturan ekonomi dan kehidupan publik. Akibatnya, pertimbangan halal dan haram tidak selalu menjadi landasan utama dalam pengelolaan sumber daya alam. 

Hutan kemudian berpotensi dipandang sekadar sebagai komoditas ekonomi, bukan sebagai amanah yang harus dijaga.

Negara pun semestinya tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelindung dan pengurus kepentingan rakyat. Ketika penegakan hukum lemah, sanksi dapat dipandang sekadar sebagai bagian dari biaya operasional saja. 

Selama tata kelola lingkungan masih berorientasi pada kepentingan ekonomi semata, persoalan karhutla akan sulit diselesaikan secara menyeluruh. Karena itu, diperlukan perubahan paradigma baru dalam memandang alam dan sumber daya yang ada di dalamnya.

Paradigma Islam Mengatasi Karhutla

Dampak karhutla telah memakan korban jiwa, seharusnya menumbuhkan kesadaran akan peran pemerintah dalam melayani rakyat. Saat problem kesehatan masyarakat muncul akibat karhutla, masyarakat bukan disuruh beradaptasi, tetapi pemerintah harus bergerak mengatasi. Penguasa adalah entitas yang paling bertanggung jawab terhadap rakyatnya.

Dalam menghadapi karhutla, Islam menempatkan penyelamatan nyawa dan kesehatan warga sebagai prioritas utama agar tidak ada korban luka maupun jiwa.

Rasulullah ï·º bersabda,

“Pemimpin masyarakat adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR Al-Bukhari dan Muslim).

Sebagai pengurus rakyat, negara akan menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mencegah meluasnya kebakaran dan memadamkan kebakaran. 

Negara akan menyiapkan dana yang cukup untuk membiayai pemadaman kebakaran dan seluruh upaya penyelesaian bencana hingga tuntas. 

Negara juga akan memberikan sanksi tegas dan menjerakan bagi siapa pun yang terlibat dalam pembakaran hutan, baik individu, perusahaan, maupun oknum aparat. 

Hal ini demi mencegah karhutla berulang. Pencegahan dilakukan dengan menempatkan hutan sebagai harta milik umum yang tidak boleh dikuasai individu maupun korporasi. Ini sesuai sabda Rasulullah ï·º,

“Manusia memiliki hak bersama (berserikat) dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api.” (HR Ibnu Majah).

Negara dalam sistem Islam tidak akan memberikan konsesi hutan kepada perusahaan. Hanya negara yang boleh mengelola hutan, baik pemanfaatan lahan maupun hasilnya. Asas pengelolaan hutan adalah akidah Islam dan acuan pengelolaannya berdasarkan ketentuan syariat Islam.

Pengelolaan hutan tidak boleh menimbulkan kerusakan di muka bumi, sebagaimana firman Allah SWT,“Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi sesudah bumi itu Allah perbaiki.” (QS Al-A’raf [7]: 56).

Dengan demikian. bencana karhutla dapat dituntaskan dengan sistem yang menempatkan halal dan haram (Akidah Islam) sebagai landasan dalam kehidupan, menjadikan penguasa amanah sebagai pengurus urusan rakyat, serta memastikan sumber daya alam dikelola untuk kemaslahatan bersama. 

Selain itu menjaga lingkungan bukan hanya persoalan kebijakan, tetapi juga bagian dari tanggung jawab manusia kepada Allah SWT.
Wallahu a’lam bish-shawab.[]

Oleh : Nasiroh
(Aktivis Muslimah)

0 Komentar