Hutan Amanah Umat, Bukan Objek Konsesi Oligarki

MutiaraUmat.com -- Spanduk raksasa bertuliskan "Hutan bukan milik oligarki" dibentangkan mahasiswa saat aksi Sumpah Pemuda di depan Gedung UOB, Rabu, 28 Oktober 2026, setelah mereka dilarang menuju Bundaran HI. (inews.id, Rabu, 28 Oktober 2026)

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan lima tuntutan: tetapkan karhutla sebagai bencana nasional dan adili korporasi perusak, gunakan APBN untuk rakyat, turunkan biaya pendidikan, hentikan penyalahgunaan hukum dan berantas KKN, serta pulihkan kebebasan berpendapat dan hentikan militerisasi ruang sipil. (Jawapos.com, 28 Oktober 2026)

Adanya penguasaan jutaan hektare hutan di Indonesia oleh segelintir oligarki bukan sekadar masalah lingkungan, tetapi bukti nyata penjajahan gaya baru. Hutan yang seharusnya menjadi amanah untuk kemaslahatan rakyat, dirampas dan dieksploitasi demi keuntungan korporasi, hingga kerusakan ekologis yang masif dan penderitaan rakyat tak terelakkan.

Di satu sisi, oligarki berpesta menikmati cuan dari konsesi lahan yang mereka kuasai. Di sisi lain, rakyat kecil yang tidak pernah menikmati hasil hutan justru menjadi korban seperti banjir bandang, menghancurkan kampung, kabut asap karhutla meracuni udara, merusak kesehatan, dan melumpuhkan kehidupan.

Akar masalahnya jelas bukan hanya bencana namun akibat kebijakan politik ekonomi sistem kapitalisme sekuler. Sistem ini memisahkan agama dari negara, menjadikan hutan sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan, dan melahirkan hukum yang melindungi pemilik modal, bukan rakyat. Selama sistem ini dipertahankan, hutan akan terus dikuasai oligarki dan rakyat akan terus menjadi korban.

Hutan dalam Islam termasuk harta kepemilikan umum. Karena itu, penguasaannya tidak boleh diserahkan kepada pribadi maupun oligarki. Bahkan negara sekalipun tidak boleh mengambil alih hak kepemilikan umum ini dan menjadikannya sebagai milik negara.

Politik ekonomi Islam mengatur bahwa kepemilikan umum harus dikelola semata-mata untuk kemaslahatan rakyat. Hasilnya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar, layanan publik, dan kesejahteraan, bukan untuk memperkaya segelintir pemilik modal.

Islam juga mewajibkan umatnya untuk menjaga alam. Merusak hutan, menebang secara membabi buta, apalagi membakarnya, adalah perbuatan yang diharamkan. Alam adalah amanah dari Allah SWT yang harus dijaga kelestariannya, bukan dieksploitasi hingga hancur.

Karena itu, negara dalam Islam berfungsi sebagai ra'in dan junnah bagi seluruh rakyat. Negara adalah pengurus yang mengayomi dan pelindung yang menjaga rakyat dari kezaliman, termasuk kezaliman oligarki yang merampas hutan dan merusak lingkungan.

Sudah saatnya umat menyadari bahwa persoalan hutan bukan hanya persoalan teknis kebakaran atau penegakan hukum semata, melainkan persoalan sistem. Selama kapitalisme sekuler dipertahankan, tuntutan demi tuntutan hanya akan menjadi catatan aksi yang berulang setiap tahun tanpa perubahan mendasar. Solusi hakiki hanya akan terwujud ketika Islam diterapkan secara kaffah, hutan dikembalikan sebagai kepemilikan umum, dan negara benar-benar hadir sebagai ra'in dan junnah yang menjaga alam dan menyejahterakan rakyat.

Wallahu a'lam bishshawab.[]

Oleh: Hartuti Ningrum

Aktivis Muslimah