Anggaran Negara adalah Amanah, Bukan Alat Pencitraan
MutiaraUmat.com -- Di tengah tuntutan efisiensi, muncul ironi pengelolaan keuangan negara. Saat rakyat menghadapi ancaman bencana dan keterbatasan anggaran penanggulangan, pemerintah justru mengalokasikan miliaran rupiah untuk jasa influencer.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap delapan paket jasa influencer dari dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan terafiliasi dengan Raffi Ahmad, sepanjang 2024–2026, senilai total Rp14,69 miliar. Lima paket berasal dari Kemendikbudristek pada 2024 (hampir Rp3,9 miliar) dan tiga dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025–2026 (sekitar Rp10,8 miliar). Pengadaan mencakup publikasi di YouTube, Instagram, TikTok, serta kehadiran dalam acara. (cna.id, 10-11-2026)
Salah satu pengadaan yang disorot ialah Instagram Story melalui akun Raffi Ahmad dan Nagita Slavina senilai Rp575,65 juta. Menurut ICW, rata-rata desa pada 2026 diperkirakan hanya memiliki sisa anggaran Rp200–300 juta setelah penyesuaian. Artinya, biaya satu kali penayangan itu melampaui perkiraan sisa anggaran satu desa.
Pengadaan itu berlangsung saat pemerintah menggaungkan efisiensi lewat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, dengan target penghematan Rp306,69 triliun. Kebijakan ini membatasi pengeluaran kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, mulai dari kegiatan seremonial, studi banding, publikasi, hingga seminar. Namun, belanja influencer miliaran rupiah tetap berlangsung. Tentu saja, realitas ini menunjukkan inkonsistensi efesiensi.
Pencitraan di Atas Kepentingan Rakyat
Persoalan kian serius jika melihat anggaran penanggulangan bencana. RAPBN 2026 menetapkan pagu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hanya Rp491 miliar, jauh di bawah outlook 2025 Rp2,01 triliun dan anggaran 2024 Rp4,92 triliun. Pada 2020, saat pandemi Covid-19, anggarannya pernah Rp11,78 triliun. (kompas.id, 9-11-2026)
Di tengah ancaman bencana alam dan hidrometeorologi, penurunan ini patut dipertanyakan. Penanggulangan bencana menyangkut keselamatan jiwa, perlindungan, evakuasi, logistik, dan pemulihan pascabencana. Jika anggaran terus menyusut, bagaimana negara menjamin perlindungan rakyat?
Belanja influencer dan anggaran BNPB memang berasal dari pos serta tahun anggaran berbeda, serta tidak ada bukti dana influencer dialihkan langsung dari anggaran BNPB. Namun, perbandingan keduanya relevan untuk menguji prioritas pemerintah. Efisiensi seharusnya bukan sekadar memangkas pengeluaran, tetapi memastikan setiap rupiah digunakan sesuai urgensi dan kemaslahatan rakyat. Jangan sampai kebutuhan mendasar rakyat justru dikorbankan demi membangun citra penguasa.
ICW juga menyoroti dugaan spec-locking, yaitu pengarahan spesifikasi kepada penyedia tertentu melalui pencantuman nama akun media sosial secara eksplisit. Praktik ini berpotensi membatasi persaingan sehat dan mengganggu transparansi pengadaan.
Raffi Ahmad juga menjabat Utusan Khusus Presiden, sedangkan perusahaan penerima kontrak terkait kepemilikan dengannya. Hal ini menuntut keterbukaan dan pemeriksaan menyeluruh guna memastikan tidak ada konflik kepentingan atau penyalahgunaan kewenangan. Dugaan tersebut harus dibuktikan melalui audit dan proses hukum, bukan langsung dianggap sebagai tindak pidana korupsi.
Kekuasaan adalah Amanah
Persoalan ini menyangkut paradigma pengelolaan kekuasaan dan keuangan negara. Dalam kapitalisme sekuler, kepentingan ekonomi, pencitraan, dan relasi bisnis berpotensi memengaruhi kebijakan sehingga anggaran kehilangan orientasi kemaslahatan rakyat.
Islam menempatkan penguasa sebagai raa'in (pengurus rakyat) sekaligus junnah (pelindung rakyat). Rasulullah saw. bersabda:
“Setiap pemimpin adalah pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Kekuasaan bukan fasilitas membangun popularitas atau menguntungkan kelompok, melainkan amanah. Dalam pemerintahan Islam, Baitulmal dikelola untuk memenuhi kebutuhan umat berdasarkan syariat. Negara wajib menjamin kebutuhan dasar, termasuk perlindungan dari bencana. Harta negara tidak boleh dihamburkan untuk kepentingan yang kurang mendesak daripada keselamatan rakyat. Penguasa wajib amanah, transparan, dan bertanggung jawab.
Karena itu, persoalan ini tak cukup diselesaikan dengan mengganti pejabat. Akan tetapi, diperlukan perubahan paradigma kepemimpinan dan tata kelola negara. Dakwah ideologis penting untuk menyadarkan umat tentang kewajiban penguasa dan urgensi penerapan syariat secara menyeluruh.
Rakyat tidak membutuhkan pemerintah yang sekadar populer di media sosial, tetapi negara yang hadir saat bencana, melindungi keselamatan, dan menjamin kebutuhan hidup. Uang negara adalah amanah, bukan modal membeli popularitas. Kekuasaan harus menyelamatkan kehidupan, bukan membangun citra. Wallahu a’lam bishawwab.[]
Oleh: Mila Amartiar
(Aktivis Muslimah)
0 Komentar