Fenomena Downgrade,Makan Utang demi Bertahan: Siapa yang Bertanggung Jawab?

Mutiaraumat.com -- Fenomena downgrade atau penurunan kelas ekonomi kini menjadi gambaran nyata rapuhnya kesejahteraan masyarakat. Kelompok kelas menengah yang selama ini dianggap relatif aman secara finansial justru semakin terdesak. 

Sebagian mulai mengurangi pengeluaran, menguras tabungan, bahkan berutang demi memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi ini menjadi alarm bahwa ancaman kemiskinan semakin meluas.

Hal ini terbaca dari jumlah penduduk kelas menengah menurun dari 60,8 juta orang atau 23 persen pada 2018 menjadi 46,7 juta orang atau 16,6 persen pada 2025. Sebaliknya, kelompok ekonomi rentan miskin semakin mendominasi, meningkat dari 68,5 persen menjadi 74,5 persen pada periode yang sama.

Jika dahulu tekanan finansial dikenal dengan istilah mantab (makan tabungan), kini muncul istilah maut (makan utang). Artinya, sebagian masyarakat bukan lagi sekadar mengurangi kenyamanan hidup, melainkan mulai mengandalkan utang untuk bertahan. Penghasilan yang tidak sebanding dengan kebutuhan membuat masa depan ekonomi keluarga semakin rentan.

Kapitalisme dan Jebakan Kemiskinan

Fenomena downgrade tidak bisa semata-mata dipandang sebagai kegagalan individu dalam mengatur keuangan. Ada persoalan sistemik yang perlu dikritisi. Sistem kapitalisme mendorong masyarakat mengejar gaya hidup konsumtif, kemewahan, dan pengakuan sosial. Kesuksesan sering kali diukur dari kepemilikan materi, bukan dari terpenuhinya kebutuhan secara wajar.

Akibatnya, sebagian orang terdorong memenuhi keinginan demi menjaga gengsi, bahkan ketika kemampuan finansial tidak mencukupi. Namun, persoalan ini bukan hanya tentang gaya hidup. 

Kapitalisme juga melahirkan kemiskinan struktural ketika akses terhadap pekerjaan layak, pendidikan, kesehatan, dan sumber daya ekonomi tidak terdistribusi secara adil.

Di sisi lain, kebijakan efisiensi pemerintah, kenaikan harga kebutuhan pokok, beban perpajakan, serta pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat memperberat tekanan ekonomi rumah tangga. Ketika pendapatan menurun sementara biaya hidup terus meningkat, kelas menengah pun kehilangan daya tahannya.

Situasi ini memperlihatkan kelemahan politik ekonomi kapitalisme sekuler yang menempatkan mekanisme pasar dan kepentingan ekonomi sebagai kekuatan dominan, sementara jaminan kesejahteraan rakyat belum sepenuhnya terwujud. 

Negara seolah cukup berperan sebagai regulator, sedangkan rakyat dituntut menyelesaikan sendiri persoalan ekonominya.

Padahal, kesejahteraan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi atau angka investasi. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah setiap individu mampu memenuhi kebutuhan pokoknya secara layak dan memperoleh perlindungan ketika menghadapi kesulitan ekonomi.

Islam Membangun Ketahanan Ekonomi

Islam menawarkan paradigma kehidupan yang berbeda. Seorang Muslim diajarkan untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan prioritas, bukan memperturutkan semua keinginan. Sikap sederhana, qanaah, dan menjauhi perilaku berlebihan menjadi bekal penting dalam mengelola keuangan keluarga. Namun, Islam tidak menjadikan kesederhanaan sebagai alasan untuk membiarkan rakyat hidup dalam kesulitan.

Negara memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Negara wajib menyediakan lapangan kerja yang memadai agar setiap orang yang mampu bekerja memperoleh kesempatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebijakan ekonomi juga harus diarahkan untuk menciptakan distribusi kekayaan yang adil, bukan sekadar menguntungkan pemilik modal.

Dalam sistem Islam, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan merupakan bagian penting dari tanggung jawab negara. Pelayanan publik harus diselenggarakan agar dapat dijangkau masyarakat, bukan justru menjadi beban yang semakin menekan keuangan keluarga. 

Kebijakan fiskal pun harus berlandaskan ketentuan syariat, bukan menjadikan pajak sebagai beban rutin yang terus diperluas kepada rakyat.

Negara juga harus menjalankan fungsi ra’in, yakni pengurus dan pelayan urusan rakyat. Rasulullah ﷺ bersabda:

"Imam atau pemimpin adalah pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang diurusnya." (HR. Bukhari dan Muslim). 

Hadis ini menegaskan bahwa kekuasaan bukan sekadar kewenangan mengatur, melainkan amanah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Karena itu, fenomena downgrade seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi arah kebijakan ekonomi. Solusinya bukan hanya mengimbau masyarakat berhemat atau meningkatkan literasi keuangan, tetapi juga membenahi sistem yang memengaruhi akses pekerjaan, distribusi kekayaan, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Islam memandang kesejahteraan sebagai tanggung jawab bersama dengan pembagian peran yang jelas, terutama kewajiban negara dalam mengurus rakyat. Dengan penerapan sistem ekonomi yang berlandaskan syariat dan kebijakan negara yang berpihak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, tekanan finansial massal dapat dicegah dan ketahanan ekonomi keluarga diperkuat.

Pada akhirnya, rakyat tidak semestinya terus dipaksa bertahan di tengah ancaman kemiskinan. Negara harus hadir bukan sekadar sebagai pengatur, melainkan sebagai pelindung dan pengurus yang memastikan kesejahteraan menjadi hak yang diperjuangkan bagi seluruh rakyat.[]

Oleh: Nur Hidayah 

(Aktivis Muslimah)