Fenomena Downgrade, Indikator Kesejahteraan Masyarakat Menurun

MutiaraUmat.com -- Oktober tahun ini, pemerintahan Prabowo-Gibran memasuki tahun kedua. Pasangan ini adalah pasangan kedelapan yang memimpin Republik Indonesia. Sebuah negara yang telah merdeka lebih dari setengah abad tepatnya sudah 81 tahun dengan sumber daya alam yang luar biasa. 

Bisa dibayangkan betapa beruntungnya masyarakat yang terlahir menjadi warga negara Indonesia. Pemerintahan yang memiliki pengalaman hampir satu abad mengelola dan mengatur negara pasti mampu memperbaiki bahkan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya apalagi didukung oleh karunia sumber daya alam yang luar biasa dari Allah Swt.

Tapi ternyata semua itu hanyalah sebuah keniscayaan yang justru utopis karena faktanya keadaan masyarakat Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Bahkan jauh memprihatinkan bila dibandingkan zaman penjajahan dahulu. 

Sejarah menceritakan bahwa selama pendudukan penjajah, warga masyarakat hidup menderita. Mereka kerja paksa tanpa diupah, kelaparan terjadi di mana-mana, layanan kesehatan mahal, warga pribumi dilarang sekolah, pajak tinggi, keselamatan dan keamanan warga juga terancam.

Pembeda kedua masa itu adalah pemegang kekuasaan yang mengendalikan negara. Pemegang kekuasaan zaman penjajahan tentu bangsa asing yang memang berniat menguras kekayaan alam negeri ini. Selain itu mereka juga memeras keringat rakyat pribumi dengan proyek pembangunan tanpa gaji. Lalu di zaman kemerdekaan ini pemegang kekuasaan adalah pemerintah Indonesia sendiri yang seharusnya memenuhi, melayani dan mensejahterakan masyarakatnya tapi tak ubahnya seperti tukang palak yang menyengsarakan. Harga kebutuhan pokok membumbung tinggi tapi tidak ada kenaikan gaji. 

Keadaan yang menghimpit ini tentu membuat masyarakat tidak punya jalan lain selain menghapus biaya hidup yang tidak terlalu penting agar anggarannya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer yang harganya semakin menggila. Maka muncul fenomena "downgrade", utamanya di kalangan masyarakat kelas menengah. 

Downgrade adalah perilaku menurunkan gaya hidup. Kompas.com edisi 12 Oktober 2026 menyebutkan bahwa masyarakat kini mulai merubah kebiasaan mereka. Amel, seorang pegawai swasta yang ditemui Kompas mengaku mulai berhenti melakukan kebiasaan berbelanja di mall setelah gajian. Selain itu dia juga beralih menggunakan motor karena baginya biaya bahan bakar mobil dan tol cukup menguras isi dompetnya.

Sesungguhnya Islam memang mengajarkan untuk hidup sederhana dan membelanjakan harta dengan wajar. Selain itu Islam mengingatkan kita untuk menyisihkan rezeki yang kita dapat untuk shodaqoh. Akan tetapi bila niatan masyarakat untuk hidup sederhana karena pendapatannya sudah tidak menjangkau harga kebutuhan primer maka hal ini adalah sebuah indikator awal penurunan kesejahteraan mereka. Kenyataan ini patutnya menjadi perhatian negara untuk segera mengoreksi semua kebijakan yang mereka jalankan selama ini. Setelah ditemukan penyebabnya maka secepatnya mereka mencari solusi dan segera memperbaiki keadaan agar rakyat tidak lama-lama menderita. 

Itu adalah reaksi wajar sebuah negara yang menganggap rakyat yang berada dalam pemerintahannya sebagai tanggung jawab di hadapan Allah Swt. Negara itu berjalan sesuai aturan Allah Swt. yang mengajarkan bahwa pemerintah sebagai pengurus rakyat secara keseluruhan atau yang kita kenal sebagai Khilafah. 

Tata cara kepengurusannya pun juga telah diajarkan sedemikian rupa semuanya berdasar pada kemaslahatan umat, menjunjung tinggi halal dan haram serta tetap menjaga kelestarian alam sebagai tempat berlangsungnya kehidupan makhluk. 

Tapi bila negara yang ada justru tidak mau membebaskan masyarakat dari penderitaan yang mereka alami, maka tidak ada kebijakan apapun yang menguntungkan rakyat justru sebaliknya. Semua kebijakan baru justru menguntungkan korporat dan elit tertentu sedangkan rakyat tetap berjuang sendiri seolah tidak punya negara. Keadaan khas kapitalisme ini memang mencerminkan kualitas pemangku kebijakan yang inkompeten dan nirempati. 

Jabatan bagi pemerintahan sekuler kapitalis tak ubahnya seperti sebuah kue utuh yang nantinya akan dibagi pada orang-orang yang dulu mendukung penguasa berhasil menduduki jabatannya sekarang. 

Parahnya pembagian jabatan itu tidaklah disesuaikan dengan kemampuan orang yang dipilih. Bahkan rincian kabinet sekarang ini adalah kabinet tergemuk sepanjang sejarah tapi hasil kerjanya nyaris nihil. Tidak ada kepentingan rakyat yang diperjuangkan. Yang ada hanyalah politik balas budi atas dukungan yang sudah diterima di masa kampanye. 

Cukup rasanya kita dibodohi oleh sistem yang kacau ini. Jangan biarkan orang-orang inkompeten dan nirempati itu berlama-lama menikmati kelalaian kita. Islam telah lama memancarkan sinarnya sebagai solusi hidup tapi belum pernah serius diamalkan. Al Quran dibaca berjuta-juta kali tapi tidak pernah benar-benar diposisikan sebagai petunjuk. Segeralah sadar bahwa kekacauan ini adalah akibat pelanggaran kita pada aturan Allah Swt.

Seruan untuk kembali menegakkan negara yang berdasarkan Islam atau khilafah bukanlah seruan adu domba. Justru itu adalah seruan penuh cinta agar umat ini sadar bahwa sesungguhnya semua umat Islam di dunia ini satu. Maka mereka dipersatukan oleh institusi negara yang melanjutkan hidup sesuai aturan Islam yang diberkahi dan diridhoi Allah Swt. Seruan penegakan khilafah ibarat obat untuk menyembuhkan umat yang selama seabad lebih sakit parah.

Nurul Lailiya, Aktivis Muslimah