Downgrade Gaya Hidup: Terpaksa oleh Tekanan Ekonomi

MutiaraUmat.com -- Dulu, kelas menengah identik dengan kehidupan yang cukup mapan. Memiliki rumah, kendaraan, mampu menyekolahkan anak, dan sesekali berlibur menjadi gambaran kehidupan yang layak. Namun, kini sebagian masyarakat mulai mengubah gaya hidup. Mereka memilih barang yang lebih murah, mengurangi jajan, menunda belanja, bahkan menurunkan standar kebutuhan demi menjaga keuangan tetap bertahan. Fenomena ini dikenal sebagai downgrade gaya hidup.

Tekanan ekonomi yang dialami kelas menengah bukan sekadar persoalan gengsi. Data yang diberitakan menunjukkan jumlah penduduk kelas menengah turun dari 60,8 juta orang atau 23 persen pada 2018 menjadi 46,7 juta orang atau 16,6 persen pada 2025. Sementara itu, kelompok masyarakat yang rentan miskin semakin mendominasi, dari 68,5 persen pada 2018 menjadi 74,5 persen pada 2025. Data dan fenomena perubahan gaya hidup ini turut dibahas dalam pemberitaan Republika (8/10/2026) dan Tirto (7/10/2026).

Bahkan, cara masyarakat bertahan pun berubah. Jika sebelumnya orang mengandalkan tabungan untuk menutup kekurangan pendapatan, kini sebagian harus berutang demi memenuhi kebutuhan. Fenomena ini kerap disebut mantab (makan tabungan) dan maut (makan utang). Artinya, masalah yang dihadapi bukan sebatas keinginan hidup sederhana, tetapi tekanan ekonomi yang membuat ruang gerak keuangan semakin sempit. Persoalan ini menjadi jauh lebih serius sehingga perlu dicari akar masalahnya.

Kemerosotan ekonomi kelas menengah disebabkan oleh gaya hidup boros yang didorong oleh budaya Kapitalisme. Yakni masyarakat mengejar kesenangan dan mengukur keberhasilan dari kepemilikan materi. Iklan, media sosial, dan lingkungan pergaulan dapat membentuk anggapan bahwa kebahagiaan ditentukan oleh barang yang dimiliki, tempat yang dikunjungi, atau gaya hidup yang ditampilkan.

Di sisi lain, masyarakat yang juga menghadapi kenaikan harga kebutuhan, ketidakpastian pekerjaan, PHK, dan beban pengeluaran yang terus menekan. Akibatnya, sebagian orang terdorong memenuhi keinginan demi gengsi, bahkan ketika kemampuan keuangannya terbatas. Sebagiannya lagi, masyarakat mulai memilih fungsi barang daripada gengsi. Pemberitaan Mojok menyoroti sisi pahit perubahan gaya hidup ketika kemampuan ekonomi memaksa seseorang menurunkan standar kehidupannya.

Inilah kontradiksi sistem kapitalisme. Masyarakat didorong terus meningkatkan konsumsi, tetapi tidak semua orang memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi dorongan tersebut. Kekayaan dan kesempatan ekonomi pun tidak tersebar merata. Ketika biaya hidup meningkat sementara pendapatan stagnan atau pekerjaan hilang, keluarga kelas menengah dapat jatuh ke kelompok rentan miskin. Mereka mungkin masih memiliki pekerjaan, tetapi semakin sulit memenuhi kebutuhan dan menyiapkan dana untuk keadaan darurat.

Dalam sistem ekonomi yang berorientasi pada keuntungan, kesejahteraan sering kali dianggap sebagai urusan masing-masing individu. Negara membuat regulasi, menjalankan program bantuan, dan melakukan intervensi ketika masalah membesar. Namun, masyarakat tetap menanggung sebagian besar risiko ketika kehilangan pekerjaan atau menghadapi kenaikan biaya hidup. Akibatnya, orang dipaksa beradaptasi sendiri: menghabiskan tabungan, mengurangi kebutuhan, atau mengambil utang. Downgrade pun menjadi gambaran rapuhnya ketahanan ekonomi keluarga.

Islam mengajarkan bahwa kehidupan yang baik tidak diukur dari kemewahan. Seorang Muslim diperintahkan memenuhi kebutuhan secara wajar, mendahulukan yang penting, serta menjauhi pemborosan. Allah SWT berfirman, “… Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (TQS. Al-A'raf: 31). Dengan demikian, gaya hidup sederhana perlu dibangun atas kesadaran iman, bukan semata-mata karena terpaksa menghadapi kesulitan ekonomi.

Namun, tanggung jawab tidak berhenti pada individu. Negara wajib menjalankan fungsi raa'in, yakni mengurus dan melindungi rakyat. Artinya, negara tidak cukup hanya meminta masyarakat berhemat ketika biaya hidup meningkat. Negara juga harus menciptakan kondisi agar rakyat mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Sistem Islam mengharuskan negara membuka kesempatan kerja yang memadai agar setiap orang yang mampu bekerja dapat memperoleh penghasilan. Negara juga bertanggung jawab menjamin kebutuhan dasar, seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Pengelolaan kepemilikan umum dan harta negara harus diarahkan untuk kemaslahatan rakyat.

Kebijakan ekonomi harus menjaga agar kebutuhan rakyat tidak terus terbebani oleh pungutan yang tidak sesuai syariat. Negara juga wajib mengelola keuangan secara amanah, mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir pihak, serta memastikan distribusi kekayaan berjalan dengan adil.

Dengan demikian, Islam tidak hanya mengajarkan masyarakat mengendalikan keinginan, tetapi juga mewajibkan negara membangun sistem yang menopang kehidupan mereka. Sebab, hidup sederhana adalah pilihan yang baik, tetapi terpaksa mengurangi kebutuhan dasar karena tekanan ekonomi bukanlah kesejahteraan. Negara seharusnya bukan menyuruh rakyat bertahan, melainkan memastikan mereka memiliki kesempatan dan kemampuan untuk hidup layak.

walLahu a'lam bish showab

Oleh: Nur Ulfa Hidayah, S.Ak, M.H,C.SBCC, C.IES

Pemerhati Ekonomi & Bisnis Islami