Di Atas Kertas Sejahtera, di Atas Meja Makan Sengsara

MutiaraUmat.com -- Katanya ekonomi tumbuh. Pembangunan terus berjalan. Berbagai indikator dipamerkan sebagai bukti keberhasilan. Namun, jika ekonomi benar-benar menyejahterakan, mengapa demi bertahan hidup banyak keluarga harus mengencangkan ikat pinggang?

Fenomena downgrade atau penurunan gaya hidup menggambarkan tekanan finansial masyarakat. Belanja dikurangi, barang lebih murah dipilih, kebutuhan ditunda, bahkan kenyamanan dikorbankan. Sebagian bukan sekadar ingin hidup sederhana, tetapi terpaksa menurunkan standar konsumsi karena penghasilan tak lagi mampu memenuhi kebutuhan.

Republika (15/10/2026) mengulas, downgrade sebagai perubahan perilaku konsumsi akibat tekanan ekonomi. Fenomena ini terjadi di tengah menyusutnya jumlah penduduk kelas menengah Indonesia, dari 60,8 juta orang atau 23 persen pada 2018 menjadi 46,7 juta orang atau 16,6 persen pada 2025. Sebaliknya, kelompok ekonomi rentan meningkat dari 68,5 persen menjadi 74,5 persen.

Artinya, semakin banyak masyarakat berada dalam kondisi ekonomi rapuh. Mereka mungkin masih bekerja, tetapi rentan ketika harga naik, pekerjaan hilang, atau kebutuhan mendesak muncul. Fenomena makan tabungan (mantab) bahkan bergeser menjadi makan utang (maut). Ketika penghasilan tak mencukupi, utang menjadi penyangga sekaligus menambah beban di kemudian hari.

Sejahtera dalam Statistik, Tertekan dalam Realitas

Inilah ironinya. Di atas kertas, ekonomi tumbuh. Di meja makan, keluarga justru berhitung apakah uang yang tersisa cukup untuk membeli pangan, membiayai pendidikan, dan memenuhi kebutuhan kesehatan.

Pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menjamin kesejahteraan seluruh rakyat. Ketika kekayaan terkonsentrasi pada kelompok tertentu, masyarakat luas tetap kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.

Sayangnya, downgrade kerap dipersempit menjadi persoalan gaya hidup. Masyarakat dinasihati agar tidak boros dan pandai mengatur uang. Nasihat ini benar, tetapi apakah cukup menyuruh rakyat berhemat ketika harga naik, pekerjaan tak pasti, dan pendapatan tak mencukupi?

Miris. Rakyat yang kehilangan daya beli justru disalahkan karena dianggap tidak pandai mengelola keuangan. Literasi finansial penting, tetapi tidak bisa menggantikan pekerjaan layak, penghasilan memadai, dan jaminan kebutuhan dasar.

Kapitalisme tidak hanya mengatur ekonomi, tetapi juga membentuk cara pandang masyarakat.

Kepemilikan materi dan kemampuan membeli kerap dijadikan ukuran keberhasilan. Rumah, kendaraan, pakaian, hingga liburan menjadi simbol status. Media sosial memperkuat dorongan mengejar standar hidup orang lain, meski kemampuan finansial terbatas.

Saat gengsi mengalahkan kebutuhan, utang menjadi jalan pintas. Namun, persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan menyalahkan perilaku konsumtif. Ada masalah struktural yang harus dibongkar.

Dalam sistem kapitalisme, mekanisme pasar dan akumulasi keuntungan menjadi penggerak utama ekonomi. Namun, pertumbuhan tidak menjamin kebutuhan semua orang terpenuhi. Ketika lapangan kerja terbatas, upah tak sebanding dengan biaya hidup, harga kebutuhan meningkat, dan kekayaan terkonsentrasi, ketahanan ekonomi kelas menengah pun melemah.

Maka, yang perlu dievaluasi bukan hanya cara rakyat membelanjakan uang, melainkan juga sistem yang mengatur distribusi kesejahteraan.

Islam: Kesejahteraan Bukan Sekadar Urusan Pribadi

Islam memandang harta sebagai sarana memenuhi kebutuhan dan menjalankan ketaatan kepada Allah, bukan tujuan hidup. Islam mengajarkan kesederhanaan dan melarang pemborosan. Namun, tanggung jawab kesejahteraan tidak berhenti pada perilaku individu.

Allah Swt. berfirman dalam QS Al-Hasyr ayat 7:

"... agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."

Ayat ini menegaskan pentingnya distribusi kekayaan agar tidak hanya berputar di kalangan orang kaya. Kesejahteraan bukan sekadar soal banyaknya kekayaan yang dihasilkan, tetapi juga bagaimana manfaatnya dirasakan masyarakat.

Islam menetapkan tanggung jawab negara dalam mengurus rakyat. Rasulullah saw. bersabda:

"Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Pemimpin bukan sekadar pemegang kekuasaan, melainkan pengurus yang akan dimintai pertanggungjawaban. Negara tidak boleh menyerahkan seluruh urusan kesejahteraan kepada kemampuan individu, seolah-olah semua orang memiliki kesempatan dan kekuatan ekonomi yang sama.

Negara wajib menjamin kebutuhan dasar rakyat, seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Negara juga harus membuka lapangan kerja agar masyarakat memperoleh penghasilan melalui kegiatan ekonomi yang halal dan produktif.

Pengelolaan sumber daya alam dan kekayaan publik harus diarahkan bagi kemaslahatan masyarakat luas, bukan hanya menguntungkan segelintir orang. Islam menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai amanah negara, bukan semata-mata urusan individu yang diserahkan kepada persaingan pasar.

Fenomena downgrade seharusnya menjadi alarm bagi negara. Jangan sampai kesulitan rakyat hanya dijawab dengan nasihat berhemat, sementara persoalan lapangan kerja, daya beli, distribusi kekayaan, dan pemenuhan kebutuhan dasar dibiarkan.

Islam mengajarkan kesederhanaan, tetapi tidak membenarkan pembiaran terhadap kemiskinan. Negara wajib mengurus kesejahteraan rakyat dan memastikan kekayaan terdistribusi secara adil.

Wallahu a'lam.

Oleh: Zahida Ar-Rosyida 

Aktivis Muslimah Banua