94 Korban Gempa NTT Meninggal di Pengungsian, Bukti Kapasitas Negara Lemah

MutiaraUmat.com -- Tragedi gempa di Nusa Tenggara Timur menyisakan fakta yang memprihatinkan. Berdasarkan klarifikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 94 korban gempa Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), meninggal dunia selama berada di pengungsian. BNPB menegaskan, pernyataan tersebut bukan berarti para korban meninggal karena tidak mendapatkan penanganan pasca gempa bermagnitudo 7,7 pada Sabtu (15/8/2026), melainkan disebabkan faktor kesehatan. (Republika.co.id, 17 September 2026) 

Menyikapi temuan 94 warga meninggal di pengungsian, DPR RI melalui Komisi VIII mendorong audit menyeluruh terhadap kondisi pengungsian pasca gempa besar Nusa Tenggara Timur. Audit tersebut diminta untuk memastikan kelayakan tenda, sanitasi, serta kecukupan logistik medis dan makanan bergizi, terutama bagi kelompok rentan lansia yang menjadi mayoritas korban. (CNNindonesia, 19 September 2026)

Tingginya angka kematian di pengungsian dipengaruhi oleh terbatasnya fasilitas hingga minimnya layanan medis yang mendesak, di tengah kondisi cuaca ekstrem yang sangat panas di siang hari dan begitu dingin di malam hari, akibatnya para pengungsi yang didominasi lansia rentan terserang penyakit karena harus bertahan tanpa obat-obatan, gizi layak, dan sanitasi yang memadai.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas penanganan pemerintah terhadap korban gempa di pengungsian sangatlah lemah. Terbukti dari data bahwa korban meninggal di pengungsian sebanyak 94 orang justru melampaui korban meninggal langsung akibat gempa sebanyak 48 orang. Kelemahan manajemen pengungsian ini mengindikasikan bahwa negara belum memiliki sistem tanggap bencana yang komprehensif pasca fase evakuasi.

Inilah bukti lemahnya negara sekuler kapitalis dalam menangani bencana, di mana peran negara sebagai raa'in (pengurus rakyat) tidak berfungsi optimal bahkan justru menyengsarakan rakyat yang tengah tertimpa musibah. Negara sekuler kapitalis hanya fokus pada penanganan di awal kejadian, namun abai terhadap jaminan kebutuhan dasar dan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan bagi pengungsi.

Berbeda dengan sistem Islam, dimana Islam memandang bahwa setiap jiwa wajib dilindungi, sehingga hak dasar kesehatan setiap individu harus dijamin sepenuhnya oleh negara tanpa terkecuali. Dalam Islam, nyawa manusia sangatlah berharga, maka negara tidak boleh membiarkan rakyatnya menderita atau meninggal karena minimnya fasilitas, obat, dan layanan medis. Jaminan ini berlaku baik dalam kondisi normal maupun saat bencana, sebagai wujud tanggung jawab penguasa di hadapan Allah SWT kelak.

Islam mewajibkan penguasa menjalankan fungsi ri’ayah dan perlindungan secara optimal dan maksimal, yakni memastikan terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar rakyat berupa sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan secara menyeluruh. Penguasa tidak boleh sekadar hadir di awal bencana, tetapi wajib menjamin keberlangsungan pelayanan, perlindungan, dan perawatan terbaik hingga kondisi rakyat benar-benar pulih.

Sistem kesehatan dalam Islam ditopang oleh sistem ekonomi dan keuangan Islam yang menjamin pemenuhan kebutuhan individu rakyat secara optimal dan maksimal, di mana negara mengelola sumber daya milik umum untuk dikembalikan demi kemaslahatan rakyat, termasuk pembiayaan layanan kesehatan gratis, penyediaan fasilitas medis yang memadai, dan jaminan gizi serta sanitasi yang layak tanpa membebani rakyat.

Contoh kebijakan Khilafah dalam menjamin kesehatan dapat dilihat sebagaimana dijelaskan dalam Buku Politik Pemeliharaan Kesehatan Negara Khilafah dan Kitab Al-Amwal, di mana negara menyediakan rumah sakit gratis, tenaga medis terbaik, obat-obatan, hingga menjamin kebutuhan dasar rakyat dari Baitul mal tanpa pungutan biaya. 

Khalifah Umar bin Khathab bahkan secara langsung memastikan tidak ada rakyat yang kelaparan dan sakit tanpa perawatan. Inilah sistem ideal yang mampu melindungi rakyat secara hakiki, sehingga sudah seharusnya kita kembali menerapkan syariat Islam secara kaffah dalam naungan Khilafah.

Wallahu a'lam bishshawab.[]

Hartuti Ningrum

Aktivis Muslimah