‎Motor Listrik Nasional, Siapa Diuntungkan?‎‎

Mutiaraumat.com -- ‎Usai motor listrik, Pemerintah kini tengah membangun kawasan industri ekosistem mobil listrik nasional sebagai langkah memperkuat kemandirian energi di sektor kendaraan roda empat. 

Hal itu disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan Program Motor Listrik Nasional (Molinas) pada Kamis (13/8/2026). Yaitu dengan mentargetkan produksi masal mobil listrik paling lambat tahun 2028. Presiden berujar, gagasan itu merupakan 'game changer'.

‎

‎CEO Danantara/Menteri investasi dan hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan ada 10 perusahaan Indonesia yang siap menggarap Mobil Listrik Nasional (Molinas). Namun yang diperkenalkan baru 2 merk, sedang yang lainnya belum dirilis secara final ke publik karena masih dalam dalam proses penyaringan ketat oleh team ahli. 

Akan tetapi Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) Kukuh Kumara mengatakan pihaknya belum mengetahui secara rinci program mobil nasional yang disampaikan pemerintah, termasuk ketika ditanya apakah maksud Prabowo mengarah kepada BYD dan VinFast, mengingat pabrik kedua produsen mobil tersebut berada di Subang (CNBCIndonesia.com, 14/08/2026)

‎

‎Kemandirian Ekonomi di Sistem Kapitalis Hanya Fatamorgana 

‎

‎Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keberanian berinisiatif dan mengambil risiko para pelaku usaha dalam membangun industri kendaraan listrik nasional. Apresiasi tersebut disampaikan presiden saat meluncurkan motor listrik nasional (Molinas) beserta ekosistem pendukungnya di pabrik AlVA, kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kamis (13/08/2026). ini bukti yang sangat jelas siapa yang akan menikmati proyek molinas. 

‎

‎Sekalipun pemerintah menetapkan syarat perusahaan dengan kriteria pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), oleh kementerian perindustrian, tetap saja masih 60% komponen lainnya harus impor. karena bagaimana pun komponen utama seperti Baterai yang mayoritas teknologinya belum diproduksi secara hulu di Indonesia. maka, solusinya jelas harus membeli dari luar negeri.

‎

‎Upaya pemerintah membantu skema pembayaran yang lebih terjangkau bagi masyarakat untuk membeli molinas, sejatinya adalah tipuan kebijakan sekuler untuk mengalihkan perhatian akan ketidakmampuan negara menjamin kebutuhan BBM masyarakat. 

Peralihan transportasi dari menggunakan bahan bakar minyak hingga ke listrik pun tidak menjadikan masyarakat terbebas dari tekanan ekonomi, karena bagaimanapun biaya listrik juga tidak murah hari ini.

‎

‎Pemerintah mengklaim bahwa monalis adalah strategi kedaulatan industri mobil nasional, tetap saja yang diuntungkan para oligarki. Dalam laporan WALHI, kendaraan listrik mungkin tidak menghasilkan emisi di jalan, tetapi rantai pasoknya meninggalkan jejak ekologis yang besar di wilayah tambang. Data Auriga menyebut, demam kendaraan listrik dalam dua dekade terakhir menyebabkan hilangnya 193.830 hektar hutan alam Indonesia.

‎

‎Hal ini juga memperjelas ketidakmampuan sistem kapitalisme dalam kepengurusannya. Sehingga rakyat selalu menjadi korban kerakusan para kaum oligarki, rakyat sengsara dan kehilangan ruang hidup yang aman.

‎

‎Kesejahteraan Hakiki Hanya Dengan Penerapan Islam Kaffah

‎

‎Penguasa didalam Islam tugasnya adalah mengurusi urusan rakyatnya, pemenuhan kebutuhan sarana transportasi merupakan tanggung jawab negara. Negara wajib menyediakan, mencukupi, dan memudahkan akses. 

Adapun Pembangunan didalamnya, Islam sangat memperlihatkan karakter kawasan dan tingkat manfaatnya bagi kehidupan rakyat. Sebagaimana sabda Rasullullah Saw, 'Seorang imam (pemimpin/penguasa) adalah pengurus rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus'. (HR.Bukhari dan Muslim).

‎

‎Pengadaannya harus berbasis kemaslahatan rakyat, bukan keuntungan bisnis oligarki. Sumber energi yang melimpah harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk menjamin kebutuhan dasar rakyat. 

Negara juga akan memastikan industri menggunakan produksi yang bersih serta ramah lingkungan, bukan sekadar asal dapat manfaat tanpa mempedulikan nasib rakyat seperti pada sistem saat ini.

‎

‎Sistem politik dan ekonomi Islam menjamin kedaulatan finansial negara sehingga tidak seperti negara sekuler kapitalis saat ini, bergantung pada oligarki yang menggunakan segala cara untuk mendapatkan keuntungan, dengan jalan riba, yaitu cicilan bungan dipangkas lebih rendah dengan tenor. Berbeda dengan Pemerintah Islam yang berkidmah pada aturan Allah saja.

‎

‎Sistem politik ekonomi Islam hanya bisa ideal diterapkan dalam sistem khilafah, bukan pada sistem kapitalisme sekuler buatan manusia. karena bagaimanapun keduanya bertentangan secara total. 

Maka, aturan sempurna yang mampu menjadi ra'in yang bertanggung jawab atas semua kebutuhan umat itu hanya Islam, Sehingga sudah seharusnya kita kaum muslim kembali kepada aturan Islam sabagai pengatur seluruh aspek kehidupan. Walahu'alam bishshawwab.[]

‎

‎Oleh: Dwi Anjani

(Aktivis Muslimah)

‎

‎

‎