Geliat Sensus Ekonomi dan Polemik Desil: Ketika Angka Menentukan Nasib Rakyat

MutiaraUmat.com -- Agustus 2026, BPS kembali turun ke lapangan. Spanduk Sensus Ekonomi terpasang di tiap kelurahan. Petugas datang membawa tablet dan kuesioner. Narasinya memetakan potensi ekonomi bangsa. Tapi di tengah rakyat, sensus ini melahirkan keresahan baru. Bukan karena pendataannya. Tapi karena satu kata, desil. 

Desil adalah kotak pengelompokan pendapatan. Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah menjadikan desil sebagai pintu masuk tunggal bantuan sosial. Artinya, layak atau tidaknya seseorang menerima bantuan tidak lagi diukur dari lapar atau tidaknya perut, tapi dari letak rumah tangganya di dalam kotak statistik.

Realitas di lapangan bertolak belakang. Di Bekasi, kepala rumah tangga di PHK tapi dicoret dari bantuan karena masuk kotak menengah. Di NTT, nelayan punya perahu lalu dianggap mampu, padahal berbulan-bulan tidak melaut karena harga BBM mencekik. Di Jakarta, satu kontrakan sempit dihuni banyak jiwa tapi masuk kategori tidak miskin karena penghasilan dihitung dari upah minimum. (kompas.com, 10/08/2026) 

BPS sendiri mengakui jutaan data rumah tangga berubah kotak setelah dicocokkan dengan data kepesertaan, perpajakan dan bantuan. Artinya nasib rakyat hari ini ditentukan rumus di atas kertas, bukan oleh kondisi nyata di dapur.

Inilah wajah kejam kebijakan berbasis desil. Kepala rumah tangga menjadi kunci penentu. Punya motor lebih dari satu, naik kotak. Pernah belanja daring dengan nominal besar, naik kotak. Negara lalu dengan bangga menyebut ini data tunggal. 

Padahal yang terjadi adalah ketidakadilan tunggal. Rakyat miskin yang bekerja keras justru dihukum karena dianggap tidak layak. Rakyat kaya yang pandai menyembunyikan harta justru lolos. 

Akibatnya muncul fenomena sembunyi harta. Warga rela menjual alat kerja, menutup warung, agar tetap berada di kotak bawah. RT dan RW menjadi sasaran amarah warga, padahal mereka hanya menjalankan perintah sistem. 

Di saat yang sama, lembaga negara mencatat penerima bantuan banyak yang tidak tepat sasaran. Sebagian orang berada justru menerima. Sebagian orang miskin justru terlempar. 

Logika desil adalah logika pasar. Manusia diukur dari daya beli, bukan dari martabatnya. Negara berubah fungsi. Dari pengurus rakyat menjadi bendahara pelit yang menghitung setiap sen bantuan. Bursa bisa hijau, tapi rakyat tetap merah karena tidak sanggup membeli beras.

Ini bukan kelalaian. Ini kebijakan. Ini buah dari sistem sekuler kapitalistik yang menempatkan angka, statistik, dan efisiensi anggaran di atas nyawa manusia.

Islam datang membatalkan seluruh logika ini. Islam tidak mengenal desil. Islam mengenal fakir, miskin, dhuafa, gharim, ibnu sabil. Tolok ukurnya bukan angka, tapi kebutuhan. 

Rasulullah dan para Khulafaur Rasyidin memberi teladan bagaimana negara berfungsi sebagai raa’in, penggembala yang bertanggung jawab penuh atas rakyatnya. Amirul Mukminin Umar bin Khattab memerintahkan pencatatan rakyat bukan untuk mengkotak-kotakkan, tapi untuk memastikan tidak ada satu pun yang kelaparan. Saat paceklik, beliau berkeliling malam hari. Begitu menemukan keluarga tidak punya makanan, beliau langsung memerintahkan gudang Baitul Mal dibuka dan bahan pangan dibagikan. Tanpa verifikasi berlapis. Tanpa syarat rumit. 

Prinsip beliau masyhur. Seandainya ada seekor kambing terpeleset di pinggir sungai, aku khawatir Allah akan bertanya kepadaku mengapa tidak kau ratakan jalannya wahai Umar.

Khalifah Utsman bin Affan membangun diwan untuk mendata rakyat. Pemberian disesuaikan dengan tanggungan. Janda, yatim, orang tua renta mendapat porsi lebih besar. Tidak ada tes kelayakan miskin. Tidak ada antre panjang demi status.

Prinsip ekonomi Islam jelas. Pertama, sumber daya alam milik umum. Minyak, gas, hutan, laut haram dimonopoli swasta. Hasilnya masuk Baitul Mal untuk rakyat. Kedua, zakat adalah kewajiban negara. Dipungut dan disalurkan kepada delapan golongan tanpa tawar menawar. Ketiga, negara wajib menjamin kebutuhan pokok setiap individu. Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan. Kaya maupun miskin.

Bukti sejarah ada. Di masa Umar bin Abdul Aziz, Baitul Mal begitu penuh sehingga pengumuman dikumandangkan. Siapa yang butuh silakan ambil. Siapa yang berutang akan dilunasi. Kemiskinan hampir tidak ditemukan. Itu bukan dongeng. Itu hasil dari sistem yang benar.

Allah berfirman:    

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta" (TQS. Adz-Dzariyat : 19) 

Ayat ini meruntuhkan logika desil. Hak orang miskin sudah ada pada harta orang kaya. Negara wajib memenuhinya saat itu juga. Tidak perlu menunggu hasil sensus. Tidak perlu menunggu validasi data.

Rasulullah bersabda:  

الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ  

"Imam adalah penggembala dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya" (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini adalah vonis. Jika ada anak putus sekolah karena tidak dapat beasiswa, jika ada pasien ditolak rumah sakit karena tidak punya jaminan, jika ada keluarga kelaparan, maka penguasa ikut menanggung dosanya di hadapan Allah. Sensus ekonomi boleh jalan. Tapi jika tujuannya hanya untuk memangkas anggaran bantuan, maka sensus itu adalah kejahatan terstruktur.

Selama asas negara masih kapitalisme, maka bansos akan selalu dihitung untung rugi. Yang dihitung neraca keuangan, bukan tangis ibu-ibu. Selama desil dijadikan berhala baru, maka akan selalu ada orang miskin yang tidak terdata dan orang kaya yang lolos verifikasi. Solusinya bukan memperbaiki aplikasi. Solusinya adalah mencampakkan sistemnya. 

Kembalikan negara sebagai pengurus, bukan makelar. Kembalikan Baitul Mal sebagai sumber pembiayaan, bukan utang riba dan pajak. Kembalikan prinsip bahwa setiap nyawa rakyat adalah tanggung jawab negara di dunia dan di akhirat.

Cukup sudah rakyat mengantre demi sebuah stempel miskin. Cukup sudah bantuan dijadikan komoditas politik. Cukup sudah kemiskinan dipelihara agar proyek bansos tetap ada.

Saatnya kita menuntut sistem yang menjamin tidak ada satu pun rakyat mengemis untuk hidup. Sistem yang datang dari Allah, Tuhan semesta alam.

Wallahu a’lam bishshawab.[]

Oleh: Faidah Alfiyah

Aktivis Muslimah