Koperasi Desa Merah Putih dan Ilusi Kesejahteraan dari Proyek Besar

MutiaraUmat.com -- Ambisi membangun 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) digadang-gadang sebagai langkah besar untuk menggerakkan ekonomi desa (bbc.com, 7 Juni 2026). Dalam narasi resmi, koperasi ini akan menjadi pusat layanan ekonomi rakyat, memperkuat distribusi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, di balik ambisi besar tersebut, berbagai persoalan justru bermunculan, menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah program ini benar-benar lahir dari kebutuhan rakyat, atau sekadar proyek besar yang dibungkus retorika populis?

Sejumlah laporan menunjukkan bahwa implementasi program ini tidak berjalan mulus. Ada koperasi yang dibangun jauh dari permukiman warga sehingga sulit diakses (kompas.com, 2 Juli 2026). Selain itu, mekanisme pengelolaan dinilai belum jelas, bahkan muncul dugaan penyimpangan dalam realisasi proyek. Lebih tragis lagi, pelatihan militer bagi calon pengelola koperasi dilaporkan menyebabkan lima orang meninggal dunia (cnnindonesia.com, 1 Juli 2026). Situasi ini memperlihatkan adanya ketidaksinkronan antara tujuan program dengan pelaksanaannya di lapangan.

Pemerintah memang telah memberi sinyal akan melakukan evaluasi dan pengembangan program agar lebih efektif (cnnindonesia.com, 3 Juli 2026). Namun, persoalannya bukan sekadar pada teknis pelaksanaan. Masalah yang lebih mendasar adalah pendekatan pembangunan yang tidak berangkat dari kebutuhan riil masyarakat. Program yang dirancang dari atas (top-down) seringkali mengabaikan kondisi lokal, sehingga berujung pada minimnya partisipasi masyarakat. Tanpa keterlibatan aktif warga, koperasi hanya akan menjadi bangunan fisik tanpa denyut ekonomi.

Lebih jauh lagi, fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari karakter sistem ekonomi yang melatarbelakanginya. Dalam sistem kapitalisme, proyek-proyek besar kerap dijadikan instrumen pertumbuhan ekonomi, meskipun tidak selalu menyentuh akar persoalan rakyat. Anggaran besar digelontorkan, tetapi pengawasan yang kompleks membuka celah inefisiensi, rente, bahkan korupsi. Akibatnya, manfaat yang seharusnya dirasakan masyarakat justru menguap di tengah jalan.

Kondisi ini menimbulkan ironi. Di satu sisi, negara terus meluncurkan program baru dengan biaya besar. Di sisi lain, persoalan mendasar seperti akses lapangan kerja, distribusi kekayaan, dan kemandirian ekonomi rakyat belum terselesaikan secara tuntas. Program seperti Kopdes Merah Putih berpotensi menjadi simbol keberpihakan, tetapi tidak cukup kuat untuk menjadi solusi nyata.

Dalam perspektif Islam, pembangunan ekonomi tidak boleh berorientasi pada proyek semata, melainkan harus berangkat dari pemenuhan kebutuhan rakyat. Negara diposisikan sebagai pelayan (ra’in) yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat. Rasulullah SAW bersabda, “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menegaskan bahwa kebijakan negara harus benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sekadar mengejar target program. Dalam Islam, pengelolaan ekonomi mencakup pengelolaan harta milik umum, pembukaan lapangan kerja, serta distribusi kekayaan yang adil. Kesejahteraan tidak dibangun dari proyek hilir semata, tetapi dari penguatan sistem ekonomi secara menyeluruh.

Jika dibandingkan, pendekatan programatik seperti Kopdes Merah Putih cenderung bersifat tambal sulam. Ia mencoba mengatasi masalah di permukaan tanpa menyentuh akar persoalan. Padahal, persoalan ekonomi desa seringkali berkaitan dengan akses terhadap sumber daya, ketimpangan distribusi, dan lemahnya peran negara dalam menjamin kebutuhan dasar rakyat.

Solusi yang perlu ditawarkan bukan sekadar evaluasi program, tetapi perubahan cara pandang dalam merancang kebijakan ekonomi. Pertama, pembangunan harus berbasis kebutuhan masyarakat, bukan target angka. Kedua, transparansi dan akuntabilitas harus diperkuat untuk mencegah penyimpangan anggaran. Ketiga, negara perlu fokus pada penguatan sektor riil yang langsung menyentuh kehidupan rakyat, seperti pertanian, perikanan, dan usaha kecil.

Lebih dari itu, diperlukan keberanian untuk melakukan perombakan sistemik. Tanpa perubahan mendasar, program demi program hanya akan menjadi siklus yang berulang: diluncurkan dengan harapan besar, lalu meredup di tengah jalan. Sementara itu, rakyat tetap menunggu kesejahteraan yang dijanjikan.

Pada akhirnya, Kopdes Merah Putih menjadi pengingat bahwa tidak semua program besar otomatis menghasilkan dampak besar. Kesejahteraan tidak lahir dari banyaknya proyek, tetapi dari kebijakan yang tepat sasaran dan berpihak pada rakyat. Jika tidak, program ini hanya akan menjadi ilusi—tampak menjanjikan di atas kertas, tetapi rapuh dalam kenyataan.[]

Oleh: Ernawati 

(Aktivis Muslimah)