Kopdes Merah Putih, Mampukah Menggerakan Ekonomi Negeri?

MutiaraUmat.com -- Kalau kita jalan jalan di wilayah pedesaan, akan kita dapati bangunan kokoh bercat warna merah putih berdiri megah di beberapa titik daerah tersebut. Bangunan ini adalah program pemerintah Indonesia yang diluncurkan tahun 2025 di masa kepresidenan Prabowo Subianto. Pemerintah menjalankan program nasional ini diperkirakan berjumlah 80.000 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pusat layanan ekonomi masyarakat desa.

Dalam implementasinya, banyak sekali polemik bermunculan. Mulai dari lokasi yang tidak strategis, yang mana lokasinya ada yang di tengah sawah, di hutan, di pucuk gunung, malah yang ekstrim ada yang di pinggir jurang. Sampai realisasi proyek yang menyimpang. Kabar terbaru, pelatihan militer yang diadakan untuk calon manajer KDMP memakan korban meninggal hingga 5 orang. Dengan adanya berbagai polemik tersebut, pemerintah memberi sinyal akan melakukan evaluasi dan pengembangan program agar lebih efektif.

Tujuan dibangunnya bangunan berslogan bendera merah putih ini kelihatannya bagus, beberapa diantaranya yaitu, untuk meningkatkan kesejahteraan desa lewat usaha bersama, mengembangkan potensi ekonomi dan mendorong kemandirian ekonomi pedesaan, memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan semangat pasal 33 UUD 1945: ekonomi kekeluargaan dan kemakmuran bersama serta jadi pusat kegiatan ekonomi desa- penyimpanan & penyaluran hasil pertanian, sembako murah, LPG, pupuk dll

Tapi pembangunan yang tidak berangkat dari kebutuhan masyarakat, berisiko tidak efektif menggerakkan ekonomi desa karena minimnya partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Artinya masyarakat tidak diikut sertakan dalam proyek ini tapi lebih kepada aparat desanya.

Di sistem seperti saat ini, yaitu sistem kapitalis, negara melahirkan proyek proyek besar yang rawan penyimpangan. Anggaran besar yang digelontorkan minim pengawasan yang kompleks hingga membuka ruang inefisiensi serta potensi korupsi. Seperti program MBG yang penuh dengan kontroversial, tapi kenyataanya masih berjalan lancar hingga hari ini. Harusnya pemerintah lebih berkaca pada program MBG ga guna ini, tapi malah menciptakan proyek baru dengan anggaran baru macam kopdes yang kehadirannya baru saja dirilis.

Kebijakan semacam ini cenderung lebih menguntungkan para pemegang kekuasaan dan pemilik modal daripada benar benar menyejahterakan masyarakat. Anggaran yang digagas begitu besar, namun manfaat yang diperoleh belum jelas. Dana publik yang ada terus dianggarkan untuk proyek proyek baru, sementara persoalan mendasar yang dihadapi rakyat belum terselesaikan. Seperti janjinya untuk membuka 19 juta lapangan pekerjaan atau membuka dana beasiswa buat mahasiswa baru yang saat ini terlunta lunta nasibnya.

Di dalam pandangan Islam, ekonomi harus dibangun untuk memenuhi kebutuhan rakyat, bukan mengejar target proyek yang keuntungannya jatuh pada segelintir orang seperti pengusaha atau swasta. Negara bertugas sebagai raa'in atau sebagai pelayan rakyat yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan harta milik umum, pembukaan lapangan pekerjaan dan distribusi kekayaan yang adil.

Kesejahteraan lahir dari penerapan syariat ekonomi secara menyeluruh, dimana ekonomi rakyat diperkuat dari hulunya bukan hanya melalui proyek hilir. Solusi Islam bersifat sistematik, bukan tambal sulam. Islam menawarkan perubahan pada sistem pengelolaan ekonomi secara menyeluruh bukan sekedar memperbanyak program tapi sama sekali tidak efisien dan efektif.[]

Umul Bariyah

Aktivis Muslimah