‎Kapitalisasi Pendidikan Tak Terelakkan

‎Mutiaraumat.com -- ‎Tahun ajaran baru semester ganjil kian menghampiri anak didik yang ingin dan masih duduk di bangku sekolah. Saat ini sekolah merupakan salah satu tempat bagi para pelajar mengenyam pendidikan. 

Namun sayangnya untuk saat ini kita seperti dibatasi untuk merasakannya, diakibatkan sistem penerimaan peserta didik yang selalu berubah dan biaya yang tidak sedikit.

‎

‎Untuk dapat merasakan bangku pendidikan saat ini cukup sulit. Kesulitan ini dikarenakan dua faktor, yakni faktor kualitas pendidikannya dan faktor biaya secara ekonominya. 

Adanya sistem zonasi hari ini ternyata menjadi problem baru bagi masyarakat, pasalnya tidak banyak sekolah berkualitas yang jaraknya cukup dekat dengan lingkungan warga. 

Alhasil anak yang lokasinya jauh dari sekolah yang memiliki kualitas mumpuni sulit untuk merasakannya karena terhalang jarak dari rumah ke sekolah.

‎

‎Tidak hanya sekedar jarak yang mempersulit, tapi beban ekonomi yang ditanggung setiap keluarga hari ini menambah sulitnya menggapai bangku sekolah. 

Pasalnya hari ini tidak hanya sekolah swasta yang mematok harga biaya masuk, tapi sekolah negeri juga memberikan rincian biaya di awal sebelum ingin mendaftar. Biaya yang dibebankan kepada siswa yang lulus adalah biaya baju seragam khusus dari sekolah.

‎

‎Adanya pembiayaan yang dibebankan kepada calon peserta didik ternyata cukup memberatkan para wali murid di tengah keadaan ekonomi yang seperti ini. Ditambah lagi biaya yang dibutuhkan tidak sedikit, sebab para calon peserta didik tidak hanya membutuhkan seragam sekolah. 

Yang dibutuhkan peserta didik dalam tahun ajaran baru adalah alat tulis yang bisa digunakan untuk menunjang pembelajaran di tahun ajaran baru.

‎

‎Tergambar sangat nyata bahwa pendidikan dalam sistem kapitalis diposisikan sebagai suatu komoditas yang dapat diperjualbelikan. 

Negara kurang dalam menanggapi bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara. Di mana setiap individu harusnya mendapatkan hak pendidikan dengan kualitas yang mumpuni dari negara.

‎

‎Tapi pada faktanya masih banyak masyarakat yang kesusahan dalam menggapai bangku sekolah. Dikutip dari kompas.id pada 24/6/2026, kemiskinan yang terjadi di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur menyebabkan masih banyak orang tua yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah anaknya. 

Tidak sedikit orang tua murid berinisiatif untuk meminjam uang dan mencari seragam bekas dari murid terdahulu. 

‎

‎Dalam sistem sekuler kapitalis hari ini, negara tidak berperan sebagai pengurus rakyat. Negara hanya berperan sebagai regulator saja, di mana negara melepaskan beban biaya pendidikan kepada rakyatnya. 

Misalnya sampai saat ini masih ada sekolah yang mematok biaya kepada siswa untuk seragam yang mereka dapatkan dari sekolah. 

‎

‎Inilah potret buram sistem kapitalis, negara tidak mampu mewujudkan pendidikan yang berkualitas kepada rakyatnya. Negara tidak mampu mewujudkan pendidikan yang gratis dengan fasilitas yang mumpuni. 

Negara juga tidak mampu menyediakan fasilitas pendidikan yang terjangkau jaraknya dengan kualitas dan fasilitas yang memadai. 

‎

‎Sistem Islam 

‎

‎Dalam Islam, negara memandang pendidikan merupakan hak dasar yang dibutuhkan oleh umatnya. Maka dari itu, setiap individu akan terjamin pendidikannya oleh negara. Negara tidak akan berlepas tangan apabila terdapat umatnya yang tidak mampu mengenyam bangku pendidikan.

‎

‎Sebab Islam juga mengharamkan apabila negara melepaskan tanggung jawab sebagai pengurus umat yang ada di dalam negaranya. Negara wajib melayani dan memenuhi kebutuhan pendidikan setiap umatnya. Bahkan penguasa atau Khalifah memiliki peran penting dan tanggung jawab yang besar dalam mengurus umatnya.

‎

‎Negara Islam, yakni Khilafah juga akan mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas akan merata dan dirasakan oleh seluruh warga negara Islam. Sehingga seluruh warga negara Islam akan mendapatkan haknya dengan fasilitas yang sama-sama mumpuni. 

‎

‎Pembiayaan pendidikan yang besar akan disokong dari Baitul Mal, yakni pos kepemilikan umum. Sehingga negara tetap mampu memfasilitasi sektor pendidikan ke seluruh wilayah negara Islam. 

Bahkan sangat memungkinkan apabila warga negara Islam mendapatkan fasilitas pendidikan yang berkualitas tanpa pungutan biaya.

‎

‎Sebab salah satu pemasukan Baitul Mal diambil dari keuntungan pengelolaan sumber daya alam. Di mana kebutuhan negara akan tercukupi hanya dengan mendapatkan keuntungan dari SDA yang ada. 

Hal ini telah dibuktikan oleh negara Islam yakni Khilafah yang berhasil berdiri selama 13 abad lamanya. Khilafah pernah menduduki masa keemasan yang sangat mengagumkan. Dari masa keemasan tersebut lahirlah para ahli dan ilmuan, yang pastinya tidak hanya cerdas tapi juga taat kepada Allah dan rasul-nya. Wallahu a'lam bishshawwab.[]

‎

‎Oleh: Sindi Laras Wari, S.K.M (Aktivis Muslimah)