Darurat Perlindungan Anak di Indonesia: Ketika Rumah dan Ruang Digital Tak Lagi Menjadi Tempat Aman

MutiaraUmat.com -- Anak adalah amanah sekaligus aset peradaban. Dari tangan merekalah masa depan bangsa akan dibangun. Namun, di tengah berbagai slogan tentang "Indonesia Emas" dan bonus demografi, kenyataan yang dihadapi anak-anak Indonesia justru menghadirkan ironi yang menyakitkan. Kekerasan terhadap anak terus terjadi tanpa jeda, dalam berbagai bentuk, di berbagai ruang, bahkan di tempat yang semestinya paling aman bagi mereka. Rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru berubah menjadi lokasi kekerasan. Sekolah yang semestinya menumbuhkan karakter terkadang tak mampu menjadi ruang aman. Sementara itu, dunia digital yang mestinya menjadi sarana belajar berubah menjadi lorong gelap yang menjerumuskan anak pada konten merusak.

Indonesia hari ini benar-benar menghadapi darurat perlindungan anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam konferensi pers bertajuk "Darurat Perlindungan Anak dalam Laporan Pengawasan Januari–April 2026" mengungkapkan bahwa selama empat bulan pertama tahun 2026, terdapat 426 pengaduan yang masuk. KPAI menegaskan bahwa tingginya angka ini menunjukkan anak masih berada dalam situasi rentan terhadap pelanggaran hak dan kekerasan di Indonesia. Kekerasan terjadi di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, ruang publik, lembaga pengasuhan, hingga ruang digital.

Data lain yang dirilis media nasional juga menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Dalam pemberitaan Kompas.com tanggal 18 Mei 2026, disebutkan bahwa dari laporan Januari–April 2026, kasus pelecehan seksual terhadap anak menjadi salah satu kasus yang paling banyak diadukan (Kompas.com, 18/05/26). Rumah justru menjadi tempat terjadinya kekerasan terbanyak terhadap anak. Ini menjadi alarm keras bahwa benteng perlindungan paling dasar dalam kehidupan anak sedang rapuh. Anak tidak hanya menghadapi ancaman dari luar, tetapi juga dari orang-orang terdekatnya sendiri.

Di ruang digital, kondisinya tak kalah mengkhawatirkan. Suara.com pada 16 Mei 2026 memberitakan hampir 200 ribu anak Indonesia telah terpapar judi online (judol), bahkan sekitar 80 ribu di antaranya berusia di bawah sepuluh tahun (Suara.com, 16/05/26). Fakta ini bukan sekadar data statistik, tetapi gambaran betapa masif dan cepatnya kerusakan digital menyasar generasi muda. Anak-anak yang seharusnya tumbuh dengan permainan yang sehat dan pendidikan yang membangun justru terpapar sistem perjudian yang merusak akal, mental, dan masa depan mereka.

Pertanyaannya, mengapa kondisi ini terus berulang? Mengapa berbagai kasus kekerasan terhadap anak terus bermunculan dari tahun ke tahun, sementara regulasi perlindungan anak terus dibuat dan kampanye perlindungan terus digencarkan?

Akar persoalan tidak bisa dilepaskan dari sistem kehidupan sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan. Sekularisme menjadikan Islam hanya ditempatkan di ruang ibadah dan ritual, sementara aturan kehidupan diserahkan pada akal manusia. Akibatnya, keimanan tidak lagi menjadi benteng individu dan keluarga. Ukuran kebahagiaan bergeser menjadi materi, kenyamanan, dan kepentingan pribadi. Anak yang semestinya dipandang sebagai amanah dari Allah yang wajib dijaga justru kadang diperlakukan sebagai beban ketika kondisi ekonomi sulit, atau bahkan menjadi objek pelampiasan emosi dan kekerasan.

Ketika iman tidak menjadi landasan hidup, kontrol diri pun melemah. Orang tua mudah terbawa emosi. Pengasuhan bergeser menjadi aktivitas administratif: cukup diberi makan, sekolah, lalu dianggap selesai. Padahal, anak membutuhkan perlindungan ruhiyah, emosional, dan lingkungan yang menumbuhkan rasa aman. Sekularisme membuat hubungan keluarga makin rapuh karena orientasi hidup bukan lagi mencari rida Allah, melainkan mengejar target duniawi yang melelahkan. Dalam kondisi seperti itu, anak sering menjadi pihak paling rentan menerima dampaknya.

Di sisi lain, sistem ekonomi kapitalisme juga memperparah persoalan. Kapitalisme menempatkan kesejahteraan pada mekanisme pasar. Negara hadir sebatas regulator, bukan penanggung jawab utama kebutuhan rakyat. Akibatnya, tekanan ekonomi menghimpit keluarga. Harga kebutuhan pokok naik, biaya pendidikan mahal, lapangan kerja tidak stabil, sementara standar hidup terus naik. Dalam kondisi demikian, konflik rumah tangga meningkat. Emosi mudah tersulut dan kesenjangan sosial semakin lebar. Semua ini menciptakan lingkungan yang rawan melahirkan kekerasan terhadap anak.

Tak sedikit kasus kekerasan pada anak bermula dari tekanan ekonomi rumah tangga. Ketika ayah kehilangan pekerjaan, ibu harus menanggung beban ganda, atau kebutuhan tak terpenuhi, maka konflik keluarga meningkat. Anak yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban dari sistem yang menekan keluarganya.

Lebih jauh, negara dalam sistem kapitalisme juga gagal hadir sebagai junnah (pelindung rakyat). Saat masalah muncul, kebijakan yang ditawarkan cenderung reaktif dan parsial. Ketika ada ancaman digital, solusinya hanya pembatasan media sosial. Ketika ada kekerasan seksual, dibuat kampanye sesaat. Ketika ada lonjakan kasus, dibentuk tim sementara. Semua penting, tetapi sering kali hanya mengobati gejala, bukan menyentuh akar persoalan.

Padahal akar masalahnya lebih dalam, sistem kehidupan yang rusak, lemahnya pendidikan berbasis keimanan, media yang bebas menyebarkan kerusakan, dan ekonomi yang menekan keluarga. Selama akar itu tidak disentuh, kasus akan terus berulang dalam bentuk yang berbeda.

Persoalan berikutnya adalah lemahnya efek jera. Banyak pelaku kekerasan terhadap anak masih mengulangi tindakan serupa. Hukuman yang dijatuhkan sering tidak memberi pencegahan kuat. Korban mengalami trauma panjang, sementara pelaku kadang kembali ke lingkungan yang sama tanpa perubahan mendasar. Akibatnya, rantai kekerasan terus berulang.

Islam memandang persoalan ini secara mendasar dan menyeluruh. Dalam Islam, perlindungan anak bukan sekadar urusan sosial, melainkan kewajiban syariat. Akidah dijadikan fondasi keluarga. Anak dipandang sebagai amanah dari Allah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Orang tua bukan sekadar pencari nafkah atau pengurus rumah, tetapi pemimpin yang bertugas menjaga, mendidik, dan mengarahkan anak menuju ketaatan.

Keimanan yang kuat melahirkan pengawasan internal yang kokoh. Seorang ayah akan berhati-hati dalam bersikap karena sadar Allah melihat. Seorang ibu akan menjaga amanah pengasuhan karena yakin setiap perbuatannya akan dihisab. Anak tumbuh dalam lingkungan yang mengenal halal-haram sejak dini. Dari sini lahir benteng pertama perlindungan anak: keluarga yang berlandaskan akidah Islam.

Islam juga memiliki sistem ekonomi yang menjamin kebutuhan dasar rakyat. Negara wajib memastikan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan terpenuhi. Negara tidak menyerahkan seluruh kebutuhan hidup pada mekanisme pasar. Dengan jaminan kebutuhan dasar, tekanan ekonomi yang sering memicu konflik rumah tangga bisa ditekan. Keluarga lebih tenang menjalankan fungsi pengasuhan tanpa dihantui ketidakpastian hidup.

Dalam sistem pemerintahan Islam, negara juga hadir sebagai ra'in dan junnah. Negara bukan penonton ketika masyarakat rusak. Negara aktif membangun pemahaman Islam yang benar melalui sistem pendidikan. Kurikulum tidak hanya mengejar kompetensi akademik, tetapi membentuk kepribadian Islam. Anak diajarkan mengenal Allah, memahami tanggung jawab hidup, menjaga kehormatan diri, dan memiliki kontrol moral sejak dini.

Negara juga menjaga ruang publik dan media agar tidak menjadi sarana kerusakan. Konten yang merusak akidah, menormalisasi kekerasan, merusak moral, atau membahayakan rakyat tidak dibiarkan berkembang bebas. Media diarahkan menjadi sarana edukasi dan pembinaan, bukan industri yang mengejar klik dan keuntungan meski harus mengorbankan generasi muda.

Dalam aspek penegakan hukum, Islam menerapkan sistem sanksi atau uqubat yang memiliki dua fungsi sekaligus: zawajir dan jawabir. Zawajir artinya mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa karena sanksinya tegas dan jelas. Jawabir artinya menjadi penebus dosa bagi pelaku jika ia menjalani hukuman sesuai syariat. Dengan sistem seperti ini, keadilan hadir bagi korban sekaligus memberi efek jera nyata bagi pelaku.

Perlindungan anak bukan sekadar agenda tahunan, slogan Hari Anak Nasional, atau kampanye sesaat di media sosial. Anak membutuhkan sistem yang benar-benar menjaga mereka dari hulu sampai hilir: keluarga yang kokoh, ekonomi yang menenangkan, pendidikan yang membentuk iman, media yang sehat, dan negara yang menjalankan perannya sebagai pelindung.

Darurat perlindungan anak di Indonesia hari ini seharusnya menjadi alarm besar bagi negeri ini. Anak-anak tidak bisa menunggu; masa depan generasi sedang dipertaruhkan. Jika akar persoalan dibiarkan, maka kerusakan akan terus meluas. Namun, jika perlindungan anak dibangun di atas akidah Islam dan diterapkan secara menyeluruh dalam kehidupan, maka insya Allah lahir generasi yang tumbuh aman, terjaga, dan siap membangun peradaban mulia.

Karena anak bukan sekadar penerus bangsa, mereka adalah amanah dari Allah yang wajib dijaga, dilindungi, dan dipersiapkan menjadi generasi terbaik dunia dan akhirat.[]

Oleh: Rutin 

(Aliansi Penulis Rindu Islam)