Polemik Film Pesta Babi

MutiaraUmat.com -- Media sosial saat ini sedang dibanjiri kritikan terhadap kasus pelarangan acara nobar film pesta babi yang digelar di berbagai daerah. Dimana film pesta babi tersebut membahas terkait alih fungsi hutan Papua untuk PSN food estate yang diduga menguntungkan oligarki, sedangkan Papua kehilangan kehidupannya.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah menegaskan kebebasan berekspresi tetap dijamin. Namun dalam praktiknya, muncul realitas yang tak sepenuhnya sederhana, pemutaran film tetap berjalan, tapi di beberapa tempat justru dihentikan dengan alasan administratif.

Di tengah polemik pemutaran film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita, pemerintah melalui Yusril Ihza Mahendra menegaskan tidak pernah ada larangan resmi, penghentian pemutaran film di beberapa kampus bukan karena substansi kontennya, melainkan persoalan teknis.

"Tidak semua perguruan tinggi menolak pemutaran film pesta babi tersebut. Di Universitas Mataram dan Lombok, nobar film itu dilarang karena kendala prosedur administratif saja. Sedangkan di kampus lain di Bandung dan Sukabumi, nobar film tersebut tetap berjalan tanpa halangan" ujar Yusri. (Wartaekonomi.co.id, Jum'at, 15 Mei 2026).

PSN Food Estate untuk Rakyat ataukah Oligarki?

Pelarangan nobar film pesta babi, menunjukan adanya upaya pembungkaman terhadap suara kritis. Hal ini juga mengkonfirmasi bahwa demokrasi otoriter dan anti kritik, meskipun selama ini dicitrakan melindungi hak berpendapat. Namun, penolakan itu justru menjadikan masyarakat semakin ingin mengetahui ada apa di balik film tersebut.

PSN food estate menjadi dalih bagi negara dalam sistem kapitalisme untuk memberikan lahan jutaan hektar kepada para oligarki pendukungnya. Akibatnya, ketimpangan kepemilikan lahanpun terjadi. Sehingga masyarakat Papua menjadi korban kerakusan atas pembangunan ekonomi yang tidak mempedulikan hak hidupnya. 

Sistem kapitalisme menyebabkan ketimpangan ekonomi, harta milik umum dikuasai segentir oligarki. Akibatnya, rakyat sengsara, kehilangan pekerjaan, dan ruang hidup yang aman. Mereka dipaksa untuk bergantung pada pembangunan yang dibuat oleh sistem yang bahkan tampak jelas tidak berpihak terhadap keberlangsungan hidup rakyat Papua.

Penderitaan yang sedang dirasakan oleh Papua saat ini, menjadi bukti bahwa sistem kapitalisme telah gagal menjadi penjaga kestabilan hidup masyarakat Papua. Penguasa hadir Bukan sebagai pelindung, akan tetapi justru menjadi sebab dari sebuah kehancuran hidup. 

Islam Solusi Problematika Umat

Menghadapi tindak kezaliman sistem kapitalisme tidak cukup hanya dengan demonstrasi ataupun ganti pemimpin. Karena, masalah yang dihadapi umat saat ini, adalah masalah sistemik. Maka, adapun cara penyelesaian, yaitu dengan mengganti sistem kapitalisme dengan sistem Islam yang sempurna dan sesuai dengan fitrah manusia.

Islam hadir tidak hanya sebagai simbol agama saja, akan tetapi Islam datang dengan membawa seperangkat aturan, sebagai pengatur kehidupan umat manusia berdasarkan perintah Allah SWT sebagai pencipta.

Islam di bawah naungan institusi khilafah, akan terwujud kehidupan yang aman dan tentram bagi rakyat, serta keadilan ekonomi yang sesuai syariat. Karena, politik pangan dalam islam menjadikan negara sebagai pihak sentral, sehingga akan mampu mewujudkannya. 

Lahan yang menjadi milik individu diakui oleh negara, tidak akan ada yang namanya digusur paksa, apalagi dengan berdalih untuk pembangunan ekonomi. Kecuali, tanah itu telah ditelantarkan selama 3 tahun, maka tanah tersebut akan di ambil dan diberikan kepada yang lain, sebagaimana Khalifah Umar bin al-Khathab ra. Berkata:

وَ لَيْسَ لِمُحْتَجِرٍ حَقٌّ بَعْدَ ثَلَاثَ سِنِينَ

"Orang yang memagari tanah tidak berhak lagi (atas tanah tersebut) setelah (menelantarkannya) selama tiga tahun."

Adapun lahan milik umum akan dikelolah oleh negara untuk kemaslahatan umat. Maka, cara pengelolah lahan juga tidak di perbolehkan sampai merusak tatanan kehidupan masyarakat.

Di dalam Islam, Keberadaan proyek negara bukan untuk memuaskan kepentingan segelintir orang, seperti yang tampak dalam sistem kapitalis sekuler saat ini, melainkan sebagai bagian dari program untuk kemaslahatan rakyat, dan dilaksanakan sesuai syariat. 

Tugas penguasa dalam negara islam adalah mengurusi urusan rakyat, maka, jika terdapat kelalaian atas kebijakannya, negara harus siap dan terbuka terhadap kritikan, dan mengoreksi kebijakan tersebut ketika ada masukkan dari rakyat. Sehingga dari sini akan terwujud kehidupan masyarakat Islam yang damai dan sejahtera bagi seluruh alam semesta.

Wallahu a'lam bishshawab.[]

Oleh: Dwi Anjani 

(Aktivis Muslimah)