Polemik Film Pesta Babi, Respon Panik para Oligarki

MutiaraUmat.com -- Fim “Pesta Babi” yang belum lama ini viral di masyarakat berhasil membuat berbagai kalangan merespon. Film dokumenter "Pesta Babi" karya Dandhy Dwi Laksono semakin ramai ditonton namun pada akhirnya terjadi pelarangan di sejumlah wilayah. Di Ternate, nobar "Pesta Babi" dibubarkan oleh aparat TNI. Sementara itu, kegiatan nobar di Universitas Mataram (Uniram) terpaksa dihentikan seusai dibubarkan oleh pihak keamanan kampus. Alasan penolakan beragam, mulai dari persoalan izin, hingga muatan film yang dinilai provokatif. (Kompas.com, 13/5/2026)

Film “Pesta Babi” membahas tentang alih fungsi hutan Papua untuk PSN food estate yang diduga hanya menguntungkan oligarki, sedangkan rakyat Papua kehilangan kehidupannya. Ini bukan hal pertama yang terjadi dinegeri ini. Alih fungsi lahan telah terjadi sebelumnya dibeberapa wilayah dinegeri ini bahkan sangat merugikan masyarakat. 

Pelarangan nobar film ini lagi-lagi menunjukkan kepada kita ada upaya pembungkaman terhadap suara kritis dari masyarakat. Ini mengonfirmasi bahwa sistem Demokrasi Otoriter dan antikritik, meski selama ini dicitrakan melindungi hak berpendapat. Sudah banyak contoh-contoh pembungkaman kritik yang diberikan rakyat kepada penguasa, baik dalam bentuk intimidasi, terror, hingga mengancam nyawa. Padahal, kritik yang disampaikan bukan semata-mata atas dasar kebencian, melainkan atas dasar perduli dan cinta terhadap negeri ini. Inilah wajah buruk demokrasi otoriter yang membutakan mata dan hati para penguasa dari kebenaran.  

Sistem Demokrasi yang mengatasnamakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ternyata tidak lagi berlaku untuk seluruh rakyat. Proyek Strategis Nasional (PSN) terbukti menjadi dalih bagi negara dalam sistem Demokrasi Kapitalisme untuk memberikan lahan jutaan hektar bagi para oligarki yang mendukungnya. Tidak perduli, apakah jutaan hektar itu akan berdampak buruk pada bencana yang mengancam masyarakat sekitar atau kah tidak. Padahal sudah banyak bukti yang bisa kita lihat hingga hari ini akibat bencana alih fungsi lahan di Sumatera Utara dan Aceh yang belum juga berakhir.  

Pemberian jutaan hektar

lahan kepada para Oligarki juga mengakibatkan terjadi nya ketimpangan kepemilikan lahan yang luar biasa. Oligarki dengan kekuatan modal yang dimiliki bisa mengelola lahan seluas-luasnya sedangkan masyarakat kecil dengan keterbatasan modal yang dimiliki hanya bisa mengelola sesuai kemampuannya. Maka jelas, yang akan menguasai ekonomi adalah para oligarki. Sistem Kapitalisme menyebabkan ketimpangan ekonomi, harta milik umum dikuasai segelintir oligarki. Akibatnya, rakyat sengsara. Kapitalisme hanya berpihak pada segelintir orang yaitu para pemilik modal raksasa. Sebab, merekalah yang akan memberikan keuntungan besar kepada para penguasa. 

Jauh berbeda dengan Islam. Islam mewujudkan keadilan ekonomi ditengah masyarakat. Lahan milik individu diakui oleh negara dan tidak akan digusur paksa. Sebab mereka telah menghidupkan tanah mati dan menjadi milik mereka. Sebagaimana hadist Rasulullah SAW, "Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya.” (HR. Ahmad dan Tirmidzi)

Begitu pula lahan milik umum akan dikelola oleh negara untuk kemaslahatan rakyat. Dari kekayaan alam milik umum, rakyat bisa mendapatkan pendidikan dan kesehatan gratis. Negara Islam akan mengelola seluruh sumber daya alam nya secara mandiri tidak menyerahkan nya kepada pihak swasta apalagi asing. Tanah yang luas akan dimanfaatkan untuk rakyat nya sendiri termasuk memberikan lahan bagi mereka yang ahli dalam pertanian tetapi tidak mempunyai lahan. Pengelolaan lahan juga tidak boleh merusak kehidupan masyarakat.

Proyek negara berorientasi pada kemaslahatan rakyat dan dilaksanakan sesuai Syariat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak bahkan menzalimi rakyat. Mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat adalah tugas negara.

Islam juga mewajibkan adanya sekelompok partai yang bertugas muhasabah terhadap kinerja penguasa. Para penguasa harus bersikap terbuka terhadap kritik dan siap mengoreksi kebijakan ketika ada masukan dari rakyat. Baik rakyat maupun penguasa akan berjalan sesuai dengan koridor syara'. Membangun negara dan menerapkan aturan Allah atas dasar ketaatan kepada Allah SWT.

Wallahu a'lam bishshawab.[]

Oleh: Pipit Ayu

Aktivis Muslimah