WFH dan Pembatasan BBM: Solusi atau Sekadae Pelarian?

MutiaraUmat.com -- Di tengah janji pemerintah bahwa harga BBM subsidi tetap aman dan tidak naik, realitas di lapangan justru menghadirkan pemandangan yang kontras. Di Sulawesi Selatan, warga rela menghabiskan malam tanpa tidur demi mengantre solar. 

Sementara di Sidoarjo, deretan kendaraan meluber hingga ke badan jalan hanya untuk mendapatkan jatah bahan bakar (Kompas.id, 31-03-2026).

Masalah ini bukan sekadar urusan teknis pengisian tangki yang lambat. Ini adalah alarm keras bagi ketahanan bangsa kita. Saat harga eceran di pasar gelap mulai menembus angka Rp20.000 per liter (Antaranews.com, 31-03- 2026), dompet rakyat sebenarnya sedang dalam ancaman serius. Kenaikan harga "di balik layar" ini menciptakan efek domino yang membuat harga kebutuhan pokok merayap naik, meski secara resmi harga BBM dikatakan tidak berubah.

Kondisi ini kian terjepit saat konflik di Selat Hormuz menahan tanker-tanker Pertamina (Kabar24Bisnis.com, 30-03-2026). Peristiwa ini menyadarkan kita betapa rapuhnya ekonomi kita; goyang sedikit saja stabilitas di belahan dunia lain, dapur kita langsung terkena imbasnya. Maka, saat pemerintah menawarkan solusi seperti bekerja dari rumah (WFH) atau membatasi pembelian BBM bagi mobil pribadi, kita patut bertanya: apakah ini langkah yang tepat, atau justru sekadar pelarian dari masalah yang lebih besar?

Dilema Beban Anggaran dan Nasib Rakyat

Pemerintah memang berada di posisi yang sangat sulit. Anggaran negara (APBN) sudah kian sesak untuk menanggung subsidi, namun menaikkan harga BBM tentu bukan pilihan yang diinginkan karena taruhannya adalah keresahan masyarakat. Namun, meminta rakyat "berhemat" melalui pembatasan konsumsi sebenarnya hanyalah langkah sementara yang bersifat permukaan saja. Ini ibarat menempelkan plester pada luka yang sebenarnya butuh pengobatan mendalam sampai ke akarnya.

Sebagai negara yang lebih banyak membeli minyak dari luar daripada memproduksi sendiri, kedaulatan kita akan selalu ditentukan oleh situasi global. Masalah utamanya bukan karena rakyat terlalu boros, melainkan karena kita belum mampu mandiri mengelola energi dari awal hingga akhir. Selama kita masih bergantung pada pasokan luar negeri yang rawan konflik, kebijakan pembatasan hanya akan memindahkan beban anggaran negara menjadi beban produktivitas rakyat yang harus kehilangan waktu dan tenaga.

Mengapa Rakyat Selalu Diminta Mengalah?

Sudah saatnya kita jujur bahwa pola pengelolaan energi saat ini memang butuh perbaikan total. Saat ini, energi seringkali hanya dipandang sebagai barang dagangan biasa untuk mencari keuntungan. Akibatnya, akses kita terhadap bahan bakar sangat bergantung pada harga pasar dunia yang tidak menentu. Mengapa rakyat selalu diminta mengalah, sementara kebijakan besar untuk membangun kemandirian energi seolah tidak kunjung tuntas? Jika kita terus menggunakan cara lama yang hanya menambal masalah sesaat, maka rakyat akan selalu menjadi pihak yang paling dirugikan.

Membangun Kemandirian Energi dalam Perspektif Islam Kaffah

Jika cara-cara teknis saat ini belum mampu menyelesaikan masalah, mungkin kita perlu menengok sudut pandang lain yang lebih mendasar. Dalam prinsip Islam Kaffah (Islam yang menyeluruh), energi bukan sekadar barang jualan, melainkan kekayaan milik bersama yang harus dikelola negara demi kesejahteraan orang banyak.

Hal ini sejalan dengan pesan kemanusiaan dari Rasulullah SAW:

"Kaum Muslim berserikat (punya hak yang sama) dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api." (HR. Abu Dawud).

Istilah "api" di masa kini mencakup bensin, solar, dan listrik. Karena ini adalah milik umum, negara tidak semestinya memposisikan diri seperti pedagang yang mencari laba dari rakyatnya sendiri, melainkan sebagai pengelola yang memegang amanah.

Pertama, Membangun Kemandirian yang Terintegrasi. Kemandirian energi akan lebih mudah dicapai jika negeri-negeri Muslim yang kaya sumber daya alam memiliki kesatuan visi dan kerjasama yang erat. Bayangkan jika kekayaan minyak dari Timur Tengah hingga Nusantara dikelola dalam satu payung kerjasama yang solid. 

Hambatan di Selat Hormuz tidak akan lagi menjadi ancaman bagi ekonomi kita, karena distribusi energi bisa dikelola secara internal tanpa harus bergantung pada pasar global yang seringkali tidak adil. Ini adalah wujud persatuan yang dianjurkan dalam Al-Qur'an:

"Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai..." (TQS. Ali Imran: 103).

Kedua, Visi Mandiri sebagai Bangsa Berdaulat. Dalam pandangan Islam Kaffah, negara wajib memastikan diri tidak didikte oleh kepentingan asing agar martabat bangsa tetap terjaga, sesuai prinsip:

"Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman." (TQS. An-Nisa: 141).

Negara harus fokus membangun kilang pengolahan sendiri dan beralih ke energi alternatif yang melimpah di tanah air. Tujuannya satu: menjamin setiap warga bisa mendapatkan energi dengan murah dan mudah, tanpa harus mengantre panjang atau dipaksa WFH hanya karena stok BBM yang menipis.

Kesimpulan

Persoalan BBM adalah soal keberanian kita untuk mandiri, bukan sekadar angka di lubang tangki. Selama kita terjebak dalam kebijakan darurat yang sementara, rakyat akan tetap menjadi korban di jalanan. Sudah saatnya kita beralih pada solusi yang menyeluruh dan manusiawi—sebuah pengelolaan energi sebagai tanggung jawab Tuhan untuk melayani manusia, bukan sebagai beban yang terus dipangkas. Kita butuh solusi yang menyentuh akar agar tidak ada lagi warga yang kehilangan waktu berharganya demi seliter bahan bakar.[]

Eka Hartati

(Aktivis Muslimah)