Urbanisasi Pasca-Lebaran 2026: "Eksodus Terpaksa" di Tengah Kegagalan Pembangunan Desa

MediaUmat.com -- Gema takbir Idul Fitri baru saja berlalu, namun fenomena tahunan yang menyesakkan kembali berulang. Arus balik Lebaran tahun ini tidak hanya membawa pemudik kembali ke tempat kerja, tetapi juga gelombang pendatang baru yang mengadu nasib ke perkotaan. 

Mengutip laporan MetroTV (27/03/2026), fenomena urbanisasi ini menjadi indikator konkret bahwa ketimpangan ekonomi antara desa dan kota di Indonesia masih menjadi fakta yang sangat nyata dan memprihatinkan.

Urbanisasi masif pasca-Lebaran menciptakan dampak ganda yang destruktif bagi struktur sosial kita. Di satu sisi, desa-desa kini mengalami krisis sumber daya manusia. Mengutip data lapangan yang dihimpun dalam liputan MetroTV tersebut, desa kini kehilangan SDM muda yang produktif karena mereka lebih memilih bermigrasi ke kota demi mencari penghidupan yang dianggap lebih layak. Akibatnya, desa hanya menyisakan populasi lansia yang tidak lagi kuat mengelola lahan pertanian. 

Sebaliknya, kota-kota besar semakin terbebani secara demografi. Ledakan jumlah penduduk yang tidak dibarengi dengan ketersediaan hunian dan lapangan kerja sektor formal memicu munculnya pemukiman kumuh serta beban sosial-ekonomi yang berat bagi pemerintah kota.

Jebakan Kapitalisme dan Anggaran Kota-Sentris

Mengapa ketimpangan ini seolah abadi? Jawabannya terletak pada penerapan sistem Kapitalisme Sekuler yang mendikte arah pembangunan nasional. Pembangunan saat ini cenderung bersifat Jakarta-sentris dan kota-sentris, di mana alokasi anggaran dan perputaran modal raksasa hanya terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa program ekonomi untuk desa sering kali hanya menjadi alat pencitraan politik. Sebagaimana disoroti dalam analisis MetroTV (27/03/2026), program-program seperti Koperasi Desa (Kopdes) hingga Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sering kali tidak benar-benar dirancang untuk memajukan ekonomi kerakyatan secara fundamental. Sebaliknya, program-desa tersebut justru kerap menjadi ajang bancakan proyek yang hanya menguntungkan segelintir pihak dan oknum birokrasi, sementara kondisi ekonomi masyarakat bawah di pedesaan tetap berada di tahap yang memprihatinkan.

Konstruksi Islam: Pemerataan Berbasis Pelayanan Rakyat

Dalam kacamata Politik Ekonomi Islam, kedaulatan sebuah negara diukur dari kemampuannya menjamin kebutuhan setiap individu, bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan di pusat kota. Islam menawarkan konstruksi pembangunan yang berkeadilan:

Pertama, pemerataan pembangunan tanpa sekat. Islam mewujudkan pembangunan yang merata di desa maupun di kota. Prinsip utamanya adalah jaminan pemenuhan kebutuhan orang per orang. Di mana pun ada rakyat menetap, negara wajib membangun fasilitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan untuk melayani kebutuhan mereka secara setara.

 

Kedua, kemandirian sektor pertanian. Desa sebagai lumbung pangan tidak akan ditinggalkan. Sektor pertanian dikelola secara profesional dengan dukungan modal dan teknologi dari negara, sehingga bertani menjadi profesi yang menjanjikan kemakmuran bagi masyarakat desa.

Ketiga, kepemimpinan yang turun ke rakyat (Ri’ayah). Sejarah mencatat pola kepemimpinan Islam di mana seorang Khalifah melakukan inspeksi hingga ke pelosok desa paling terpencil. Hal ini dilakukan agar pemimpin tahu betul kondisi riil rakyat dan kebutuhan mereka secara langsung, bukan berdasarkan laporan di atas kertas semata.

Fenomena urbanisasi pasca lebaran adalah "teriakan" rakyat desa yang merasa terabaikan oleh sistem kufur yang Jakarta-sentris. Selama pembangunan hanya berpihak pada pemilik modal di perkotaan dan desa hanya dijadikan objek proyek, maka eksodus penduduk ini tidak akan pernah berhenti.

Solusi tuntasnya bukan pada pembatasan administrasi pendatang di kota, melainkan pada pengembalian fungsi negara sebagai pengayom yang menghadirkan keadilan ekonomi di setiap jengkal tanah air melalui sistem Islam yang Kaffah. Hanya dengan cara itulah, desa akan kembali berdenyut dan kota tidak lagi sesak oleh napas kemiskinan yang berpindah tempat.

 Wallahu'alam bishshowwab

Oleh: Rika Lestari S. 

Aktivis Muslimah