Kebijakan Hemat Energi: Solusi Strategis atau 'Tumbal' Rakyat di Tengah Perang Iran-Israel?

MutiaraUmat.com -- Ketegangan geopolitik antara Iran melawan poros Israel dan Amerika Serikat yang tak kunjung reda telah memaksa Pemerintah Indonesia mengambil langkah ekstrem. Melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pemerintah resmi menetapkan delapan kebijakan hemat energi guna merespons dinamika global yang kian liar. 

Namun, di balik narasi "Penyelamatan Nasional" yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto, muncul kritik tajam dari berbagai kalangan. Kebijakan ini dinilai bukan solusi fundamental, melainkan sekadar "obat penenang" di tengah sekaratnya sistem ekonomi kapitalisme sekuler yang selama ini membelit kedaulatan bangsa.

Rincian Kebijakan: Efisiensi atau Pemangkasan Hak?

Pemerintah menetapkan delapan poin krusial, di antaranya penerapan Work From Home (WFH) bagi ASN pusat dan daerah setiap Jumat, serta surat edaran serupa bagi sektor swasta. Selain itu, pembatasan kendaraan dinas hingga 50% dan pemangkasan anggaran perjalanan dinas luar negeri hingga 70% menjadi sorotan utama.

"Kita harus melakukan refocusing anggaran. Belanja kurang prioritas dialihkan untuk menjaga ketahanan fiskal," ujar Airlangga dalam keterangannya. (Kumparan.com, 31/03/2026)

Meski tampak heroik, kebijakan WFH dinilai publik sebagai upaya "cuci tangan" negara. Pasalnya, biaya operasional energi kantor kini berpindah ke tagihan listrik dan internet rumah tangga rakyat. Di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok, beban tambahan ini justru memperparah kondisi ekonomi masyarakat yang sudah memprihatinkan sebelum perang pecah.

Mandatori B50: Kedaulatan Energi dalam Bayang-Bayang Korporasi

Salah satu poin paling ambisius adalah pemberlakuan B50 per 1 Juli 2026. Pertamina mengklaim kesiapannya melakukan blending biodiesel yang berpotensi memangkas penggunaan BBM fosil sebanyak 4 juta kiloliter per tahun.

Namun, pengamat ekonomi mengingatkan adanya "bom waktu". Ketergantungan pada sawit untuk energi seringkali berbenturan dengan ketersediaan pangan domestik. Dalam sistem kapitalisme, di mana CPO dikuasai oligarki sawit, rakyat terancam menghadapi kelangkaan minyak goreng demi mengejar angka penghematan solar. Inilah ironi negeri kaya sumber daya yang kedaulatannya masih "tersandera" mekanisme pasar global.

Paradoks Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tetap dipaksakan berjalan 5 hari seminggu sebagai jaring pengaman sosial juga tak luput dari kritik. Alih-alih menjadi solusi atas kompleksitas kemiskinan, MBG dianggap sebagai kebijakan yang justru menambah beban birokrasi dan anggaran di tengah krisis.

Banyak pihak menilai rakyat tidak butuh "jatah makan" yang rawan korupsi, melainkan butuh ketersediaan lapangan kerja dan harga pangan yang murah secara sistemik—sesuatu yang sulit dicapai selama negara masih menghamba pada sistem sekuler.

Sudut Pandang Islam Kaffah: Kembali ke Pengelolaan Syariah

Dinamika krisis ini sejatinya menyingkap kegagalan fundamental sistem kapitalisme sekuler. Dalam perspektif politik Islam kaffah, krisis energi tidak akan selesai dengan sekadar WFH atau hemat perjalanan dinas.

Islam menawarkan solusi sistemik melalui tiga pilar:

Pertama, kedaulatan milkiyyah ammah. SDA seperti minyak, gas, dan batubara adalah milik rakyat. Haram hukumnya diserahkan kepada asing atau swasta. Jika dikelola negara secara mandiri (Sesuai QS. Al-Hasyr: 7), rakyat akan menikmati energi murah tanpa perlu dihantui harga minyak dunia.

Kedua, kemandirian moneter. Melepas ketergantungan pada Dolar AS dan kembali ke standar emas/perak untuk menjaga nilai tukar dari inflasi akibat perang.

Ketiga, negara sebagai pelayan (raa'in). Pemimpin wajib menjamin kebutuhan pokok rakyat bukan dengan program karitatif sesaat, melainkan dengan distribusi kekayaan yang adil.

Delapan kebijakan pemerintah per 1 April 2026 ini seolah menegaskan bahwa pemerintah sedang berada dalam posisi "pemadam kebakaran". Tanpa keberanian untuk melakukan hijrah sistemik dari kapitalisme menuju aturan Islam yang menyeluruh (kaffah), kebijakan sehebat apa pun hanya akan berakhir sebagai beban baru di tengah kesusahan rakyat yang tak kunjung usai. Wallahu a'lam bishshawab.[]

Rika Lestari Sinaga

(Aktivis Muslimah)