Panic Buying BBM, Alarm Lemahnya Kedaulatan Energi
MutiaraUmat.com -- Dunia saat ini sedang mengalami ketegangan akibat terjadinya perang antara Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Dikarenakan konflik yang semakin meningkat, sehingga berdampak pula pada naiknya harga minyak dunia. Dampak ini juga dirasakan oleh berbagai negara, salah satunya adalah Indonesia. Seperti di Medan, masyarakatnya merasakan kekhawatiran terhadap ketersediaan bahan bakar. Alhasil, mereka rela mengambil antrean panjang di SPBU. Hal ini menunjukan bahwa masyarakat mengalami kecemasan akan terganggunya pasokan bahan bakar minyak di masa mendatang. Kompas.id, (5/3/2026).
Menanggapi keadaan tersebut, Menteri Enenrgi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak boleh melakukan pembelian bahan bakar secara berlebihan. Pemerintah memastikan bahwa stok BBM nasional masih dalam kondisi yang aman untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. detiknews, (6/3/26).
Namun, perkembangan pasar energi global tetap menjadi tantangan bagi ekonomi dalam negeri karena BBM merupakan kebutuhan penting yang membantu aktivitas masyarakat. Maka, kelangkaannya bisa menimbulkan masalah ekonomi, sosial, bahkan politik.
Saat ini kedaulatan energi menjadi faktor yang sangat penting untuk menstabilkan politik ekonomi suatu negara. Dalam sistem kapitalisme, mereka bekerja dengan cara menguasai teknologi dan modal yang tidak dimiliki negara berkembang. Kapitalisme global sengaja menciptakan standar pasar yang membuat suatu negara sulit mandiri. Sehingga, negara terpaksa mengekspor sumber daya alam seperti bahan mentah dengan harga yang murah, lalu membeli kembali energi olahan dengan harga yang sangat tinggi.
Hal tersebut bukan sekadar bisnis, akan tetapi jeratan sistematis agar negara yang lemah tetap berada di bawah kendali mereka. Jadi, selama sumber daya alam tetap di kuasai korporasi besar, kebijakan dalam negeri akan selalu didikte oleh kepentingan keuntungan mereka, bukan untuk kesejahteraan rakyat. Inilah wajah nyata dari penjajahan gaya baru yang membajak kedaulatan bangsa melalui ketergantungan energi yang tidak ada habisnya.
Dalam pandangan Islam, kepentingan kedualatan energi mempunyai prinsip yang jelas. Kebijakan politik dalam Khilafah Islam mengenai pengelolaan sumber daya alam seperti tambang, termasuk dalam kategori kepemilikan umum yang tidak boleh dikuasai oleh swasta maupun individu. Negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola secara langsung dan harus memastikan pendistribusiannya tepat dan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. Oleh karena itu, umat Islam harus menyadari bahwa kekayaan sumber daya alam yang melimpah di negeri-negeri Muslim seharusnya mampu untuk menyejahterakan umatnya.
Namun, penjajahan kapitalisme global masih mendominasi untuk memanfaatkan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan ekonomi. Maka, penjajahan kapitalisme yang selama ini terus menerus mengeruk kekayaan sumber daya alam di negeri-negeri Muslim haruslah dihentikan. Caranya adalah dengan menegakkan kembali kehidupan Islam yang Kaffah agar dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut bisa benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan umat sesuai syariat islam.
Yuli Ratnasari
Aktivis Muslimah
0 Komentar