Mudik Berdarah, Ritual Tahunan Tanpa Solusi Nyata

MutiaraUmat.com -- Setiap tahun, arus mudik dan balik Idulfitri selalu menghadirkan dua wajah yang kontras, yaitu kebahagiaan berkumpul dengan keluarga dan tragedi di jalan raya. Kemacetan panjang yang mengular hingga berkilometer serta kecelakaan yang merenggut nyawa seolah menjadi “ritual tahunan” yang tak pernah absen. Fakta menunjukkan, ratusan ribu kendaraan menumpuk di jalur mudik, sementara kecelakaan terus terjadi di berbagai titik. Bahkan, kecelakaan di jalur Nagreg menewaskan pemudik akibat truk mengalami rem blong. news.fin, (18/3/2026). 

Di lokasi lain, kecelakaan beruntun di jalur mudik juga menyebabkan korban jiwa dan kemacetan hingga beberapa kilometer. OtoDream, (18/3/2026). Tragedi lebih memilukan terjadi di ruas tol, ketika satu keluarga pemudik meninggal dunia dalam kecelakaan saat perjalanan pulang kampung. Lima anggota keluarga tewas setelah kendaraan yang mereka tumpangi menabrak bus di Tol Pejagan, Pemalang. Bekasi Terkini, (20/3/2026).

Peristiwa kecelakaan tersebut bukan sekadar angka statistik, tetapi potret nyata bahwa mudik kerap berubah menjadi perjalanan terakhir bagi sebagian orang. Permasalahan ini bukan sekadar persoalan teknis lalu lintas. Negara tampak hanya mengandalkan solusi tambal sulam, seperti rekayasa lalu lintas dan sistem satu arah atau imbauan keselamatan. Semua itu tidak menyentuh akar persoalan. Jumlah kendaraan pribadi terus meningkat, sementara kapasitas jalan terbatas dan kualitasnya sering kali buruk. Di sisi lain, layanan transportasi massal yang aman, nyaman, dan terjangkau belum mampu menjadi solusi utama bagi masyarakat.

Kondisi ini mencerminkan kegagalan sistemik. Dalam sistem kapitalisme, negara tidak menjalankan peran sebagai raa’in (pengurus rakyat), melainkan sekadar regulator. Transportasi publik tidak dipandang sebagai kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi negara, tetapi sebagai sektor yang bisa dikomersialkan. Akibatnya, rakyat dipaksa menanggung risiko perjalanan sendiri, bahkan hingga kehilangan nyawa.

Islam memandang kepemimpinan sebagai amanah besar untuk mengurusi rakyat. Rasulullah Saw., menegaskan bahwa pemimpin adalah pengurus dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Dalam sistem Khilafah, negara berfungsi sebagai raa’in yang memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat secara nyata, bukan sekadar formalitas kebijakan.

Dalam konstruksi Islam, negara wajib menyediakan transportasi massal yang aman, nyaman, dan murah dalam jumlah yang mencukupi. Dengan demikian, masyarakat tidak bergantung pada kendaraan pribadi yang justru memperparah kemacetan dan meningkatkan risiko kecelakaan. Selain itu, negara juga wajib membangun dan merawat infrastruktur jalan dengan kualitas terbaik. Jalan yang rusak atau tidak layak bukan sekadar kelalaian teknis, tetapi bentuk pengabaian terhadap keselamatan jiwa manusia.

Islam juga menempatkan penjagaan nyawa (hifzh an-nafs) sebagai prioritas utama. Setiap kebijakan harus memastikan bahwa tidak ada nyawa yang melayang akibat kelalaian negara. Dengan sistem yang terpusat, terencana, dan berorientasi pelayanan, problem mudik tidak akan menjadi tragedi tahunan.

Sudah saatnya disadari bahwa kemacetan dan kecelakaan mudik bukan sekadar fenomena rutin, tetapi bukti kegagalan sistem dalam mengurusi rakyat. Selama solusi yang diambil hanya parsial dan tidak menyentuh akar masalah, tragedi ini akan terus berulang. Islam menawarkan solusi komprehensif yang menjamin keselamatan rakyat. Pertanyaannya, masihkah kita bertahan pada sistem kapitalisme yang abai terhadap nyawa manusia?

Oleh: Widia Safina

Pemerhati Kebijakan Publik