Impor Besar dari AS, Saat Swasembada Pangan: Siapa Untung?

MutiaraUmat.com -- Sangat aneh, di tengah program swasembada pangan, Indonesia malah impor berbagai produk pangan dari Amerika Serikat. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi perjanjian perdagangan timbal balik (Agreements on Reciprocal Trade) yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Donald Trump

Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa Indonesia akan mengimpor komoditi pertanian dari AS dengan nilai US$4,5 miliar (sekitar Rp75 triliun). Salah satu komoditinya adalah beras. Indonesia berkomitmen akan mengimpor 1.000 ton beras per tahun dari AS. Beras yang di impor tersebut adalah beras jenis khusus di antaranya; beras aromatik dan kesehatan, seperti Japonica (dari Jepang), Jasmine (dari Thailand) dan Basmati (dari India), yang digunakan untuk konsumsi restoran, hotel dan gaya hidup.Selain itu, ada juga beras pecah atau menir (broken rice) untuk industri tepung, bihun, makanan olahan dan pakan.

Selain beras, Indonesia juga akan mengimpor komoditi peternakan, seperti induk ayam, daging ayam giling, daging sapi, serta berbagai buah-buahan seperti anggur dan jeruk. (BBC.com, 26/2/2026) 

Impor Pangan di Tengah Swasembada Beras

Kebijakan impor berbagai komoditas pertanian, terutama beras dari Amerika Serikat ini sangat bertentangan dengan program swasembada beras yang dicanangkan oleh pemerintah. 

Meskipun pihak pemerintah menegaskan kebijakan impor tersebut tidak mengorbankan industri domestik. Namun, akan terjadi kelebihan stok cadangan beras nasional yang berakibat pada anjloknya harga beras produksi petani di tingkat nasional.

Padahal pada tahun 2026, Kementan mencatat stok cadangan beras pemerintah (CBP) secara nasional mencapai sekitar 3,5 juta ton dan diproyeksikan terus meningkat seiring panen raya serta tren produksi yang naik sekitar 15% hingga Maret. Bahkan Indonesia akan mengekspor beras ke Arab Saudi dengan nilai Rp 150 miliar. (BBC.com, 26/2/2026)

Berbagai pengamat, menilai tindakan pemerintah sengaja mengimpor beras sangat anomali dengan kebijakan ketahanan pangan. Selain itu, terlihat jelas bahwa hal ini semata mengutamakan kepentingan Amerika Serikat dibanding kepentingan rakyat, terutama para petani.

Padahal mega proyek strategis nasional food estate sedang berlangsung di Merauke, Papua. Pembukaan 2,47 juta hektare hutan alam, lahan basah, dan sabana untuk lahan pertanian baru telah menjadi deforestasi besar-besaran. 

Hegemoni Amerika Serikat Melalui Resiprokal 

Dampak dari keputusan impor bahan pangan dari Amerika Serikat ini akan sangat besar bagi menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Hal ini dikarenakan pada akhir tahun lalu pemerintah sudah membuat kebijakan tidak akan impor beras. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. 

Selain itu, rakyat akhirnya melihat bahwa negara kita tidak memiliki daya tawar yang tinggi di hadapan Amerika Serikat sehingga mereka dengan mudah menekan dan mendikte kebijakan nasional kita. 

Demikianlah sistem kapitalisme global bekerja, Amerika Serikat sebagai negara adidaya dengan seenaknya melakukan hegemoni dan penjajahan kepada negara lain dengan berbagai cara, salah satunya melalui kebijakan resiprokal yang tidak setara. Hal ini sangat merugikan negara kita, terutama petani yang selama ini menjadi penopang utama ketahanan pangan nasional kita.

Berbeda dalam sistem Islam, khilafah dalam hal ini akan menyediakan perhatian khusus pada pemenuhan kebutuhan pokok setiap kepala dari masing-masing warga. Baik pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Khilafah akan menerapkan sistem ekonomi Islam. Melalui berbagai kebijakan di bidang pertanian dan kepemilikan lahan, khilafah akan memastikan kebutuhan pangan warga tercukupi. Selain itu, swasembada pangan akan sangat diperhatikan agar umat Islam tidak bergantung pada pihak asing. Sehingga khilafah tidak mudah ditekan dengan berbagai kebijakan resiprokal negara lain. 

Jika kebutuhan pangan kurang dari produksi dalam negeri, maka khilafah hanya membatasi kerja sama ekspor-impor dengan negara kafir mu'ahid dengan tarif seimbang. Khilafah tidak akan melakukan kerja sama dalam bidang apapun dengan negara kafir harbi fi'lan seperti Amerika Serikat yang telah jelas -jelas memerangi kaum muslimin.

Khatimah

Oleh karenanya sudah saatnya umat menyadari pentingnya kembali kepada syari'at Islam, lalu menerapkan dalam segala aspek kehidupan dalam bingkai khilafah. Sehingga umat Islam tidak lagi terhina dan terjajah melalui berbagai strategi politik negara-negara kafir, salah satunya kebijakan tarif dagang dan resiprokal. Wallahu a'lam bishshawab.[]

Umi Salamah, S.Pd.

(Aktivis Muslimah)