BoP di Tengah Sorotan Publik: Bertahan atau Keluar?

Mutiaraumat.com -- Wacana mengenai keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) kembali menguat setelah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Serangan Amerika Serikat terhadap Iran memicu reaksi luas dari berbagai kalangan masyarakat di Indonesia.

Banyak pihak mulai mempertanyakan relevansi dan manfaat keberadaan forum tersebut bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari diskusi akademik hingga pernyataan berbagai elemen masyarakat sipil, desakan agar Indonesia keluar dari BoP mulai terdengar kian lantang.

Di tengah meningkatnya kritik tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah tidak ingin mengambil langkah secara gegabah. Ia menegaskan bahwa seluruh pembahasan terkait BoP untuk sementara ditangguhkan sambil menunggu perkembangan situasi internasional.

Sikap kehati-hatian ini menunjukkan bahwa pemerintah memandang isu tersebut sebagai persoalan yang tidak sederhana. Keputusan untuk keluar atau tetap berada dalam suatu forum internasional tentu memiliki implikasi diplomatik yang luas.

Jika tujuan utama BoP adalah menciptakan perdamaian, mengapa konflik berskala besar justru terus terjadi? Bahkan dalam beberapa kasus, negara-negara yang memiliki pengaruh besar dalam sistem politik global sering kali menjadi aktor utama dalam dinamika konflik tersebut. 

Kondisi ini menimbulkan keraguan mengenai efektivitas berbagai forum internasional yang diklaim sebagai instrumen perdamaian. Akankah BoP yang katanya “badan perdamaian” mampu menciptakan perdamaian? Apakah forum-forum internasional yang ada benar-benar dirancang untuk menciptakan perdamaian yang adil, atau sekadar menjadi ruang diplomasi yang tidak menyentuh akar persoalan?

BoP: Alat Penjajahan Negara Barat

Desakan masyarakat agar pemerintah meninjau kembali keterlibatan dalam BoP seharusnya dipandang sebagai bagian dari dinamika bernegara. Kritik tersebut menunjukkan bahwa publik memiliki perhatian besar terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia.

Pemerintah tentu perlu mempertimbangkan aspirasi ini secara serius, sebab bergabungnya Indonesia kedalam keanggotaan BoP taka da sama sekali keuntungannya. Sebaliknya Mudharatnya sangat besar. Apa saja itu?

Pertama, BoP terbukti tidak berhasil mewujudkan perdamaian karena pelaku perang adalah ketua BoP itu sendiri (AS) dan Indonesia sebagai negara pengikut tidak memiliki kekuatan untuk menentukan arah BoP, melainkan hanya ikut rencana AS.

Kedua, BoP adalah proyek kolonial AS untuk menguasai Palestina, melucuti Hamas, dan mengusir penduduknya. Tak ada sama sekali poin dalam perjanjian BoP yang menyebutkan tentang kemerdekaan Palestina. Bahkan aksi yang ditunjukkan semata hanya untuk memastikan keamanan Israel.

Ketiga, Sikap pemerintah yang masih bertahan di BoP menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam dominasi AS, artinya Indonesia terjajah secara politik. Hal ini sangat bertolak belakang dengan politik bebas aktif yang katanya menjadi ruh politik luar negeri Indonesia. 

Bergabungnya Indonesia menjadi anggota BoP jelas membuktikan bahwa politik luar negeri Indonesia kini berpihak pada Barat.

Haram Bersatu dengan Negara Kafir Penjajah

Umat Islam dituntut untuk memiliki kemandirian dan tidak menggantungkan diri pada kekuatan negara adidaya. Negara yang tidak mandiri cenderung meniru bahkan mengikuti ideologi dan arah kebijakan negara yang lebih kuat. 

Dalam kondisi seperti ini, berbagai program dan keputusan politik sering kali berjalan searah dengan kepentingan pihak yang lebih dominan.

Padahal, dalam ajaran Islam terdapat prinsip agar kaum beriman tidak berada dalam posisi yang didominasi oleh pihak yang memusuhi mereka. Allah Swt. berfirman:

وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

“… dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (QS An-Nisa’ [4]: 141).

Jelas bahwa Haram bagi umat Islam dan negeri-negeri muslim untuk mengikuti orang-orang kafir. AS adalah negara kafir harbi fi’lan (negara yang riil memerangi kaum muslim secara fisik). AS juga nyata mendukung penjajahan yang dilakukan Zionis pada genosida di Gaza. 

Realitas penjajahan ini tidak pantas didukung oleh negeri-negeri muslim, apalagi dalam sebuah perjanjian resmi seperti BoP.

Oleh karenanya satu-satunya solusi pembebasan Palestina adalah jihad di bawah komando Khilafah. 

Kenapa harus Khilafah? Sebab Khilafah adalah negara mandiri dan berdaulat yang akan menjaga seluruh tanah milik kaum muslim. Kekuatan Kekhilafahan Islam telah terbukti mampu selama lebih dari 13 abad menjaga tanah kaum muslimin dari penjajahan.

Untuk itu, umat Islam harus menjadikan perjuangan penegakkan Khilafah sebagai qadhiyah masiriyah (agenda utama) dan harus segera merealisasikannya. Bersatunya Umat mewujudkan Khilafah akan menjadi aksi real dalam pembebasan Palestina.[]

Oleh: Permadina Kanah Arieska, S.Si., M.Si

(Aktivis Muslimah)