Board of Peace dan Solusi Hakiki untuk Palestina

Mutiaraumat.com -- Duka lara masih melingkupi rakyat Palestina, termasuk perempuan dan anak-anak Mereka masih saja mengalami penderitaan yang tak kunjung usai. Perempuan dan anak-anak Palestina justru lebih banyak menjadi korban dan merasakan dampaknya. 

Dilaporkan per tanggal 14 Januari 2025, dari setidaknya 46.645 warga Palestina yang tewas di Gaza, sekitar 70 persen dilaporkan adalah perempuan dan anak-anak. Perempuan dan anak-anak tentu juga merupakan pihak yang paling banyak dirugikan, karena memiliki kebutuhan yang unik dan mendesak. 

Beragam kebutuhan khusus baik bagi perempuan lajang, perempuan penyandang disabilitas, perempuan lanjut usia, beserta tugasnya dalam mengasuh dan mendidik anak-anak dengan segala kompleksitas kebutuhannya.

Di tengah gencatan senjata zionis Israel justru terus menembakkan senjata, memperkosa perempuan Palestina, membunuh anak-anak yang tak berdaya. Bahkan Israel dilaporkan telah menggunakan senjata termobarik dan termal, yang membuat 2.842 warga Gaza tewas "tanpa jasad". 

Dari The Times of India, pada senin (16/2/2026), terungkap sebuah temuan dalam laporan investigasi yang dipublikasikan Al Jazeera, bertajuk The Rest of the Story, disiarkan pada Senin (9/2/2026), menyebutkan bahwa ribuan warga Palestina hilang tanpa jejak atau "menguap" karena penggunaan senjata bersuhu tinggi oleh pasukan Israel (Kompas.com, 16/2/2026).

Fakta ini semakin menambah bukti brutalitas Israel dalam serangan terhadap gaza. Israel terus menyerang, bahkan ketika dalam masa gencatan senjata. Ditengah serangan yang terus terjadi, umat justru dikejutkan dengan adanya pembentukan Board of Peace (BoP) yang disebut-sebut dalam rangka menyelesaikan konflik di Palestina.

Board of Peace, Solusi Ilusi

BoP adalah Dewan Perdamaian, organisasi yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. BoP dibentuk selain dirancang untuk mengawasi rencana perdamaian 20 poin Trump untuk Gaza, sampai pada rencana pembangunan "New Gaza" melalui pembangunan infrastruktur Gaza. 

Sebelumnya, Presiden Trump pernah menyampaikan visinya untuk mengubah Gaza menjadi "Riviera Timur Tengah" yang memicu amarah dunia. Syarat bergabung BoP adalah negara yang menerima undangan dari Donald Trump, selain itu juga ada mekanisme pembayaran iuran bagi para anggotanya. 

Negara yang diundang dapat bergabung secara gratis selama tiga tahun. Sementara itu, harga kursi permanen di dewan direksi adalah US$1 miliar (sekitar Rp17 triliun) secara tunai dan dibayarkan pada tahun pertama (News, 30/1/2026).

Keberadaan BoP sendiri sudah menuai beragam kritikan. Mulai soal posisi AS sebagai inisiator yang secara terang-terangan mendukung penjajahan, keberadaan Trump sebagai pemegang kepemimpinan BoP seumur hidup, keterlibatan para tokoh dunia dengan track record hitam, hingga isu soal bancakan proyek real estat raksasa bernilai USD150 miliar di wilayah pendudukan yang warganya digenosida.

Langkah politik yang dilakukan Presiden Prabowo terkait BoP ini telah membawa Indonesia makin jauh masuk ke dalam jebakan politik penjajahan AS. Alih-alih terposisi imbang sebagaimana dinarasikan dalam pujian Trump, kompensasi yang didapatkan setelah masuknya Indonesia dalam BoP justru banyak merugikan masa depan Indonesia dan Palestina tentunya.

Tengok saja, sehari setelah pertemuan inaugural BoP, Indonesia dan AS melakukan perjanjian dagang yang disebut Agreement of Reciprocal Trade (ART). Melalui perjanjian bilateral ini kedua pihak menyepakati beberapa poin yang nyatanya sama sekali tidak imbang, bahkan merugikan.

Kembalikan Pada Solusi Hakiki

Islam tegas melarang umat Islam dan negeri-negeri muslim untuk mengikuti orang-orang kafir. Amerika Serikat adalah negara kafir harbi fi'lan (negara yang riil memerangi kaum muslim secara fisik). AS juga nyata mendukung penjajahan dan genosida oleh Zionis di Palestina selama ini. 

Maka tidak pantas didukung oleh negeri-negeri muslim sebagaimana perjanjian resmi seperti BoP.

Islam memiliki seperangkat aturan dalam seluruh aspek kehidupan. Problem yang sedang di alami di Palestina akan diselesaikan dengan tepat. 

Tanah Palestina merupakan tanah kharajiah kaum muslim yang berhasil difutuhat pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan Panglima Shalahuddin Al Ayyubi. Negara yang menerapkan aturan Islam secara sempurna akan menggelorakan jihad akbar untuk membebaskan Palestina dan negeri-negeri muslim lainnya yang sedang terjajah.

Politik luar negeri Islam tidak tunduk pada arahan asing, baik itu negara lain (AS) maupun lembaga asing (PBB). Dengan demikian, negara mampu merealisasikan jihad tanpa infiltrasi pengaruh pihak asing. 

Karena itu, sudah seharusnya arah perjuangan kaum muslim untuk membela Palestina adalah terwujudnya kesatuan negeri-negeri Islam di bawah Kepemimpinan Islam dan menerapkan Islam secara kaffah. Wallahu'alam bishshowwab.[]

Oleh: Linda Maulidia, S.Si

(Aktivis Muslimah)