24 Triliun untuk Kenyang Sehari, atau 40 Tahun Pendidikan Gratis?

MutiaraUmat.com -- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama bulan Ramadan dengan skema penyesuaian distribusi sesuai karakteristik penerima manfaat. (Tvonenews.com, Senin, 16 Februari 2026 - 10:35 WIB)

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai pemberian makanan kering kepada penerima MBG berpeluang besar tidak memenuhi kebutuhan gizi secara optimal. Ini menunjukkan kebijakan yang dipaksakan, yang penting dapur (SPPG) harus tetap berjalan. Demikian pula pendapat dari Tan Shot Yen (ahli gizi), beliau menilai skema pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) pada saat bulan puasa lebih baik diserahkan pada keluarga masing-masing. Usulan para ahli sering diabaikan demi mengejar target proyek SPPG tetap beroperasi. 

Sejatinya, kebijakan yang berpijak pada paradigma kapitalistik pasti berfokus memberikan keuntungan pada para pemilik modal, bukan pada kemashatan rakyat, dan tidak berpijak pada syariat. Alhasil ambisi yang dipaksakan sering kali harus dibayar mahal oleh sektor yang paling dibutuhkan rakyat. 

Salah satu  ciri negara kapitalisme adalah menetapkan Anggaran Tahunan. Para pejabat mulai dari pusat hingga daerah menyusun APBN tahunan yang bersifat kaku, sehingga anggaran harus dihabiskan, bukan disesuaikan kebutuhan riil rakyat. Jika tidak dijalankan (misalnya MBG dihentikan saat puasa), akan muncul logika "Siapa yang mau mengembalikan uang yang sudah dianggarkan?". Ini menunjukkan bahwa setiap program dijalankan hanya demi anggaran, bukan demi maslahat rakyat. Rakyat dipaksa menyesuaikan diri dengan sistem, bukan sistem yang bekerja melayani rakyat.

Program MBG tetap dilanjutkan meskipun bulan Ramadhan (saat kebanyakan murid berpuasa) bukanlah tanpa sebab. Ini merupakan bukti salah paradigma, MBG tetap berjalan di bulan puasa bukan karena kebutuhan mendesak, tapi karena uang (anggaran) sudah 'dikunci' dalam APBN, sehingga negara takut dianggap gagal menyerap anggaran. Begitulah pengelolaan negara ala korporasi, bukan ala riayah su'unil umat (pengurusan rakyat).

Di sisi lain banyak sektor lain yang seharusnya dibutuhkan oleh rakyat justru ditiadakan demi MBG tetap berjalan. Seperti pencabutan bantuan jaminan kesehatan bagi 11 Juta orang penerima manfaat, sebesar Rp335 triliun dana dialokasikan ke MBG yang 'memakan' sepertiga dana pendidikan, Rp 306 T Dipangkas dari APBN, anggaran K/L (Kementerian/Lembaga) dipotong demi biayai MBG. Artinya Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah sesuatu yang sama sekali 'tidak gratis' dan harus dibayar mahal oleh rakyat. Prioritas yang keliru bukan sekadar soal angka, tapi soal arah bangsa.

Jika dihitung besaran anggaran MBG satu bulan itu bisa membiayai 40 tahun pendidikan gratis di sebuah kampus. Apalagi pemerintah menargetkan pada 2026, anggaran untuk MBG naik dua kali lipat menjadi Rp335 triliun. Dan dana ini diambil dari jatah anggaran di beberapa sektor penting tadi. Bayangkan saja, dalam sehari MBG menghabiskan anggaran 1,2 triliun rupiah, artinya dalam satu bulan negara menghabiskan 24 triliun rupiah hanya untuk biaya makan sekali dalam sehari. Padahal, dengan 21,2 triliun rupiah negara bisa menggratiskan ratusan ribu siswa untuk menjadi sarjana selama 40 tahun. Perbandingannya 1 bulan program makan gratis (MBG) menghabiskan Rp 24 triliun (untuk konsumsi harian), sedangkan  40 tahun pendidikan gratis ITB hanya menghabiskan Rp 21.2 triliun (melahirkan 212.000 Sarjana). Bukan satu atau dua angkatan, melainkan lintas generasi. 

Ini bukan tentang rakyat yang 'anti bantuan' ini tentang 'skala prioritas'. Jika kita jujur melihat kondisi masyarakat Indonesia saat ini, mayoritas rakyat tidak berada di fase kelaparan massal. Yang lebih mendesak justru pendidikan yang mahal dan timpang, akses kesehatan yang belum merata, lapangan kerja yang sempit, upah rendah tetapi harga kebutuhan terus naik, banyak anak muda pintar tetapi terhenti karena biaya pendidikan yang tinggi.

Makanan gratis mungkin terlihat solutif, tetapi tidak menyentuh akar masalah. Yang kita butuhkan sekadar kenyang hari ini, tetapi cerdas, berdaya, dan mandiri, untuk puluhan tahun kedepan. Negara besar tidak dibangun dari kebijakan yang viral, tetapi dari keputusan yang visioner dan berjangka panjang. Karena masa depan bangsa tidak ditentukan dari seberapa sering kita diberi makan, tetapi dari seberapa luas kita diberikan kesempatan, untuk hidup layak di negeri ini.

Islam tidak mengenal anggaran tahunan seperti kapitalisme, tidak mengenal anggaran tahunan yang kaku, dan tidak ada anggaran tetap yang harus dihabiskan. Pengeluaran negara berbasis kebutuhan riil, Negara mengeluarkan dana ketika ada kebutuhan, bukan karena 'jatah tahunan'. Contohnya, pendidikan dibiayai penuh karena itu kewajiban negara, kesehatan gratis dan berkualitas, keamanan dijamin tanpa kompromi, kalau tidak ada kebutuhan negara tidak memaksakan program, jaminan bebutuhan dasar bukan proyek populis, dan negara Islam, tidak menjadikan bantuan sebagai proyek pencitraan. Negara menjamin kebutuhan pokok individu, bukan sekadar program massal simbolik.

Negara akan memastikan, setiap keluarga mampu memenuhi pangannya, membuka akses kerja, distribusi kekayaan, dan jaminan sosial yang adil. Karena sejatinya pembangunan sejati bukan tentang yang paling terlihat, melainkan yang paling dibutuhkan.

Memberikan jaminan makanan bergizi pada anak dan keluarga, selain dibebankan pada para penanggung nafkah keluarga juga merupakan tanggung jawab negara, yaitu ketika kondisinya tidak tercukupi. Mekanisme penjaminan makan dalam syariat diatur melalui mekanisme kepala keluarga, wali, kerabat yang mampu, tetangga yang mampu dan terakhir negara melalui Baitul mal.

Penjaminan negara terhadap kecukupan makan per individu harus murni pelayanan langsung, bukan dijadikan sebagai komoditas bisnis, target proyek dan peluang politik praktis. Negara sebagai ra'in (pengurus rakyat) harus menjaga amanah dalam mengelola keuangan di Baitul mal, sesuai dengan fungsi dan skala prioritas, bukan soal kemanfaatan semata. Alhasil akan lahir peradaban dengan generasi terbaiknya, yang memiliki fisik kuat, kecerdasan yang visioner, dan berjangka panjang, yang akan menjadikan sebuah bangsa sebagai mercusuar dunia.[]

Oleh: Marissa Oktavioni, S.Tr.Bns.

Aktivis Muslimah