Tidak Ada Kemerdekaan Tanpa Perdamaian

MutiaraUmat.com -- Krisis kemanusiaan masih berlangsung di Palestina. Infrastruktur sipil (rumah sakit, air bersih, listrik) banyak yang rusak atau berfungsi sangat terbatas. Korban sipil tetap tinggi, termasuk perempuan dan anak-anak, akibat operasi militer. Akses bantuan sering terhambat oleh pembatasan perbatasan dan situasi keamanan sehingga pasokan makanan, obat, dan bahan bakar tidak stabil. Sebagian wilayah mengalami pengungsian massal berulang, dengan tempat penampungan yang penuh dan tidak memadai.

Berbagai upaya perdamaian Palestina telah dilakukan melalui berbagai jalur diplomasi, perundingan, dan mediasi internasional, hingga keterlibatan negara-negara besar dan regional. Tujuan utama dari upaya ini adalah mengakhiri pendudukan serta menjamin hak dan keamanan bagi rakyat Palestina. Namun, dalam perjalanannya, upaya ini tidak membuahkan hasil yang nyata.

Baru-baru ini Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, melalui piagam Board of Peace (BOP), membentuk sebuah wadah internasional untuk mendorong penyelesaian damai konflik Palestina melalui pendekatan politik, hukum internasional, dan kemanusiaan, namun tidak melibatkan Palestina sebagai pihak utama. Ini adalah sebuah kemustahilan dalam upaya pemulihan di Palestina.

Rekam Jejak Sejarah Amerika Serikat

Amerika Serikat (AS) dikenal sebagai pendukung utama Israel, memberikan bantuan militer, diplomatik, dan politik yang signifikan serta sering menggunakan pengaruhnya di forum internasional untuk melindungi kepentingan Israel. Hal ini terbukti dalam BOP, Palestina tidak diikutsertakan dalam perundingan maupun keputusan sehingga suara dan kepentingan utama yang terdampak langsung tidak diperhitungkan. Tanpa kehadiran Palestina, setiap rencana atau kesepakatan hanya bersifat satu sisi, lebih menguntungkan Israel dan sekutunya daripada menyelesaikan akar konflik.

BOP tidak memberikan ruang untuk membahas isu-isu ini secara langsung sehingga solusi yang dihasilkan tidak menyelesaikan akar persoalan, melainkan hanya menyasar stabilitas regional atau diplomasi simbolik.

Tidak ada yang bisa menjamin perdamaian jangka panjang dengan upaya BOP ini. Dari analisis geopolitik terlihat bahwa AS tidak lagi sekadar negara adikuasa (superpower) tradisional, melainkan memanfaatkan pengaruh politik, ekonomi, dan militer secara global untuk membentuk jaringan kontrol dan aliansi baru.

Dari sisi lain, rekam jejak panjang AS menunjukkan sejarah intervensi militer dan politik di banyak negara, di antaranya Muslim Afghanistan, yang berujung pada perang panjang, korban sipil, dan kerusakan infrastruktur. Invasi Irak 2003 yang digagas dengan dalih senjata pemusnah massal menyebabkan jatuhnya rezim Saddam Hussein, hancurnya negara, dan konflik berkepanjangan. 

Libya, intervensi NATO yang dipimpin AS menggulingkan Muammar Qaddafi, tetapi negara tersebut berujung dalam konflik internal dan ketidakstabilan. Suriah, dukungan AS terhadap kelompok tertentu dalam perang sipil serta intervensi militer terbatas memperpanjang konflik dan penderitaan rakyat. 

Semua hal di atas menggambarkan bahwa tidak mungkin akan menghasilkan kemerdekaan dan perdamaian bagi Palestina jika gagasan yang diusung itu berasal dari negara Amerika Serikat.

Wujudkan 3 Kesadaran Umat untuk Bebaskan Palestina

Pertama, kesadaran historis berarti memahami fakta sejarah secara akurat dan menyadari akar nilai serta perjuangan yang membentuk suatu bangsa. Bahwa pergerakan sosial dan politik bangsa dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, termasuk semangat keadilan, persatuan, dan perlawanan terhadap penjajahan.

Berbagai upaya dilakukan untuk penguburan dan pengaburan sejarah. Padahal, dengan kesadaran historis, kejayaan Islam akan membangun kekuatan politik, militer, dan sosial yang mandiri.

Jika umat mempelajari dengan cermat bahwa ada masa lalu di mana umat ini pernah jaya dan berhasil melawan berbagai penjajahan dengan penerapan ideologi Islam yang benar dan tepat, tentulah mereka akan bangkit dengan penerapan upaya semangat juang seperti di masa kejayaan Islam.

Kedua, kurangnya kesadaran politik. Banyak umat Islam tidak memahami atau kurang terlibat dalam politik, baik lokal maupun global. Kurangnya pengetahuan tentang hak-hak politik, mekanisme pemerintahan, dan diplomasi internasional membuat umat Islam sulit mengontrol keputusan yang berdampak pada nasib mereka. Akibatnya, kebijakan yang merugikan umat Islam, baik dari penguasa lokal maupun kekuatan asing, sering diterima tanpa perlawanan yang efektif.

Kurangnya kesadaran politik menjadikan umat Islam ini terjajah oleh berbagai kepentingan negara adidaya. Segala sendi kehidupan diatur dan dikontrol oleh asing. Hal ini menyebabkan kedaulatan umat hilang. Dengan pemahaman politik yang sahih akan mengarahkan cara pandang dan cara sikap yang benar umat ini untuk berjuang melawan kezaliman.

Ketiga, kurangnya kesadaran partisipasi umat Islam yang menjadikan mereka abai terhadap apa yang terjadi saat ini. Mereka dengan ikhlas mengikuti pengaturan yang tidak berbasis syariat, yang telah nyata menyengsarakan umat.

Kebobrokan yang terjadi hanya sebatas tontonan yang menyakitkan. Sudah saatnya umat ini bangkit dan berbenah untuk menerapkan syariat Islam yang akan memberikan keadilan, kesejahteraan, dan perdamaian bagi umat Islam, terutama bagi Palestina.

Oleh: Putri Rahmi DE, SST

Aktivis Muslimah