MBG Tetap Jalan Walau Ramadhan?

MutiaraUmat.com -- Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan bahwa pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap berjalan selama bulan Ramadhan. Skema pendistribusian berdasarkan karakteristik penerima manfaat. Makanan akan dibagikan di jam sekolah untuk selanjutnya bisa dibawa dan dikonsumsi ketika berbuka puasa. Namun untuk penerima manfaat ibu hamil, ibu menyusui dan balita tidak ada perubahan dalam pelaksanaanya. Bahkan BGN juga menyiapkan paket bundling untuk beberapa hari menjelang libur Idulfitri agar kebutuhan gizi anak tetap terpenuhi saat kegiatan sekolah libur. (Tvonenews.com, 20/2/2026)

BGN menyampaikan bahwa sekolah dengan mayoritas siswa berpuasa, makanan akan dibagikan dalam bentuk menu kering tahan lama seperti telur rebus atau pindang, abon, kurma, susu, buah, serta pangan lokal yang dapat dibawa pulang sebagai takjil berbuka. BGN juga mengklaim bahwa tidak akan perubahan standar angka kecukupan gizi pada menu tersebut. 

Dari sini nampak bahwa pemerintah seolah memaksaan agar pelaksanaan program MBG tetap berjalan. Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai pemberian makanan kering kepada penerima MBG berpeluang besar tidak memenuhi kebutuhan gizi secara optimal. Hal ini menunjukkan kebijakan program pemerintah terkesan dipaksakan, yang penting dapur (SPPG) harus tetap berjalan.

Tan Shot Yen (ahli gizi) menilai skema pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) pada saat bulan puasa lebih baik diserahkan pada keluarga masing-masing. Usulan para ahli sering diabaikan demi mengejar target proyek SPPG tetap beroperasi. Miris memang pemerintah seolah tutup telinga dengan pandangan dari berbagai pihak demi dapur SPPG tetap mendatangkan cuan bahkan di momen Ramadhan. 

Jika ditelaah lebih mendalam bahwa kebijakan pemerintah saat ini adalah kebijakan yang berpijak pada paradigma kapitalistik. Di mana kebijakan tersebut berfokus memberikan keuntungan pada para pemilik modal, bukan pada kemashatan rakyat. Sangat nampak bagaimana memaksa dan ngoyonya pemerintah untuk tetap menjalankan MBG.

Saat ini kita hanya bisa berharap kepada sistem Islam. Sistem paripurna yang berasal dari sang Khaliq. Di dalam Islam, tanggung jawab penguasa adalah menjamin kesejahteraan rakyatnya sebagai amanah yang kelak akan Allah hisab. Rasulullah Saw. bersabda, “Setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. bukhari-Muslim)

Pemenuhi gizi masyarakat khususnya generasi adalah tanggung jawab penguasa. Untuk melaksanakan amanahnya, penguasa akan melakukan berbagai kebijakan. Mekanisme yang dilakukan oleh penguasa antara lain: 

Pertama, negara menjamin pemenuhan kebutuhan dasar dengan mewajibkan laki-laki untuk mampu menafkahi keluarganya dengan makruf. Negara akan memastikan ketersediaan lapangan kerja yang cukup bagi warganya. 

Kedua, negara memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yakni pendidikan, kesehatan dan keamanan dengan gratis. Ketiga, memastikan bahwa pelayanan masyarakat akan dibiayai oleh kas negara (Baitul Mal) dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan negara dari fai, ganimah, kharaj, dan jizyah, pemasukan dari hak milik umum, ‘usyur, khumus, rikaz, dan hasil tambang. Sehingga pemenuhan salah satu pelayanan masyarakat tidak akan memotong anggaran lain. 

Melalui mekanisme ini khilafah akan menjadi negara yang mampu memastikan kebutuhan dasar bahkan tersier masyarkatnya mampu terpenuhi dengan baik. Sehingga permasalahan gizi generasi tidak hanya permasalahan satu kebijakan, namun ini terkait dengan sistem yang diterapkan saat ini. 

Wallahu a'lam.[]

Yosi E. Purwanti, S.E.

(Aktivis Muslimah)