Keracunan MBG Berulang: Potret Negara Gagal

Mutiaraumat.com -- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program kesayangan dari Presiden RI yang diharapkan akan mampu mengentaskan permasalahan gizi buruk dan stunting yang ada di Indonesia. 

Namun, dalam pelaksanaannya banyak hal yang harus menjadi evaluasi mendalam untuk dilakukan pemerintah, melihat banyaknya permasalahan yang terjadi saat pelaksanaan di lapangan.

Salah satu kasus besar terjadi di Grobogan, di mana ratusan orang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu MBG berbahan ayam. Jumlah korban dilaporkan mencapai 803 orang, menjadikannya salah satu insiden paling serius dalam pelaksanaan program ini.

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kesalahan tata kelola akan menimbulkan bahaya massal jika tidak diawasi dengan ketat dari hulu hingga hilir (News.detik.com, tanggal akses 8 Februari 2026).

Kasus keracunan berulang di berbagai daerah menunjukkan adanya kelemahan pada standar keamanan pangan, mekanisme distribusi hingga pengawasan kualitas makanan. Program ini justru terlihat “prematur” untuk diluncurkan di tengah masyarakat. 

Program berskala besar seharusnya memiliki keamanan berlapis, baik dari sisi kontrol mutu, audit dapur produksi, uji kelayakan bahan baku hingga monitoring pasca-distribusi. Hal ini harus menjadi perhatian penting karena peserta didik bukan kelinci percobaan yang menanggung risiko uji coba kebijakan.

Di sisi lain, pelaksanaan proyek dapur MBG di lapangan juga menuai kritik terkait potensi dominasi elit politik dan pemodal. Sejumlah temuan lembaga pemantau korupsi menunjukkan bahwa pengelolaan unit dapur MBG tidak sepenuhnya berdiri netral sebagai layanan publik, tetapi beririsan dengan jejaring kekuasaan. 

Dalam laporan kajian tata kelola program MBG, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti adanya indikasi bagi-bagi proyek antara pihak yang berkuasa dengan pihak pendukung. Pengelolaan sebagian besar dapur MBG memperlihatkan adanya konflik kepentingan. 

Disebutkan bahwa sejumlah unit pelaksana dapur MBG terkait atau dikelola oleh pihak yang memiliki kedekatan dengan struktur kekuasaan, termasuk unsur aparat dan figur politik, sementara transparansi pengadaan dan alur anggaran dinilai belum memadai untuk program dengan skala dana besar. 

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa pengadaan dapur MBG berpotensi berkembang menjadi proyek berbasis jaringan kekuasaan, bukan murni layanan pemenuhan gizi peserta didik. (antikorupsi.org, 8 Februari 2026).

Meningkatkan persoalan gizi generasi seharusnya tidak hanya berfokus pada pemberian makanan gratis, tapi berfokus pada pengentasan masalah ekonomi masyarakat dan peningkatan taraf berpikir masyarakat terkait kualitas hidup. Hal ini adalah akar dari permasalahan gizi generasi kita. 

Alih-alih memberikan makanan gratis, seharusnya pemerintah lebih berfokus untuk menyediakan akses pendidikan gratis yang merata agar mampu melahirkan generasi yang berkualitas unggul yang memberikan kontribusi pada kemajuan peradaban bangsa. 

Di sisi lain, pemerintah juga harus berfokus memberikan lapangan kerja yang besar agar distribusi ekonomi di masyarakat merata sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat untuk mengakses makanan bergizi. 

Islam memandang bahwa persoalan gizi dan kesejahteraan merupakan salah satu kebutuhan pokok rakyat yang wajib untuk dipenuhi. Konsep kepemimpinan Islam menempatkan negara sebagai raa’in wa junnah (pengurus dan pelindung rakyat). 

Pemenuhan kebutuhan pangan dan kesehatan harus diwujudkan secara mandiri dari setiap keluarga melalui adanya kemerataan distribusi kekayaan, akses kerja, dan kemampuan setiap keluarga memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri.

Pendekatan Islam tidak berhenti pada pemberian bantuan konsumsi, melainkan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan merata. Negara harus mampu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, keamanan, dan kesehatan yang pendanaannya berasal dari baitul maal. 

Baitul maal mendapatkan sumber pendanaan dari pengelolaan berbagai kepemilikan publik seperti tambang minyak, hutan, dan laut yang dikelola secara langsung oleh negara untuk kemudian dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pelayanan publik murah atau bahkan gratis.

Akar persoalan gizi buruk dalam masyarakat sering kali bersumber dari sistem kapitalistik yang menciptakan kemiskinan struktural, ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Ketika kebijakan pemerintah hanya berfokus pada proyek (program distribusi makanan) tanpa memperkuat basis ekonomi masyarakat, hasilnya adalah kegagalan dalam menjamin kesejahteraan dasar. Islam telah terbukti mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat selama 13 abad di dua pertiga dunia. Lalu sampai kapan kita terus bertahan dalam sistem yang melahirkan masalah yang sama, sementara solusi peradaban telah nyata dalam sejarah? []

Oleh: Maziyahtul Hikmah S.Si

(Aktivis Muslimah)