Beri Ayah Pekerjaan Layak, Anak Akan Makan Bergizi

Mutiaraumat.com -- Perdebatan tentang gizi anak kerap berpusat pada menu, bantuan, atau program makan gratis. Seolah-olah persoalan utama terletak pada apa yang disajikan di piring anak-anak sekolah. Padahal, ada persoalan yang jauh lebih mendasar, yaitu siapa yang mengisi dapur di rumah mereka setiap hari.

Anak-anak tidak hidup hanya di sekolah. Sebagian besar waktu mereka berada di rumah. Di sanalah kualitas gizi mereka benar-benar ditentukan. Bukan oleh program sesaat, bukan oleh paket bantuan, tetapi oleh penghasilan orang tua, terutama ayah sebagai pencari nafkah utama.

Masalah gizi sering dipotret sebagai persoalan menu, padahal akar persoalannya adalah ketidakmampuan ekonomi keluarga. Bukan karena orang tua tidak peduli, bukan karena ibu tidak sayang pada anaknya, melainkan karena penghasilan yang tidak cukup untuk membeli makanan yang layak.

Coba bayangkan seorang ayah yang bekerja keras seharian, tetapi upahnya bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sebulan. Lalu masyarakat bertanya, “Mengapa anaknya kurang gizi?” 

Pertanyaan itu bukan solusi, melainkan cermin dari kenyataan pahit bahwa masalah gizi berakar pada ketidakadilan ekonomi.

Negara sering menawarkan solusi instan, seperti program makan bergizi gratis (MBG) atau bantuan sosial. Secara sekilas, program-program tersebut tampak baik. Namun jika akar persoalan tidak disentuh, maka solusi itu hanya bersifat sementara. Ibarat menutup kebocoran dengan ember, tetapi tidak memperbaiki atap yang rusak.

Anak kurang gizi bukan semata karena negara kurang program, tetapi karena terlalu banyak ayah yang tidak memiliki pekerjaan layak dan penghasilan cukup. Upah rendah, pekerjaan tidak pasti, dan harga kebutuhan yang terus naik, membuat keluarga hidup dalam tekanan ekonomi yang berkepanjangan.

Seorang ayah tidak membutuhkan belas kasihan. Ia membutuhkan pekerjaan yang bermartabat. Ia tidak membutuhkan foto seremonial saat menerima bantuan, melainkan upah yang cukup untuk membeli beras tanpa harus berutang. 

Ketika seorang ayah memiliki pekerjaan yang layak, ia tidak perlu menunggu bantuan, tidak perlu antre paket, dan tidak perlu berharap belas kasihan. Ia akan pulang membawa makanan sendiri, dan anak-anaknya makan dengan harga diri, bukan sekadar gratisan.

Di sinilah peran negara seharusnya hadir. Negara yang benar bukan negara yang sibuk memberi makan sesekali, tetapi negara yang memastikan setiap kepala keluarga mampu memberi makan setiap hari. Gizi anak memang penting, tetapi yang lebih penting adalah keadilan ekonomi orang tuanya.

Cara Islam Menjamin Kesejahteraan 

Dalam Islam, tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan rakyat bukan sekadar kebijakan politik, melainkan kewajiban syar’i. 

Rasulullah Saw bersabda,

“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.”

(HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menegaskan bahwa pemimpin tidak hanya berperan sebagai pengatur administrasi negara, tetapi sebagai penanggung jawab langsung kesejahteraan rakyat.

Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam as-Sulthaniyyah menjelaskan bahwa di antara tugas utama negara adalah menjamin kemaslahatan rakyat dan menghilangkan kesulitan dari mereka. 

Artinya, negara tidak boleh membiarkan rakyat hidup dalam kesulitan ekonomi yang berkepanjangan tanpa solusi yang nyata.

Pemikiran ini dipertegas oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani. Beliau menjelaskan bahwa negara dalam Islam wajib mengurus kebutuhan rakyat, termasuk kebutuhan ekonomi. Negara tidak boleh membiarkan rakyat menganggur atau hidup dalam kemiskinan struktural. Negara harus menciptakan kondisi ekonomi yang memungkinkan setiap individu memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak.

Menurut beliau, pengelolaan sumber daya alam, distribusi kekayaan, dan kebijakan ekonomi negara harus diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara nyata, bukan sekadar statistik atau program sesaat. 

Negara wajib memastikan bahwa kebutuhan pokok rakyat terpenuhi, baik secara langsung maupun melalui tersedianya lapangan pekerjaan yang layak.

Dalam sistem Islam, kekayaan alam tidak boleh dikuasai segelintir korporasi. Ia dikelola negara untuk kepentingan umat. Dari sinilah negara memiliki sumber daya yang cukup untuk,

Pertama, menciptakan lapangan pekerjaan,

Kedua, membangun sektor riil,

menjamin kebutuhan dasar rakyat,

Ketiga, memastikan tidak ada kepala keluarga yang hidup dalam kesulitan ekstrem.

Dengan demikian, kesejahteraan keluarga bukan diserahkan sepenuhnya pada bantuan, tetapi dibangun melalui sistem ekonomi Islam yang adil.

Karena pada akhirnya, anak yang sehat lahir dari rumah yang dapurnya hidup. Dan dapur yang hidup lahir dari pekerjaan yang layak serta upah yang cukup. Anak sehat lahir dari keluarga sejahtera, dan keluarga sejahtera lahir dari sistem ekonomi Islam yang adil dan berpihak pada rakyat. Islam tidak menjadikan kesejahteraan sebagai program. Ia menjadikannya kewajiban negara.[]

Oleh: Nabila Zidane

(Jurnalis)