Bergabung ke BoP Bukan Solusi terhadap Muslim Palestina

MutiaraUmat.com -- Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan optimisme kuat terhadap tercapainya perdamaian di Gaza usai menandatangani Board of Peace (BoP) Charter yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. 

Optimisme tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam keterangannya kepada awak media di Davos, Swiss, pada Kamis, 22 Januari 2026. Keterlibatan Indonesia dalam BoP, menurut Presiden Prabowo, merupakan momentum bersejarah sekaligus peluang nyata untuk mendorong upaya perdamaian, khususnya bagi rakyat Palestina.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara mengenai iuran yang harus dibayarkan Indonesia secara sukarela setelah bergabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian. Besar iuran yang harus dibayarkan Indonesia disebut mencapai US$1 miliar atau setara Rp16,7 triliun. Purbaya mengatakan bahwa sampai saat ini masih belum ada pembicaraan mengenai iuran pembayaran sukarela itu. Namun, menurutnya, jika diminta, kemungkinan iuran akan dibayarkan melalui APBN (CNBCIndonesia.com/29/01/2026)

Board of Peace (BoP) diperkenalkan sebagai forum perdamaian global yang diinisiasi langsung oleh Donald Trump dengan klaim utama menghentikan kekerasan di Gaza. Namun, sejak awal BoP bukan bagian dari PBB dan tidak lahir dari konsensus Global South. Dalam praktiknya, BoP juga tampak dikendalikan penuh oleh Trump dan lingkaran politiknya yang bersifat personalistik serta minim mekanisme institusional yang independen (MediaIndonesia.com, 03/02/2026)

BoP sejatinya dibentuk bukan untuk perdamaian Palestina, akan tetapi ini adalah dewan pengkhianatan, penjarahan, dan penindasan yang nyata. Bagaimana mungkin suatu negara diselamatkan dari penjajahan tanpa melibatkan negara tersebut hadir dalam forum perdamaian dan pengesahan piagam perjanjiannya?

Perdamaian tanpa kemerdekaan Palestina adalah "damai semu". Semua ini hanya demi kepentingan geopolitik dan ekonomi AS. Trump ingin menguasai Gaza, mengusir penduduknya dari tanahnya sendiri, dan membangun New Gaza yang akan dibangun gedung pencakar langit, wisata pantai, kasino, pelabuhan, bandara, dan menara apartemen serta ambisinya dengan visi Riviera Timur Tengah. Maka, sudah sangat jelas ini untuk kepentingan AS, Trump, dan Israel, bukan misi perdamaian. Semua ini hanyalah sikap arogan AS dan sekutunya untuk menguasai tanah Palestina.

Bergabungnya negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, untuk mendukung rancangan Trump ini adalah bencana besar dan pengkhianatan nyata. Hal ini hanya semakin melengkapi legitimasi penjajahan untuk Palestina dan alat untuk merealisasikan 20 poin rencana Trump atas Gaza. Seharusnya Indonesia berdiri sebagai penentang penjajahan sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, "Segala penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." Namun, sikap yang ditunjukkan oleh penguasa di negeri ini justru sikap pembelaan terhadap penjajah.

Palestina tidak butuh BoP maupun Piagam Davos yang dirancang di Swiss dan tidak butuh juru damai serta rekonstruksi ala Trump. Palestina butuh pengiriman pasukan militer Islam untuk membebaskan mereka dari pendudukan Zionis dan sekutunya. Perdamaian hakiki bagi Palestina hanya akan terwujud jika Zionis angkat kaki dari wilayah Palestina. Forum diskusi perdamaian sama sekali tidak menjadi solusi. Satu-satunya jalan untuk mewujudkan hal ini adalah jihad.

Jihad hanya bisa terlaksana jika terwujud Khilafah. Khilafah satu-satunya institusi yang akan mengomando jihad akbar untuk membebaskan Palestina. Negeri Muslim akan bersatu membela saudara seakidah di Palestina.

Negeri-negeri Muslim tidak boleh bersekutu dengan negara kafir harbi fi'lan yang tengah memerangi Muslim Palestina secara nyata. 

Tidak ada kata damai pada Zionis dan sekutunya sebagai kafir harbi fi'lan, melainkan harus diperangi. Haram hukumnya kita berdamai dengan kafir harbi fi'lan. Negeri Muslim sudah seharusnya bersegera menegakkan Khilafah. Sebab, hanya dengan adanya Khilafah, kewajiban jihad akan terlaksana. Mewujudkan Khilafah bagi umat Islam adalah qadhiyah masiriyah (agenda hidup dan mati). Di bawah komando besar, jihad direalisasikan untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa dan negara Muslim lain yang terjajah.

Maka, selayaknya kita sebagai negeri Muslim menolak BoP. Sudah saatnya pula kita berlepas diri dari meja forum perdamaian ala kafir yang sama sekali tidak berpihak kepada kaum Muslim. Hanya Khilafah solusi satu-satunya untuk perdamaian dan pembebasan Palestina, bukan yang lain. Wallahu a'lam bisshawab.

Oleh: Farida Marpaung

Aktivis Muslimah