Bergabung dengan BoP: Jalan Damai atau Jalan Pengkhianatan terhadap Palestina?

Mutiaraumat.com -- Penderitaan rakyat Palestina hingga hari ini belum juga berakhir. Serangan militer, blokade ekonomi, perampasan tanah, dan pengusiran paksa terus berlangsung di hadapan mata dunia. Gaza dan Tepi Barat menjadi simbol bagaimana sebuah bangsa hidup di bawah penindasan struktural yang sistematis.

Di tengah kondisi tersebut, muncul berbagai forum internasional dengan membawa narasi “perdamaian” dan “rekonstruksi”. Salah satunya adalah Board of Peace (BoP) yang ramai dibicarakan di Indonesia. 

Pemerintah menyebut keikutsertaan dalam forum ini sebagai bagian dari diplomasi untuk mendukung kemerdekaan Palestina (CNN Indonesia,17 Februari 2026).

Namun, benarkah BoP merupakan jalan menuju pembebasan Palestina? Ataukah justru menjadi instrumen baru yang membungkus penjajahan dengan bahasa damai?

Sejarah menunjukkan bahwa banyak inisiatif perdamaian yang dimediasi negara-negara besar justru gagal menghentikan pendudukan. Kesepakatan Oslo, berbagai resolusi internasional, hingga konferensi global tidak mampu menghentikan kolonisasi Israel. Wilayah Palestina semakin menyempit, sementara penderitaan rakyatnya semakin bertambah.

Salah satu persoalan utama dalam BoP adalah dominasi Amerika Serikat. AS dikenal sebagai pendukung utama Israel dalam bidang militer dan politik. Bahkan, AS kerap memveto resolusi PBB yang membela Palestina (Kompas, 10 Februari 2026). Ketika negara seperti ini menjadi aktor utama dalam forum perdamaian, maka netralitasnya patut dipertanyakan.

Selain itu, agenda rekonstruksi Gaza juga menyimpan persoalan serius. Pemerintah menyebut pembangunan infrastruktur sebagai upaya pemulihan ekonomi (Tempo, 21 Februari 2026). 

Namun, pengalaman di berbagai wilayah konflik menunjukkan bahwa rekonstruksi sering dikuasai korporasi besar. Rakyat lokal hanya menjadi buruh di tanahnya sendiri.

Jika Gaza dibangun tanpa kedaulatan politik Palestina, maka pembangunan tersebut hanya akan melanggengkan ketergantungan ekonomi. Palestina tidak merdeka, tetapi berubah menjadi pasar baru bagi kapitalisme global. Inilah bentuk penjajahan modern yang tidak lagi menggunakan tank, tetapi kontrak dan investasi.

Kehadiran negara-negara Muslim dalam BoP sering dijadikan legitimasi moral bahwa forum ini adil dan inklusif (Republika, 9 Maret 2026). Padahal, dalam banyak forum internasional, suara mereka kerap kalah oleh tekanan negara besar. Keberadaan mereka hanya menjadi pelengkap simbolik.

Sejumlah akademisi Indonesia juga menilai BoP tidak menyentuh akar masalah Palestina, yaitu pendudukan (UGM, 6 Maret 2026). Dialog tanpa penghentian penjajahan hanyalah formalitas. Perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi.

Dalam perspektif Islam, keadilan merupakan prinsip utama. Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk menegakkan keadilan tanpa kompromi. Palestina bukan sekadar isu politik, tetapi amanah akidah. Masjid Al-Aqsa adalah bagian dari kehormatan umat Islam.

Indonesia sebagai negara yang sejak awal menolak penjajahan seharusnya konsisten berdiri di pihak yang benar. Keterlibatan dalam BoP perlu dievaluasi secara jujur. Jika forum ini tidak mampu menghentikan pendudukan, maka kehadiran Indonesia justru memperkuat legitimasi penjajah.

Perdamaian Tanpa Kemerdekaan adalah Kebohongan.

Rekonstruksi tanpa kedaulatan adalah kolonialisme baru.

Dialog tanpa keberpihakan adalah pengkhianatan moral.

Umat Islam harus terus mengawal kebijakan pemerintah dan membela Palestina secara konsisten. Semoga Allah SWT membebaskan Palestina dan menguatkan umat Islam dalam memperjuangkan kebenaran. Aamiin.[]

Oleh: Sera Alfi Hayunda

(Aktivis Muslimah)