Rezim Antikritik Buah dari Sistem yang Otoriter

MutiaraUmat.com -- Kabar mengejutkan datang dari beberapa konten kreator dan influencer bangsa ini tentang isu teror yang mereka alami akibat mengkritisi terhadap kebijakan rezim yang sedang berkuasa saat ini terkait banjir di Sumatera. Mereka diteror dan bahkan sampai diintimidasi. Karena menguliti dari hulu hingga hilir penyebab banjir bandang yang membawa bukti gelondongan kayu.

Berbagai bentuk teror yang dilaporkan oleh konten kreator dan influencer serta aktivis tersebut beragam di mulai dari ancaman fisik, vandalism (merusak), doxing (mempablis data pribadi), peretasan digital (take down akun), bom molotov, bahkan sampai kiriman bangkai ayam, dan paling parah hingga intimidasi yang menyasar keluarga dekat korban. 

Kreator konten asal Aceh, Sherly Annavita, diduga mendapat teror setelah mengekspresikan pandangannya mengenai penanganan bencana Sumatera. Sherly mengunggah bukti teror itu melalui akun Instagram resminya, @sherlyannavita.(Tempo, 30/12/2025)

Sherly Annavita bukanlah satu-satunya yang melaporkan teror tersebut. Ia adalah salah satu dari tujuh konten kreator, influencer, dan aktivis yang diteror usai kritik rezim yang sedang berkuasa pasca bencana Sumatera menurut Media Indonesia (31/12/2025).

Kasus teror dan intimidasi yang terjadi terhadap aktivis dan influencer serta konten kreator kritis terhadap kebijakan pemerintah adalah bentuk kekerasan negara terhadap rakyatnya untuk membungkam suara rakyat dari rana keadilan. 

Teror juga dilakukan untuk menciptakan rasa takut rakyat sehingga tunduk dengan terpaksa terhadap kebijakan zalim rezim yang berkuasa inilah yang di sebut dengan kebijakan tangan besi. Kemudian menjadikan terampasnya hak asasi manusia yang digembor-gemborkan oleh berbagai aktivis. Padahal dalam sistem saat ini hak asasi manusia adalah nilai yang diagung-agungkan sehingga sangat bertentangan dengan fakta dan realita yang terjadi. 

Rezim antikritik dan tangan besi ini menjadi bukti bahwa sistem yang sedang berjalan saat ini adalah sistem demokrasi yang otoriter dalam membuat dan menjalankan kebijakannya membuat kita terkungkung dalam kesulitan dan kezaliman yang tidak bertepi. Sudah seharusnya kita sebagai insan yang mulia mulai berpikir untuk menyudahi kezaliman ini serta mencari solusi yang hakiki untuk keluar dari kesulitan yang tiada bertepi ini.

Islam menawarkan solusi serta jalan keluar yang hakiki bagi terciptanya kesejahteraan nyata yang pernah ditorehkan oleh tinta peradaban Islam. Sehingga tidak dapat ditolak dan dibantah dalam sejarah peradapan kegemilangan manusia. Di mana penguasa dalam dunia Islam adalah junnah (pelindung) rakyat dan raain (pengurus) rakyat, bukan malah menjadi peneror dan pengancam bagi rakyatnya. 

Sebab hubungan penguasa dengan rakyatnya di dalam Islam diatur oleh syariat. Di mana seorang penguasa diwajibkan menjalankan perannya sebagai raain dan junnah terhadap rakyatnya, sehingga di dalam Islam rakyat wajib melakukan muhasabah lil hukam yaitu mengoreksi penguasa terhadap setiap kebijakannya agar tidak menzalimi rakyatnya.

Begitu juga dengan penguasanya yang memiliki ketakwaan individu maka dalam menjalankan perannya sebagai penguasa dalam menerapkan kebijakannya disandarkan kepada hukum-hukum Allah SWT. Sehingga dengan ketakwaan individu tersebut menjadi control dan ketundukan terhadap perintah dan larangan bagi seorang penguasa yang sedang berkuasa.

Begitu banyak gambaran para khalifah yang sangat menghargai kritik dan saran dari warganya. Sebagaimana yang di contohkan oleh baginda Rasulullah dalam kondisi perang Badar dalam menentukan kemah kaum Muslim yang menerima saran dari sahabat yaitu Al-Hubab bin Al-Mundzir. Sebagai seorang pemimpin, Rasul bertanggung jawab penuh terhadap kondisi rakyatnya. Maka Rasul menjadi junnah dan raain bagi umatnya. 

Begitulah Islam mencontohkan bagaimana seharusnya menjadi seorang pemimpin yang kelak akan di mintai pertanggung jawaban di hadapan Allah SWT di yaumil mashar. Wallahu a'lam bishshawab.[]

Oleh: Aliya Nurhasanah

(Aktivis Muslimah)