Potret Pendidikan Pascabencana, Antara Kelalaian dan Kewajiban Negara

MutiaraUmat.com -- Bencana banjir Sumatra yang menyapu sebagian wilayah bukan sekadar musibah alam. Ini adalah bukti kelalaian manusia yang nyata. Pascabencana, kita bisa melihat sejauh mana negara benar-benar hadir untuk rakyatnya. Saat alam menunjukkan kuasa, yang tersapu bukan hanya tanah dan bangunan, melainkan juga masa depan anak-anak kita. Impian yang dibangun di atas fondasi ruang kelas turut rata dengan tanah.

Dikutip dari Kompas.com (12/01/2026), setidaknya ada 747 bangunan sekolah berbagai jenjang yang masih diselimuti lumpur di Kabupaten Aceh Utara. Di balik sekolah yang tertimbun lumpur, ada ribuan murid yang nasibnya terombang-ambing menunggu aksi nyata dari pihak berwenang. Di lapangan, fakta yang terjadi jauh lebih gelap daripada laporan di atas meja. Nasib serupa menimpa 120 pesantren dan balai pengajian di Aceh Timur yang hancur diterjang banjir bandang (CNN Indonesia, 16/01/2026). Lumpuhnya pusat pendidikan akhlak ini membuat ribuan santri kehilangan arah dalam proses belajar mereka.

Pemulihan Fasilitas Pendidikan adalah Tanggung Jawab Negara

Timbunan lumpur di sekolah-sekolah menjadi bukti buruknya penanganan negara dalam layanan publik. Pemulihan sarana pendidikan sepenuhnya adalah tanggung jawab negara. Tak elok rasanya jika beban ini dilemparkan kepada masyarakat atau hanya berharap pada kedermawanan donatur. Membiarkan rakyat yang sudah kehilangan segalanya memperbaiki sendiri sekolah anaknya seolah-olah negara berlepas tangan adalah sebuah kezaliman. Negara wajib hadir sebagai penanggung jawab tunggal yang menjamin setiap fasilitas kembali berfungsi tanpa membebankan biaya satu rupiah pun kepada rakyat yang tertimpa musibah.

Pemulihan Mental untuk Membangun Kepribadian Islam

Pemulihan (recovery) pascabencana tidak boleh terpaku pada perbaikan fisik bangunan saja. Pemulihan mental generasi muda juga tak kalah penting. Trauma pascabencana berisiko mematahkan semangat mereka; untuk itu, kita harus memastikan jiwa anak didik tetap terjaga. Suasana pengungsian yang tidak kondusif menjadi poin krusial yang harus diperhatikan. Kita tidak ingin mereka mengubur cita-citanya hanya karena kita abai memberikan dukungan moral dan spiritual. Dengan pendampingan yang tepat, mereka akan memiliki landasan keimanan yang kokoh dan membentuk kepribadian Islam yang tangguh dalam menghadapi ujian hidup.

Hilangnya Peran Lembaga Pendidikan

Ratusan pesantren yang hancur adalah bencana bagi benteng moral umat. Pesantren memegang peran krusial dalam menanamkan akidah dan menyadarkan manusia akan perannya sebagai khalifah di muka bumi. Banjir bandang yang berulang sebenarnya merupakan peringatan atas cara kita mengelola alam secara serampangan demi keuntungan materi segelintir pihak. Jika pesantren dibiarkan lumpuh tanpa pemulihan cepat, terputuslah rantai pendidikan yang mengajarkan ketaatan sekaligus pelestarian alam sesuai aturan Sang Pencipta.

Negara Menjamin Gratisnya Pendidikan

Dalam kitab Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam karya Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, pendidikan adalah kebutuhan dasar yang wajib dijamin negara secara gratis dan berkualitas. Kas negara atau Baitul Mal wajib digunakan untuk membangun kembali infrastruktur pendidikan tanpa birokrasi yang berbelit-belit. Inilah bentuk pelayanan publik yang diberikan negara dalam menjalankan perannya sebagai riayah (pengurus) umat. Perlu diingat bahwa ini adalah kewajiban negara yang bersifat mutlak, bukan sekadar bantuan sukarela.

Membangun Generasi Khairu Ummah

Negara, sekolah, dan pesantren harus berkoordinasi memulihkan pendidikan berbasis akidah demi mencetak siswa berkepribadian Islam. Merujuk pada pemikiran Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, pendidikan wajib berfokus pada pembentukan syakhshiyah Islamiyah melalui penggabungan pola pikir (aqliyah) dan pola sikap (nafsiyah) yang islami. Kurikulum harus diarahkan agar seluruh standar perbuatan siswa senantiasa terikat pada hukum syara.

Pendidikan Islam harus membentuk kepribadian Muslim yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai pengelola alam (khalifah). Islam sangat melarang alih fungsi lahan yang dilakukan pihak swasta secara serampangan. Pemulihan pesantren harus menjadi prioritas agar kita dapat melahirkan generasi khairu ummah yang aktif menjalankan syariat secara menyeluruh untuk mencegah kerusakan lingkungan di masa depan.

Khatimah

Kondisi rusaknya sekolah dan pesantren di Aceh menunjukkan sejauh mana kesungguhan pemerintah dalam mengurus rakyatnya. Diperlukan pemulihan total, baik fisik maupun mental. Ini adalah kewajiban negara yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Semoga potret pendidikan kita semakin cerah seiring surutnya lumpur bencana.

Wallahu a‘lam bisshawab.

Oleh: Yeni Nur Hafifah

Aktivis Muslimah