Lumpur, Luka, dan Amanah yang Terlupakan

MutiaraUmat.com -- Mungkin bagi kita yang hanya melihat dari kejauhan, banjir di Sumatra hadir sebagai berita besar yang perlahan menghilang begitu saja di layar ponsel. Namun bagi saudara saudara kita yang merasakannya langsung, banjir adalah perjuangan panjang yang belum selesai meski air sudah surut. Jejaknya tertinggal dalam bentuk lumpur yang sangat tebal. Lumpur ini bukan sekadar kotoran yang bisa dibersihkan dalam sekejap melainkan jejak trauma yang menyelinap ke sela lantai, merusak kenangan pada perabot rumah, serta meninggalkan bau lembap yang sulit dihilangkan.

Di balik lumpur itu, ada wajah lelah para orang tua yang bingung harus mulai dari mana untuk menyambung kehidupan kembali. Ada pula wajah anak anak yang kehilangan rasa aman di tempat mereka tumbuh besar. Namun di tengah duka yang masih sangat hangat ini, kita justru mendengar kabar yang rasanya cukup menyayat hati. Sebagaimana dikutip dari laman CNBCIndonesia.com (1/1/2026), Presiden Prabowo menyampaikan bahwa ternyata ada pihak swasta yang tertarik mengelola tumpukan lumpur sisa bencana tersebut.

Bahkan dilansir dari daerah.sindonews.com (1/1/2026), pemerintah menyambut baik keinginan swasta ini karena dianggap bisa menambah pemasukan bagi daerah. Mengutip berita dari Tempo.co (2/1/2026), pihak swasta tersebut berminat membeli lumpur bencana di Sumatera karena melihatnya sebagai sebuah peluang bisnis.

Tentu saja hal ini terasa sangat menyakitkan bagi warga yang rumahnya hilang, hancur, atau belum layak huni. Saat mereka sedang menangis dan berusaha bangkit, rasanya sangat pedih ketika negara justru sudah sibuk menghitung berapa keuntungan yang bisa didapat dari sisa bencana tersebut.

Urus Rakyat Itu Amanah

Kalau kita coba renungkan lebih dalam, mengapa hal seperti ini sampai bisa terjadi? Akar masalahnya tentu saja ada pada cara pandang hidup yang menjauhkan nilai agama dari aturan bernegara. Dalam sistem yang hanya mengedepankan materi, hampir segala sesuatu dinilai hanya dari angka dan keuntungan saja. Karena agama tidak dijadikan landasan utama dalam mengurus negara, akhirnya rasa empati sering kali kalah oleh hitungan bisnis.

Negara yang seharusnya menjadi pelindung tulus seperti seorang ayah yang melindungi anaknya perlahan berubah menjadi seperti sebuah perusahaan yang hanya peduli pada pemasukan. Rakyat tidak lagi dilihat sebagai jiwa yang harus dijaga martabatnya tetapi mulai dipandang sebagai peluang ekonomi yang bisa dikelola.

Itulah alasan mengapa prioritas kebijakan sering kali terasa terbalik. Fokus utama yang seharusnya adalah memberikan bantuan makanan, pakaian, serta pemulihan mental secara cepat dan gratis malah terganggu oleh pembicaraan soal cara mencari uang dari sisa bencana. Karena sistem ini menganggap tugas mengurus rakyat sebagai beban biaya, negara akhirnya mencari jalan pintas dengan memberikan tanggung jawab tersebut kepada pihak swasta dengan alasan penghematan.

Padahal urusan kemanusiaan tidak bisa diserahkan kepada pihak yang tujuannya hanya mencari untung. Jika kebijakan tidak didasari oleh rasa kasih sayang, maka pemulihan hidup manusia akan selalu dinomorduakan setelah kepentingan modal.

Islam Perisai Sejati Rakyat

Islam datang membawa udara segar dengan konsep kepemimpinan yang sangat manusiawi dan penuh kelembutan. Dalam pandangan Islam, seorang pemimpin bukan hanya sekadar orang yang duduk di kursi jabatan melainkan ia adalah pengurus dan perisai yang melindungi rakyatnya sekuat tenaga.

Pemimpin sadar betul bahwa kekuasaan adalah amanah besar yang suatu saat nanti harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta’ala. Maka setiap keputusan yang diambil harus selalu demi kepentingan rakyat dan bukan demi keuntungan pengusaha atau segelintir orang kaya saja. Menolong rakyat yang tertimpa bencana adalah kewajiban murni negara yang tidak boleh ditawar apalagi dijual sebagai peluang bisnis.

Negara harus hadir langsung di tengah rakyat untuk memastikan bahwa semua orang bisa makan dan punya tempat tinggal layak tanpa perlu khawatir soal biaya sedikit pun. Islam juga menjaga agar apa pun yang menjadi milik umum tidak diserahkan pengelolaannya kepada swasta hanya demi mengejar materi.

Jika memang lumpur sisa banjir itu bisa diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat, maka negaralah yang harus mengelolanya sendiri. Seluruh hasilnya kemudian dipakai untuk memperbaiki rumah serta fasilitas warga yang rusak. Ukuran sukses seorang pemimpin bukan dilihat dari seberapa kaya kas daerahnya melainkan dari seberapa tenang rakyatnya bisa kembali tersenyum setelah melewati masa sulit. Hanya dengan kembali pada aturan Allah Subhanahu wa Ta’ala, negara bisa benar benar hadir sebagai pelipur lara dan pelindung sejati bagi rakyatnya.

Wallahu a'lam.[]

Meidy Mahdavikia

(Aktivis Muslimah)