Kilas Balik Bencana 2025

MutiaraUmat.com -- Sepanjang tahun 2025 banyak sekali bencana yang menimpa Indonesia seperti, erupsi gunung merapi, kebakaran hutan, banjir. Akibat bencana tersebut banyak dari masyarakat yang kehilangan rumah dan mata pencariannya. Di lansir oleh (rri.co.id, 27/10/2025), menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPN) sampai Oktober 2025 di seluruh wilayah Indonesia sebanyak 2.590 bencana alam, kebanyakan bencananya adalah tanah longsor dan banjir.

Sebulan lalu banjir bandang dan tanah longsor terjadi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh, setelah terjadi curah hujan yang tinggi dan ekstrem. Akibatnya banyak orang yang meninggal dan juga binatang ternaknya mati, ribuan orang kehilangan tempat tinggalnya, dan fasilitas umum banyak yang rusak, seperti jalan dan jembatan yang terputus komunikasi juga sulit akibatnya bantuan kesulitan mencapai tempat bencana (nu.or.id, 1/12/2025).

Sedangkan di Jawa timur di kutip dari jatimtimes.com (19/11/2025), gunung Semeru yang merupakan gunung berapi di Jawa itu menampakkan aktivitasnya pada akhir tahun dan memuntahkan lahar panas dan abu vulkanik. Warga yang tinggal di kaki gunung banyak yang mengungsi ke tempat lain yang lebih aman.

Di wilayah Jawa dan luar Jawa juga banyak bencana yang terjadi seperti angin kencang, karhutla, banjir, dan tanah longsor serta kebakaran. Di beberapa desa yang terdampak bencana banyak orang yang kehilangan rumahnya. 

Memang banyak dari wilayah di Indonesia yang rentan terhadap bencana alam. Masalahnya yang terjadi hari ini bukan karena bencananya, tapi juga tidak siapnya instansi pemerintah dalam melakukan tindakan bencana dan penanganan pascabencana. 

Semua bencana yang terjadi pada tahun 2025 adalah akibat dari pencegahan bencana alam yang sangat buruk, contohnya bencana yang terjadi di Sumatra. Menurut para pakar, bencana ini akibat dari alih fungsi lahan dan penggolaan tata ruang yang tidak mempertimbangkan masalah yang akan dihadapi masyarakat banyak.

Ketika bencana terjadi tim penyelamat selalu datang terlambat dikarenakan banyak jalan yang terputus dan kurangnya komunikasi antara tim penyelamat sendiri. Sedangkan alat yang digunakan untuk penyelamatan tidak memadai, sehingga hal ini mengakibatkan korban jiwa banyak. Ketika bencana alam melanda suatu pemukiman dan mengakibatkan goncangan psikologi yang sangat besar bagi masyarakat terdampak bencana.

Masalahnya pemerintah terkesan lambat dalam penanganan pascabencana. Biarpun ada lembaga negara yang menangani setiap terjadi bencana seperti BNPB tapi lembaga ini ketika ada bencana penyelesaiannya bersifat reaktif dan lambat.

Kalau kita lihat pemerintah tidak serius dalam menangani bencana alam pada hal ini adalah fakta geografis di negara ini. Para ahli sudah memberi peringatan pada para penguasa negeri ini, kalau Indonesia rentan terhadap bencana alam, tapi tidak ada pencegahan bencana yang dilakukan oleh para penguasa pusat mau pun daerah, bahkan ketika bencana datang negara terkesan tutup mata dan lambat dalam penanganan bencana.

Bahkan pemerintah bekerja sama dengan pengusaha untuk menggunduli hutan. Semua dilakukan oleh pemerintah hanya untuk mengejar keuntungan semata, tanpa menghiraukan kerusakan dan dampaknya terhadap lingkungan. Alih fungsi lahan, pemerintah terlibat langsung akan kerusakan alam dan pada akhirnya mendatangkan bencana terhadap rakyat negeri ini.

Semua yang dilakukan oleh penguasa dan pengusaha karena diterapkannya sistem sekuler kapitalis di negeri ini. Pemerintah hanya menjadi perantara terhadap pengusaha dari pada melindungi rakyatnya. Pemerintah lupa kalau tugasnya menjaga keselamatan rakyatnya bukan mengejar keuntungan semata dan mengabaikan keselamatan rakyatnya.

Penanganan bencana ini berbeda jika pemerintah menerapkan sistem Islam dalam pemerintahan. Karena dalam pandangan Islam pemerintah adalah pelindung bagi rakyatnya maka tugas negara adalah melindungi harta, jiwa dan martabat semua orang. Karena itu merupakan amanah bagi pemerintahan dalam Islam.

Untuk mencegah supaya bencana alam tidak terjadi, maka pemerintahan di dalam sistem Islam akan mengatur lingkungan sesuai fungsinya, rehabilitasi ekosistem di lakukan sesuai dengan syariat. Maka siapa pun dilarang mengelola hutan untuk menjaga keseimbangan alam, supaya bencana besar tidak terjadi.

 

Negara akan menangani setiap bencana dengan cepat dan akan melakukan koordinasi dengan intansi yang ditunjuk untuk menangani bencana. Negara akan mendanai sepenuhnya terkait dengan peralatan apa yang dibutuhkan untuk mencegah bencana dan dananya diambil dari Baitul Mal, negara dalam sistem Islam tidak menggantikan penanganan bencana dari subsidi negara apa lagi dari asing dan swasta.

Negara akan melakukan penelitian ilmiah dan menggunakan teknologi modern untuk mencegah terjadinya bencana alam. Negara akan melakukan deteksi awal, penyelamatan cepat, akan memperingatkan pada seluruh masyarakat agar korban bisa diminimalkan.

Pemimpin dalam negara Islam paham, bahwa setiap amanah yang diberikan padanya nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka dia akan berhati-hati supaya keputusan yang diambilnya tidak merugikan rakyatnya. 

Kita bisa melihat di tahun 2025 ini adalah contoh gagalnya sistem kapitalis dalam menangani bencana alam. Jika negara keliru dalam melakukan pencegahan bencana maka akan banyak yang jadi korban dari nyawa dan harta, maka dari itu seorang kepala negara tidak boleh lambat dalam merespon suatu bencana supaya korban tidak terlalu banyak.

Jika kita mau melihat bagaimana seorang kepala negara menangani bencana sesudah dan sebelum bencana semua itu hanya bisa di lakukan jika sistem Islam di terapkan oleh negara di bawah perintah khalifah. Mari kita kembali pada sistem Islam.[]

Oleh: Kanti Rahayu

(Aliansi Penulis Rindu Islam)