Bencana Sumatra, Bukti Kelalaian Negara

MutiaraUmat.com -- Dikutip dari CNBC Indonesia, korban meninggal dan hilang pada hari ini, 10 Desember 2025, mencapai total 969 jiwa. Demikian yang disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam konferensi pers, Rabu (10/12/2025) pukul 17:00 WIB.

Memasuki penghujung akhir tahun 2025 Indonesia sedang ditimpa berbagai bencana salah satunya di daerah Sumatera yang meliputi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Korban yang berjatuhan sampai titik ini masih dalam proses pencarian dan evakuasi dilaporkan korban sampai menyentuh angka 600 lebih. Ini bukan sekedar angka namun manusia- manusia yang menjadi korban akibat dari adanya bencana dahsyat. 

Menjadi sangat miris jika kita meneliti lebih dalam apa sebenarnya yang melatarbelakangi terjadinya bencana ini? Ada sumber yang menyatakan ini sebab fenomena alam yakni hujan deras yang menyebabkan banjir dan longsor. Namun apakah benar demikian? Sudah jelas bencana yang terjadi pasti ada kaitannya dengan tangan manusia, hal ini niscaya terjadi dalam sistem sekuler kapitalis, di mana penguasa nampak bekerja sama dengan pengusaha dalam memperoleh cuan. 

Dalang Sebenar di Balik Bencana Sumatra

Di Indonesia sendiri sudah banyak berdiri perusahaan tambang ilegal di sekitar kawasan hutan, alhasil hutan menjadi gundul dan daya tampung air sangat minim karena tidak adanya akar dari pohon-pohon yang ditanam. Penambangan liar ini tak lain dan tak bukan pasti berasal dari tangan-tangan penguasa yang diberi jawaban oleh presiden RI, Prabowo Subianto. Tercatat tambang ilegal yang tersebar di berbagai titik di Indonesia jumlahnya sekitar 1.063. Dengan wilayah terbanyak pertambangan ilegal provinsi Sumatera Utara yang juga menjadi salah satu daerah titik bencana. 

Maka, sudah sangat jelas penyumbang terbesar terjadinya bencana Sumatera akibat kerakusan tangan penguasa. Adapun rakyat mereka masih terus menyuarakan bantuan kemanusiaan untuk disalurkan ke korban yang terdampak. Seperti yang kita tahu seorang influencer terkenal bahkan dapat menggalang dana kurang lebih sebesar 10 miliar dalam kurun waktu satu malam. Tak hanya itu hastag (#PrayforSumatera) juga kerap kali digencarkan melalui template-template medsos, seperti di Instagram, Facebook, Tik tok dan lain sebagainya.

Namun hal ini tetap menyulitkan masyarakat Indonesia, pasalnya sudah lebih dari satu minggu di beberapa daerah masih terdampak bencana, bahkan tak dipungkiri bencana susulan pun bisa berpotensi terjadi. Ini semua karena legitimasi kebijakan oleh pemerintah, selama pemerintah masih membuka akses terjadinya penambangan ilegal oleh pihak asing, maka dampak bencana pun mustahil untuk ditanggulangi. Ini tak bisa lepas dari sistem rusak sekuler demokrasi kapitalisme, yang melahirkan penguasa zalim yang dengan mudah menjarah hak rakyat.

Sistem Islam Terkait Lingkungan

Apabila negara menganut hukum yang dibuat oleh syarak, tak mungkin didalamnya ada unsur dharar (kerugian), karena Allah tak mungkin menciptakan sesuatu kecuali jika itu bermanfaat bagi makhlukNya. Adapun terkait penguasa dalam sistem kepemerintahan Islam (khalifah), maka Ia bertanggung jawab menjaga dan meriayah semua urusan, termasuk tanggung jawab menjaga kelestarian alam.

Dalam bidang lingkungan, negara akan melakukan pengelolaan yang benar mulai dari menata hutan, siap mengeluarkan biaya untuk antisipasi jika sewaktu-waktu muncul bencana yang pastinya melalui pendapat dari para ahli lingkungan. Namun Islam dapat meminimalisir terjadinya bencana yang pastinya bencana tersebut bukan berasal dari kelalaian tangan manusia. Karena khalifah dan struktur pemerintahan jabatan yang berada di bawahnya menjalankan tanggung jawab dengan mengetahui betul konsekuensi amanah yang mereka pinggul untuk ditunaikan secara tepat, bukan malah menzalimi. 

Khilafah akan merancang blue print tata ruang lingkungan untuk mengatur pemanfaatan ruang wilayah secara rinci sehingga dapat mengintegrasikan fungsi kawasan (pemukiman, industri dan lain sebagainya) agar sesuai dengan kebutuhan lingkungan sekitar dan memastikan keselarasan antara manusia dan alam. Jika sudah seperti ini maka dampak bencana seperti longsor, banjir dan lain sebagainya akan minim terjadi. Karena negara pasti akan memetakan tata letak wilayah rumah-rumah sesuai pada lingkungan yang layak dan bukan pada daerah yang sering rawan terjadinya bencana. Wallahu a'lam. []

Marsa Qalbina

(Santri Ideologis)