Whoosh: Proyek Mewah Meninggalkan Warisan Utang

Mutiaraumat.com -- Whoosh, kereta cepat yang digadang-gadang sebagai ikon kemajuan transportasi Indonesia, kini justru menjadi sorotan tajam publik. Bukan karena kecepatannya yang melesat atau karena antrean panjang penumpang di stasiun, melainkan karena jejak utang yang menggunung.

Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) ini dikabarkan meninggalkan beban utang hingga Rp116 triliun, angka yang fantastis untuk sebuah transportasi.

Mantan Presiden Joko Widodo, sang penggagas proyek, berkilah bahwa pembangunan Whoosh bertujuan mulia, mengurai kemacetan kronis di kawasan Jabodetabek dan Bandung. 

Ia juga menekankan bahwa transportasi publik tidak boleh hanya dinilai dari sisi laba, melainkan dari manfaat sosial, seperti penurunan emisi, efisiensi waktu, dan peningkatan produktivitas rakyat. Bahkan, subsidi dianggapnya sebagai bentuk “investasi sosial” negara

(Tempo.co, 1/11/2025).

Namun, dalih sosial itu tak serta-merta menutupi fakta pahit di lapangan. Proyek ini terus merugi, sementara rakyat justru menanggung cicilan panjang puluhan tahun.

Polemik dan Drama Utang yang Tak Kunjung Usai

Sejak diumumkan, KCJB menuai kritik tajam dari banyak pihak. Presiden PKS, Almuzzamil Yusuf, mengingatkan bahwa proyek ini sejak awal tidak memiliki perencanaan matang. Ia menolak keras jika pelunasan utang Whoosh dibebankan pada APBN, karena berarti rakyatlah yang menanggung kesalahan kebijakan elitis (Kompas.com, 3/11/2025).

Ironisnya, di tengah gelombang kritik, Presiden Prabowo Subianto justru memilih “pasang badan”. Ia memastikan pemerintah akan menanggung cicilan utang Whoosh sebesar Rp1,2 triliun per tahun selama 60 tahun ke depan. Dalihnya sederhana, transportasi publik tidak bisa diukur dengan untung rugi. Uang negara, katanya, “ada”. 

Akan tetapi, yang sering luput diingat bahwa uang negara itu adalah uang rakyat. Artinya, setiap kilometer rel Whoosh yang berkilau adalah hasil keringat masyarakat yang dipaksa membayar utang atas nama pembangunan.

Proyek Ambisius

Secara prinsip, membangun transportasi publik untuk kenyamanan rakyat memang benar. Namun yang menjadi soal adalah perencanaan dan prioritas. Apakah “investasi sosial” harus dicapai dengan mengabaikan studi kelayakan dan realitas ekonomi?

Sejak awal, proyek ini lemah dalam perencanaan dan penuh ketidaksiapan. Akibatnya, KCJB terus mencatat kerugian bahkan untuk biaya operasional harian. Subsidi pemerintah menjadi napas utama agar Whoosh tetap berjalan. 

Padahal setiap rupiah subsidi yang digelontorkan berarti menggerus pos anggaran lain yang mestinya untuk rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan.

Lebih jauh, proyek ini menjerat BUMN lewat bunga utang tinggi ke China Development Bank (CDB). Alhasil Whoosh bukan lagi proyek “prestisius”, melainkan jebakan ekonomi yang mengikat Indonesia dalam utang jangka panjang dengan bunga mencekik.

Dari B to B Jadi Beban Negara

Pada awalnya, proyek ini diklaim murni Business to Business (B to B) antara konsorsium Indonesia–Cina. Pemerintah menjamin tak sepeser pun uang rakyat akan digunakan. Namun, kenyataan berkata lain.

Dalam perjalanannya, pemerintah justru menyuntikkan dana lewat Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT KAI sebagai pemimpin konsorsium. Maka, proyek yang dulu “murni bisnis” kini berubah jadi beban publik.

Status ini kemudian disebut “kuasi-public goods”. Sebuah istilah yang terdengar akademis, tapi maknanya jelas, rakyat ikut menanggung kerugian.

Lebih parah lagi, dugaan mark-up anggaran pun mengemuka. Dari rencana awal US$5,5 miliar, biaya membengkak menjadi US$7,27 miliar, naik US$1,77 miliar tanpa audit investigasi. Padahal biaya konstruksi per kilometer mencapai US$51,8 juta. Tiga kali lipat lebih mahal dibanding proyek serupa di Cina yang hanya US$17 juta per kilometer.

Lonjakan anggaran tanpa audit jelas membuka ruang bagi korupsi. Di sinilah aroma proyek “prestisius” berubah menjadi proyek “prestise semu” yang menyengsarakan publik.

Utang, Jerat Baru Kolonialisme Gaya Modern

Semua fakta ini menegaskan satu hal: utang menjadi alat penjajahan baru. Cina mungkin tak menguasai wilayah secara militer, tapi lewat jeratan pinjaman berbunga tinggi, mereka berhasil menancapkan cengkeraman ekonomi. Polanya persis seperti kolonialisme klasik. Hanya saja kini dibungkus jargon “kerja sama strategis” dan “investasi infrastruktur”.

Dalam proyek KCJB, Indonesia tidak hanya kehilangan uang, tapi juga kedaulatan. Dengan kontrak puluhan tahun dan bunga tinggi, negeri ini seolah bekerja untuk membayar utang, bukan menyejahterakan rakyat. Di balik gemerlap Whoosh, sesungguhnya ada kolonialisme baru yang menyamar menjadi modernisasi.

Transportasi Elitis dalam Sistem Kapitalis

Whoosh digadang sebagai simbol kebanggaan nasional. Namun bagi rakyat kecil, kereta cepat itu justru terasa jauh, secara harga dan makna. Tiketnya yang berkisar Rp150.000 hingga Rp600.000 membuatnya hanya bisa dinikmati kalangan menengah atas. Proyek elitis ini jelas tidak menjawab kebutuhan mayoritas rakyat.

Padahal, masih banyak moda transportasi rakyat seperti kereta reguler atau bus antarkota yang butuh perbaikan fasilitas. Namun, sistem kapitalisme selalu punya satu pola: mengejar prestise dan keuntungan politik di atas kebutuhan riil masyarakat.

Dalam sistem ini, proyek-proyek besar dibangun bukan untuk pelayanan publik, melainkan demi citra dan kepentingan oligarki. Ketika swasta memegang kendali, orientasinya pun bergeser: bukan melayani, tapi mengeruk laba. Selama paradigma kapitalisme tetap diadopsi, rakyat akan terus.

Berbeda dengan kapitalisme yang mengomersialisasi layanan publik, Islam menempatkan transportasi sebagai hak dasar rakyat yang wajib dijamin negara. Negara dalam sistem Islam (Khilafah) adalah raa’in (pengurus) sekaligus junnah (pelindung) bagi umatnya. Rasulullah saw. bersabda:

“Imam adalah raa’in (pengurus), dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari)

Artinya, negara bertanggung jawab penuh menyediakan fasilitas publik, termasuk transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau, bahkan gratis. Pembiayaannya diambil dari baitulmal, yang bersumber dari kepemilikan umum seperti tambang, fai’, kharaj, zakat, dan ghanimah. Karena itu, layanan publik tidak boleh diserahkan pada swasta atau dibiayai lewat utang.

Sejarah membuktikan, di masa Khilafah Utsmani, Sultan Abdul Hamid II membangun jalur kereta Hejaz Railway dari Istanbul ke Makkah demi memudahkan jamaah haji. Waktu tempuh yang dulu 40 hari dipangkas menjadi hanya 5 hari, tanpa utang, tanpa bunga, dan tanpa korporasi.

Khatimah

Proyek Whoosh adalah cermin dari wajah kapitalisme yang megah di luar, tapi rapuh di dalam. Proyek ini memperlihatkan bagaimana ambisi politik dan kepentingan oligarki mengalahkan akal sehat ekonomi. Ujungnya, rakyatlah yang menanggung beban dari kesalahan para penguasa.

Selama sistem kapitalisme menjadi fondasi pembangunan, proyek seperti Whoosh akan terus lahir, elitis, boros, dan menjerat bangsa dalam utang.

Saatnya umat sadar bahwa hanya dengan kembali pada syariat Islam, transportasi publik akan menjadi hak rakyat, bukan komoditas bisnis. Karena dalam Islam, negara hadir untuk mengurus rakyat, bukan memperkaya korporasi.

Wallahu a‘lam bishshawwab.[]

Oleh: Mila Amartiar

(Aktivis Muslimah)