Rakyat Demo, DPR Tetap Pesta: Inilah Wajah Demokrasi Kapitalisme?

MutiaraUmat.com -- Di tengah rakyat yang berjibaku dengan harga beras yang melambung, listrik naik, dan PHK di mana-mana, para anggota DPR RI justru bergaji fantastis. Seolah-olah, tugas mereka yang penuh absensi bolong, rapat yang sering kosong, dan legislasi yang minim prestasi layak dihargai selangit.

Tak heran jika hati rakyat merasa tersakiti. Bagaimana tidak? Rakyat dipaksa ikat pinggang, sementara wakilnya pesta pora dari uang pajak yang diperas dari keringat rakyat sendiri.

Demokrasi Kapitalisme: Pesta Elite, Nestapa Rakyat

Fenomena DPR dengan gaji dan tunjangan selangit ini bukan sekadar soal "rakus" oknum, melainkan cermin dari wajah asli sistem demokrasi kapitalisme. Dalam sistem ini, politik transaksional adalah keniscayaan. Kursi DPR diraih lewat modal besar, ongkos politik miliaran rupiah. Maka wajar jika setelah duduk, mereka menjadikan jabatan sebagai ladang balik modal sekaligus ladang basah untuk memperkaya diri.

Bahkan lebih ironis lagi, merekalah yang punya kuasa menentukan berapa besar anggaran untuk kepentingan mereka sendiri. Rakyat hanya jadi penonton, suara rakyat hanya jargon saat kampanye.

Maka jangan heran jika kesenjangan makin menganga: rakyat makin miskin, elite makin kaya. Inilah produk sah dari demokrasi kapitalisme—sistem yang menuhankan materi dan menyingkirkan nurani.

Jabatan dalam Islam: Amanah, Bukan Alat Menguras Harta

Berbeda 180 derajat dengan sistem demokrasi, Islam menempatkan jabatan sebagai amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah.

Dalam Islam, asas berpolitik adalah akidah Islam, bukan sekadar suara terbanyak atau kepentingan transaksional. Setiap aturan dan kebijakan harus berlandaskan syariat, bukan hawa nafsu atau lobi-lobi elit.

Majelis umat—yang mewakili umat—bukanlah tempat mencari keuntungan pribadi. Mereka dipilih karena kapasitas keilmuan dan integritas, bukan karena modal kampanye. Para anggota majelis tidak akan menuntut tunjangan fantastis, sebab keimanan dan ketakwaan menjadi benteng. Mereka justru berkompetisi dalam kebaikan (fastabiqul khairat) untuk melayani umat, bukan mengkhianatinya.

Ketidakadilan Memicu Gelombang Demo

Tidak mengherankan jika rasa ketidakadilan ini menyulut kemarahan publik. Di berbagai kota, aksi demo marak. Rakyat turun ke jalan, membawa poster, meneriakkan protes: “Hapus Tunjangan DPR!”, “Rakyat Susah, DPR Pesta!”.

Aksi-aksi ini adalah ekspresi kekecewaan rakyat yang sudah lama terpendam. Tetapi harus disadari, kemarahan ini tidak cukup hanya diarahkan pada individu anggota DPR. Akar masalahnya adalah sistem demokrasi itu sendiri, yang membuka ruang lebar bagi kerakusan dan kesenjangan.

Saatnya Berpikir Lebih Jauh

Apakah rakyat akan terus dikhianati dengan janji palsu demokrasi? Apakah kita akan puas hanya dengan demo yang berulang, sementara sistemnya tetap sama?

Inilah momentum untuk menyadari bahwa solusi sejati tidak akan lahir dari demokrasi kapitalisme. Umat membutuhkan sistem alternatif—Islam—yang menjadikan politik sebagai amanah, bukan ladang korupsi. Sebuah sistem yang memastikan wakil umat benar-benar bekerja untuk kepentingan umat, bukan memperkaya diri sendiri.

Selama sistem demokrasi kapitalisme masih dipertahankan, jangan pernah berharap DPR atau lembaga sejenisnya berhenti berpesta di atas penderitaan rakyat.

Kesimpulan: Gaji dan tunjangan fantastik DPR bukan sekadar masalah moral pejabat, tapi bukti nyata kebusukan sistem demokrasi kapitalisme. Jika rakyat benar-benar ingin keadilan, solusinya bukan sekadar demo, tetapi mengganti sistemnya dengan Islam—sebuah sistem yang menempatkan jabatan sebagai amanah dan ibadah, bukan tiket menuju kekayaan. []

Apreal Rhamadhany

Founder Islamic Motherhood Community Jember