One Piece, Pemerintah Merasa Terusik

MutiaraUmat.com -- Seruan mengibarkan bendera bajak laut One Piece menjelang agustusan bukanlah sekadar candaan. Ini adalah ekspresi kolektif dari rakyat yang jengah dengan wajah kemerdekaan yang hanya indah dalam narasi, namun jauh dari realitas.

Menurut laporan Kompas.com (1/8/2025), sejumlah anggota DPR menyebut gerakan ini sebagai simbol pembangkangan terhadap negara. Mereka mengkhawatirkan munculnya gerakan bawah tanah yang mengancam otoritas negara.

Sementara itu, pengibaran bendera bajak laut Straw Hat ini juga dianggap sebagai sindiran tajam atas ketimpangan dan kemunafikan sistem negeri ini. Dalam serial One Piece, bendera tersebut adalah simbol perlawanan terhadap rezim dunia yang korup dan tiranik. (Tempo.co, 1/8/2025)

Tapi benarkah rakyat ingin makar? Atau justru simbol ini adalah jeritan diam dari mereka yang selama ini ditindas sistem?

Nyatanya, rakyat mencintai negeri ini. Namun mereka muak melihat negeri dijalankan seperti kapal karam di mana para pejabat jadi bajak laut sungguhan yang merampok sumber daya, mencuri anggaran, dan meninggalkan rakyat di bawah geladak yang penuh kebocoran.

Narasi Fiksi, Realitas Tragis

Anime One Piece bukan hanya cerita perburuan harta karun. Ia adalah alegori dari dunia yang dijalankan oleh segelintir elite korup, di mana keadilan ditekan, suara dibungkam, dan mereka yang melawan dicap makar.

Bukankah itu pula yang terjadi di Indonesia hari ini?

Rakyat hanya ingin hidup layak, tapi malah dianggap ancaman. Sementara para elite bebas bermain politik, memperkaya diri, dan memanipulasi hukum demi kepentingan kelompoknya. Kemerdekaan yang seharusnya milik semua, kini seolah hanya milik mereka yang punya modal dan kuasa.

Beginilah wajah bobrok kapitalisme. Sistem yang membentuk negara menjadi pasar, bukan pelayan rakyat. Kapitalisme menormalisasi kesenjangan, menganggap kemiskinan sebagai "konsekuensi pasar", dan menilai keberhasilan dari pertumbuhan ekonomi, bukan dari berapa banyak orang yang bisa hidup layak.

Di tengah sistem ini, keadilan hanyalah retorika. Yang kuat memakan yang lemah. Dan negara? Ia hanya berperan sebagai wasit yang dibayar oleh sponsor.

Politik dalam Islam

Islam datang bukan hanya sebagai agama ritual, tapi sistem kehidupan yang adil dan rahmatan lil ‘alamin. Dari mulai bangun tidur—bangun rumah tangga—sampai bangun negara, Islam punya aturannya. 

Politik dalam Islam adalah riayatul suunil ummah (mengurusi urusan umat). Dalam sistem Islam, pemimpin adalah pelayan. Seyogyanya seorang pelayan adalah mengutamakan kepentingan-kepentingan tuannya yang di mana adalah rakyat itu sendiri. Hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, kekayaan alam dikelola negara dan dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Tidak ada cerita, pelayan malah memperbudak tuannya.

Dalam sejarah Islam, tak dikenal oligarki. Kekuasaan tidak diwariskan antar keluarga elite, tapi diberikan kepada yang amanah dan kompeten. Khalifah dipilih karena takwa dan tanggung jawab, bukan karena kedekatan politik atau kekuatan modal.

Bayangkan jika negeri ini menerapkan sistem Islam secara kaffah, akankah rakyat masih harus mengibarkan bendera fiksi demi menyuarakan realitas?

Sudah cukup rasanya rakyat dibodohi dengan janji-janji pemilu, digiring dengan data statistik semu, dan ditinju oleh harga-harga yang terus melambung. Kini saatnya umat bergerak, bukan hanya dengan simbol, tapi dengan pemikiran, dakwah, dan perjuangan menegakkan sistem Islam. Sebuah sistem yang menjamin keadilan bukan karena tuntutan rakyat, tapi karena itulah mandat kita sebagai khalifah fil ardh.

Wallahu a'lam bishshawab. []

Irna Purnamasari

Aktivis Muslimah