One Piece dan Ekspresi Ketidakadilan

TintaSiyasi.id -- Belakangan ini ramai di media sosial adanya fenomena pemasangan bendera serial anime asal Jepang One Piece, yang dikibarkan di sejumlah rumah hingga kendaraan menjelang HUT ke-80 RI.

Pengibaran ini ditiru oleh banyak orang di luar profesi sopir. Aksi ini ditengarai sebagai bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah (Tempo.com, 1/8/2025).

Namun, aksi pengibaran bendera One Piece nampaknya menuai respons negatif. Menurut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, pengibaran bendera bersimbol tengkorak yang digunakan sebagai identitas bajak laut tersebut diduga mengidentifikasi adanya gerakan sistematis untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Bahkan, ada sebagian kalangan menuding pengibaran bendera itu sebagai makar (Kompas.com, 1/8/2025).

Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Riki Hidayat, salah seorang warga Kebayoran, Jakarta Selatan, yang berniat mengibarkan bendera anime One Piece di depan rumahnya pada momen HUT ke-80 RI. Ia mengatakan bahwa pengibaran bendera One Piece adalah simbol protes atau bentuk perlawanan dari rakyat yang selama ini tak puas dengan kinerja pemerintah. Baginya, pengibaran bendera One Piece bukan berarti tidak lagi mencintai Indonesia, bukan soal rasa kehilangan nasionalisme. Hanya mempertanyakan apa artinya nasionalisme jika negara tidak ada upaya untuk melindungi hak warga negaranya sendiri.

Dipertegas oleh pernyataan pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Dr. Citra Wulandari, yang mengungkapkan bahwa, “Perlu dibedakan antara bentuk ekspresi simbolis dan tindakan merendahkan negara. Jika tujuannya bermaksud menyampaikan kritik sosial secara damai, harusnya pemerintah bersikap lebih terbuka.” Tentunya fenomena ini tidak bisa dilihat semata sebagai penghinaan terhadap simbol negara.

Sebab, berdasarkan realitas kondisi negeri ini pada usia kemerdekaan yang sudah mencapai 80 tahun, sejatinya kehidupan masyarakatnya bisa merasakan hidup nyaman, sejahtera, adil, dan berkecukupan yang didukung oleh sumber daya alam luar biasa melimpah dari darat maupun lautan. Namun, sayang semua itu ibarat dongeng yang tidak akan bisa terwujud menjadi kenyataan. Yang ada, rakyat menjerit terlilit berbagai persoalan hidup yang tidak kunjung berhenti.

Masyarakat teriak merdeka, namun pada saat yang sama mereka meringis menangis akibat melonjaknya harga pangan, tingginya biaya pendidikan, dan mahalnya biaya kesehatan, belum lagi masalah upah gaji yang harus dipajaki. Sehingga, akan lebih bijak jika pengibaran bendera One Piece dinilai sebagai ekspresi masyarakat karena belum merasakan kemerdekaan yang benar-benar merdeka.

Penting pula membangun kesadaran masyarakat agar mereka memahami apa penyebab ketidakadilan dan mengapa kemerdekaan hakiki belum bisa terwujud, serta bagaimana cara untuk mewujudkannya. Ternyata penyebabnya adalah penerapan sistem sekuler (pemisahan aturan agama dari kehidupan) yang menghasilkan ketidakadilan karena bertentangan dengan fitrah dan akal sehat manusia. Sistem ini mengusung jargon kedaulatan rakyat yang katanya mampu menjamin distribusi ekonomi. Namun, realitas demokrasi justru sebaliknya.

Secara fakta, dalam sistem demokrasi, yang berdaulat bukanlah rakyat, melainkan elite politik yang diklaim sebagai wakil rakyat—wakil para pemilik modal yang menyokongnya, atau wakil bagi dirinya sendiri. Sehingga, tidak heran apabila peraturan dan undang-undang yang dibuat justru banyak yang tidak berpihak pada rakyat, bahkan menyengsarakan rakyat. Begitu pula dalam bidang ekonomi, diterapkan kebebasan kepemilikan yang memungkinkan individu atau kelompok dengan modal besar menciptakan kesenjangan antara kaya dan miskin.

Jadi, keadilan dan kemerdekaan hakiki sesungguhnya tidak akan pernah didapat dalam sistem yang berasaskan sekularisme. Cara untuk mewujudkan keadilan dan kemerdekaan hakiki adalah dengan menerapkan sistem yang berasaskan aturan Ilahi, yang sesuai dengan fitrah dan akal sehat manusia, yaitu sistem Islam. Sistem yang menjadikan manusia menjadi umat terbaik yang menegakkan keadilan dan menolak segala macam bentuk penindasan. Dalam Islam, kedaulatan terletak pada syariat Islam, yakni Allah Swt. satu-satunya yang berhak membuat hukum dalam berbagai aktivitas manusia, dari perkara ibadah sampai penerapan sanksi. Manusia tidak diberi peluang untuk menetapkan sanksi.

Demikianlah, jika sistem Islam diterapkan, roda pemerintahan akan lurus, keadilan akan tegak, kesejahteraan merata, dan kemerdekaan hakiki akan diraih serta dirasakan oleh seluruh rakyat. Wallahu a’lam bish-shawab.

Oleh: Wa Ode Asham, S.Pd. 

(Relawan Opini Andoolo, Sulawesi Tenggara)