Menyoal Kemerdekaan Indonesia

MutiaraUmat.com -- Narasi pemerintah yang menyebut perekonomian Indonesia terus melejit seolah sama dengan menyebut kelas menengah kita macam menjadi bonsai.

Aris (31), asal Kota Bandung, merasa keadaan keuangannya terus megap-megap sejak pandemi Covid-19 mereda. Untuk menghidupi istri dan satu anak perempuannya, ia bahkan sudah berganti pekerjaan dua kali sejak 2021. (Sumber: Tirto.id, 7/8/25)

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 939.038 pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di 14 sektor usaha berdasarkan klasifikasi KBLI. Pada periode yang sama, penyerapan tenaga kerja tercatat tumbuh sebanyak 523.383 orang.

“Pengurangan tenaga kerja tersebut paling banyak terjadi di sektor tekstil,” ujar Ristadi dalam keterangan resmi yang diterima Media Indonesia, Jumat, 8 Agustus 2025. (Sumber: Metrotv, 8/8/25)

Delapan puluh tahun sudah Indonesia merayakan kemerdekaan. Namun, di tengah gegap gempita perayaan HUT RI, ironi pahit tak bisa disembunyikan. Negeri ini sejatinya belum benar-benar merdeka.

Di bidang ekonomi, rakyat kian terhimpit. PHK massal melanda berbagai sektor, terutama industri tekstil dan teknologi. Penghasilan masyarakat stagnan, bahkan cenderung turun, sementara harga kebutuhan pokok terus merangkak naik. Tak sedikit keluarga yang terpaksa “makan tabungan” demi bertahan hidup. Fenomena ini mengancam kelas menengah jatuh ke jurang kemiskinan, memperlebar kesenjangan sosial, dan mengikis rasa aman masyarakat terhadap masa depannya.

Lebih jauh, potensi generasi muda justru dibajak untuk melanggengkan kepentingan kapitalisme. Wacana deradikalisasi, Islam moderat, hingga dialog antaragama yang diarusutamakan negara bukanlah upaya murni menjaga kerukunan, melainkan proyek yang menjauhkan umat dari pemikiran Islam yang hakiki. Inilah bentuk penjajahan intelektual yang membuat umat tidak mampu berpikir sahih sesuai tuntunan agama.

Padahal, hakikat kemerdekaan bukan sekadar bebas dari kolonialisme fisik, tetapi adanya penghambaan hanya kepada Allah. Dengan itu akan hadir kesejahteraan rakyat dan tegaknya pemikiran yang benar. Bila rakyat masih sulit memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan, maka sesungguhnya Indonesia belum merdeka.

Sumber masalah ini jelas, yaitu penerapan sistem sekuler kapitalisme yang hanya melayani kepentingan para kapitalis. Sistem ini menumpuk kekayaan pada segelintir orang, sementara rakyat dibiarkan berjuang sendiri menghadapi beban hidup yang kian berat. Kapitalisme tidak pernah berpihak pada rakyat, justru menjadikan negeri ini sebagai lahan eksploitasi.

Sebaliknya, Islam kaffah menawarkan solusi hakiki. Dalam sistem Islam, negara akan mengelola kepemilikan umum, di antaranya energi, tambang, hutan, dan sumber daya alam, untuk kepentingan seluruh rakyat, bukan segelintir pemodal. Negara menjamin kebutuhan pokok setiap individu, membuka lapangan kerja melalui industrialisasi, serta memberikan santunan bagi fakir miskin dari baitulmal. Dengan syariah, umat juga terlindungi dari pemikiran rusak sehingga hidup dalam ketaatan hanya kepada Allah.

Maka, untuk meraih kemerdekaan hakiki, bangsa ini membutuhkan perubahan mendasar, yakni dengan meninggalkan sistem kapitalisme dan kembali pada sistem Islam yang kaffah. Gerakan perubahan sejati harus dipimpin oleh jamaah dakwah ideologis yang konsisten memperjuangkan Islam sebagai solusi, bukan sekadar perubahan kosmetik yang menutup akar masalah.

Delapan puluh tahun kemerdekaan seharusnya menjadi momentum refleksi. Apakah kita akan terus terjebak dalam penjajahan ataukah berani menempuh jalan perubahan hakiki menuju kemerdekaan yang sejati, yaitu kesejahteraan rakyat dengan tegaknya syariat Islam? Wallahu a‘lam.

Oleh: Ana Rohmatin 

(Aktivis Muslimah)