Kesehatan dan Pendidikan Ala Sistem Kapitalisme

MutiaraUmat.com -- 80 tahun sudah Indonesia merdeka. Di mana usia Indonesia ini sudah cukup matang untuk menjadikan lembaran lama sebagai pembelajaran. Dengan menghitung juga mengukur segala pencapaian dan menata berbagai strategi masa depan yang gemilang untuk bangsa. Sayangnya Indonesia hanya ibarat dalam sebuah kapal yang terus berlayar tanpa kompas sehingga kapal hanya berputar di dermaga yang sama.

Usia Indonesia yang kian lama kian bertambah tua justru melahirkan banyak tanda tanya dalam pendidikan dan kesehatannya. Beberapa waktu lalu Hesti Lestari sebagai Pediatri Sosial Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyatakan bahwa layanan kesehatan Indonesia belum merata. Iya mengungkapkan "pada tahun 2023 negara kita memiliki 10.000 Puskesmas dan juga 2.636 unit rumah sakit umum, dari angkanya memang nampak banyak akan tetapi apakah telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat?" Tuturnya dalam seminar media yang dikutip dari RRI.co.id, Selasa (29/07/2025)

Di sisi lain wakil ketua komisi X DPR RI Adrian Irfani menyatakan betapa rendahnya angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia, yakni kisaran 30-40 persen. Ia merasa prihatin, sebab adanya celah jurang ketimpangan antara angka partisipasi masyarakat terhadap pendidikan dasar dan pendidikan tinggi. Dilansir dari CNN.Indonesia.com, Jakarta (14/082025)

Pendidikan dan kesehatan di Indonesia menjadi persoalan yang terus menumpuk bagai fenomena gunung es. Maka hari ini tidak bisa dipandang remeh. Pasalnya sarana prasarana pendidikan Indonesia khususnya di daerah perdesaan hingga detik ini belum juga memadai. Masih banyak sekolah yang memiliki sarana tak layak. Seperti meja dan kursi yang kurang, ruang yang tak beratap, bahkan bangunan yang nyaris roboh. Begitu pun akses menuju ke sekolah yang masih jauh dari kata cukup. 

Di waktu yang sama layanan kesehatan belum merata, belum menyentuh seluruh lapisan merah masyarakat. Buktinya hingga saat ini persoalan mengenai stunting dan masalah gizi masih menjadi problem serius negara. Padahal kesehatan merupakan kebutuhan yang penting bagi masyarakat. 

Persoalan pendidikan dan kesehatan yang terjadi hingga saat ini merupakan gambaran dari aturan di negeri ini. Hal tersebut tak luput dari buah buruk sistem kapitalisme yang diterapkan. Dengan demikian, negara justru berperan sebagai regulator bagi para swasta, sehingga layanan condong kepada mereka, bukan kepada rakyat yang lebih membutuhkan. Daerah yang bernilai ekonomi akan diurusi dengan layak dan baik sedangkan daerah terpencil mereka abaikan. Begitulah kapitalisme hanya mengedepankan keuntungan. 

Pendidikan juga kesehatan hanya dijadikan sebatas komoditas bisnis, rakyat miskin pun menjadi mangsa yang strategis. Kapitalisme menentukan kualitas sekolah berdasarkan kemampuan finansial bahkan melakukan diskriminasi. Begitu pula pada layanan kesehatan. Maka hal ini hanya membuat rakyat menderita. 

Berbeda dengan sistem Islam. Di mana negara berperan sebagai run yang melayani juga mengurusi rakyat. Dengan begitu segala kebutuhan dasar rakyat termasuk pendidikan juga kesehatan akan dipenuhi oleh negara.

Islam datang dengan memenuhi hak-hak rakyatnya sesuai dengan posisinya, salah satunya adalah hak publik. Di mana pendidikan juga kesehatan merupakan bagian dari hak publik. Sehingga negara Islam wajib menjamin seluruh masyarakat akan mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang gratis dengan kualitas terbaik tanpa adanya bentuk diskriminasi apapun. Demi mendukung akses pendidikan dan layanan kesehatan dapat diraih dengan mudah, maka negara diasingkan untuk membangun sarana perasaan seperti jalan jembatan atau transportasi. 

Dalam membiayai fasilitas-fasilitas umum negara Islam memiliki sumber dana yang sangat berlimpah yakni berasal dari kekayaan alam negara yang dikelola oleh negara melalui Baitul Mal. Sebab negara Islam mengelola juga mengatur segala sumber daya alam yang dimiliki sesuai syariat Islam untuk memenuhi kemaslahatan umat. Sehingga kebutuhan masyarakat terjamin dengan bijak. Wallahu a'lam bishshawab. []

Oleh: Raihanun Aqilah Wardana

(Aktivis Muslimah)