Kemiskinan, Buah Penerapan Kapitalis Sekuler

Mutiaraumat.com -- Sebentar lagi, negeri ini merayakan kemerdekaan. Kegembiraan mulai tampak dari berhiasnya komplek, desa, bahkan instansi pemerintah. Merah putih mewarnai sepanjang jalan sebagai wujud rasa bahagia. 

Namun, fakta lain ternyata begitu banyak persoalan yang belum terselesaikan dengan baik. Korupsi makin menggila, kebijakan makin menekan rakyat, kemiskinan yang masih subur, dan masih banyak lainnya. Akankah kegembiraan di Agustus ini bisa sepenuhnya dirasa oleh seluruh rakyat? Ataukah hanya sebagian kecil saja? 

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) sejumlah 210.000 orang tak masuk pada kategori miskin per Maret 2025. Angka kemiskinan turun 23,85 juta orang dibanding September 2024. Melihat angka tersebut, pemerintah merasa berhasil untuk menurunkan angka kemiskinan. 

BPS telah menyesuaikan data kemiskinan dengan mengubah standarnya. Yaitu jika pengeluaran masyarakat sebesar Rp20.305,- per hari maka masuk sebagai kategori mampu alias kaya (CnnIndonesia.com, 25/07/2025).

Melihat angka yang tertera di atas, kemudian membandingkan dengan harga kebutuhan pangan yang kini meroket maka rasanya hati ini menolak. Uang dua puluh ribu rupiah untuk saat ini paling bisa dibelanjakan satu bahan kebutuhan pokok.

Seandainya mau membeli beras, mungkin bisa dapat satu kilogram. Kemudian sisanya bisa dibelanjakan telor seperempat kilogram. Namun, jika kita pikirkan lebih lanjut lagi, kebutuhan lainnya tentu tak dapat terpenuhi.

Misalnya saja, membeli BBM, susu dan jajan anak, belum lagi jika ada anggota keluarga sakit. Kemudian membayar listrik, sewa rumah, serta lainnya. Pasti dengan uang tersebut tak mampu memenuhi kebutuhan per hari kita, jauh dari kata cukup sebenarnya. 

Belum lagi fakta bahwa masih banyak masyarakat yang tidur di emperan toko, di bawah flyover, dan jalanan. Apakah kondisi tersebut tak lepas dari perhatian kita? Belum lagi banyak ibu yang telah melahirkan tak dapat bertemu anaknya lantaran belum lunas administrasinya. 

Kondisi saat ini dimana PHK massal terus terjadi dan menjadi bayang-bayang menakutkan para buruh. Itu fakta yang terjadi dan sepertinya data di atas tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya masyarakat di negeri ini. 

Utak-atik data alias rekayasa statistik dilakukan dengan tujuan untuk memperlihatkan sebuah peningkatan dan kemajuan. Hanya sekadar deretan angka namun sangat berbeda jauh dari kenyataan. Itulah yang sengaja diciptakan pada alam kapitalis saat ini. Lebih mementingkan pada citra perkembangan ekonomi daripada kondisi riil di lapangan.

Bahkan yang terjadi, kekayaan hanya menumpuk pada segelintir orang saja. Dan itu dijadikan sebagai patokan bahwa pendapatan per kapita masyarakat cukup tinggi. 

Itulah tipu-tipu data yang telah terjadi pada sistem kapitalis saat ini. Lebih mementingkan orang yang mempunyai kekuasaan serta harta banyak. Hingga akhirnya yang kaya akan makin kaya, sementara si miskin tetap berada pada level terendahnya. 

Privatisasi pada kekayaan alam pun turut menjadi penyumbang besar nilai angka kemiskinan. Padahal dengan kekayaan yang begitu banyaknya dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di negeri ini. 

Tapi apalah daya, masyarakat tak mampu berbuat banyak. Regulasi kebijakan tetap berpihak kepada orang yang berduit. Makanya sistem ini benar-benar menciptakan kemiskinan dan menciptakan jurang lebar antara si miskin kaya. 

Bagaimanapun usaha yang dilakukan untuk meminimalkan angka kemiskinan, tampaknya itu tak menjadi peubah nyata. Karena sejatinya akar masalahnya belum diambil, jadi wajar dari tahun dahulu sampai sekarang yang namanya kemiskinan tetap saja belum bisa teratasi dengan baik. 

Padahal, jika negeri ini mampu berlepas diri dari cengkeraman kapitalis, maka bisa jadi persoalan demi persoalan akan mudah diatasi. Sebab kekayaan negeri ini begitu melimpah ruah.

Mulai dari tambang, hutan, perairan, dan masih banyak lainnya. Jika itu dioptimalkan dengan baik, negara turut andil secara nyata maka insyaAllah akan bisa membawa kesejahteraan pada masyarakat. Bahkan kemiskinan bisa jadi dapat terhapuskan dengan nyata. 

Semua itu bisa terwujud jika aturan dalam kehidupan ini diganti dengan sistem Islam. Dengan muatan akidah yang kokoh akan menciptakan pribadi manusia yang amanah terhadap seluruh kewajiban yang ada di pundaknya. 

Para pemegang kekuasaan tentunya akan menjalankan amanahnya dengan baik dan tak lupa mengayomi masyarakat dengan sempurna hingga terwujud kemaslahatan umat. 

Negara pun akan mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap rakyat keseluruhan bukan sebagian saja. Termasuk memberikan ketegasan pada hal kepemilikan. Jika boleh dimiliki individu, maka negara tak akan melarang untuk memilikinya. 

Namun, jika termasuk pada kepemilikan umum maka harus dikelola secara sempurna oleh negara dan dikembalikan hasilnya penuh untuk masyarakat. Inilah konsep yang tak dimiliki oleh kapitalis.

Sehingga yang terjadi penumpukan harta pada orang yang kaya saja. Sementara kalau dalam Islam, terjadi perputaran uang dan materi sehingga tidak menumpuk pada sebagian saja. 

Hal di atas bisa terwujud sempurna dalam pengurusan negara yang akan menerapkan Islam. Yaitu Daulah Islam dengan khalifah sebagai pemimpinnya. Khalifah akan bertanggungjawab penuh terhadap percayakan masyarakat seluruhnya termasuk pada pemenuhan kebutuhan pokok individu per individu bukan per kapita. 

Dengan begitu, negara mampu mengontrol secara penuh masyarakat yang ada di wilayahnya dengan baik. Bagi yang kekurangan akan di support oleh negara. Tak hanya itu, negara akan membuka lapangan pekerjaan yang banyak termasuk pula akan memberikan keahlian-keahlian bagi para bapak yang mencari pekerjaan.

Semua itu dilakukan agar kepala keluarga mudah untuk mencari pekerjaan. Dengan begitu, insyaAllah kemiskinan akan dengan mudah teratasi. Seperti gambaran ketika Islam diterapkan pada masa Khalifah Harun arrasyid.

Saat itu sampai tak ada lagi orang yang berhak menerima zakat. Semoga masa itu kembali terulang dan kita segera bisa menerapkan Islam dalam kehidupan ini. Wallahu'alam.[]

Oleh: Mulyaningsih

(Pemerhati Masalah Anak & Keluarga)