Ironi 80 Tahun Kemerdekaan, Indonesia Masih Terjajah
TintaSiyasi.id -- Peringatan 80 tahun kemerdekaan RI diliputi dengan ironi. Ada banyak persoalan di berbagai bidang kehidupan. Di bidang ekonomi, banyak terjadi PHK terhadap pekerja di berbagai sektor, seperti industri tekstil, teknologi, dan lain-lain.
Narasi pemerintah tentang pertumbuhan ekonomi yang pesat sepertinya hanya membuat kelas menengah menjadi penonton, sementara mereka sendiri yang menanggung beban. Masyarakat terjepit antara pendapatan yang tidak meningkat dan biaya hidup yang terus naik, sehingga mereka terpaksa menggunakan tabungan untuk bertahan hidup.
Jika kita melihat data yang ada jumlah kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan signifikan dalam kurun waktu lima tahun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia menurun drastis dari 57,33 juta pada 2019 menjadi 47,85 juta pada 2024, dengan sekitar 9,48 juta orang turun kasta dari kelompok ini. Proporsi kelas menengah terhadap total penduduk Indonesia menurun dari 21,45% pada 2019 menjadi 17,13% pada 2024, menunjukkan penurunan signifikan sebesar 4,32%. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) mencatatkan penurunan simpanan nasabah perorangan di perbankan pada triwulan I-2025. Simpanan individu turun 1,09% secara tahunan.
Hal tersebut mengindikasikan bahwa banyak masyarakat mulai menggunakan tabungan mereka untuk membiayai kebutuhan sehari-hari.
Menurut riset Indonesia Economic Outlook Q3-2025 oleh LPEM UI, masyarakat lebih banyak menggunakan dana mereka untuk membiayai kebutuhan dasar seperti makanan, tagihan listrik, air, dan ongkos transportasi. Dari data Sakernas BPS, tercatat 939.038 pekerja terkena PHK di 14 sektor usaha, sementara penyerapan tenaga kerja baru hanya mencapai 523.383 orang, sehingga terjadi defisit tenaga kerja sebanyak 415.655 orang. Ini berarti bahwa jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan tidak sepenuhnya dapat diserap oleh lapangan kerja baru yang tersedia.
Adib Abdushomad dan perwakilan dari berbagai organisasi keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, membacakan deklarasi bersama untuk mempromosikan kerukunan antar umat beragama. Deklarasi ini mengandung pembajakan potensi generasi untuk mengokohkan kapitalisme.Penanaman konsep yang berpotensi melemahkan aqidah, seperti deradikalisasi dan Islam moderat, yang dapat menjauhkan umat dari nilai-nilai Islam yang sebenarnya.
Tampaklah, bahwa sejatinya Indonesia meski sudah merdeka dari penjajahan fisik, sejatinya Indonesia masih terjajah secara hakiki.
Kesejahteraan rakyat seharusnya menjadi indikator utama kemerdekaan, dengan terpenuhinya kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan.
Ketika rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, esensinya Indonesia belum merdeka secara hakiki. Kemerdekaan juga tampak ketika umat Islam dapat berpikir sesuai dengan Islam
Semua ini merupakan akibat penerapan sistem sekuler kapitalisme yang tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat, tetapi malah melayani kepentingan kapitalis. Akibatnya, kapitalis makin kaya, sedangkan rakyat makin miskin.
Penerapan sistem Islam secara menyeluruh adalah jawaban atas problematika kesejahteraan rakyat, karena sistem ini dapat mengelola sumber daya untuk kepentingan rakyat dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat.
Sistem Islam juga akan menjaga pemikiran umat Islam tetap selaras aturan syariat, dan hidup dalam ketaatan kepada Allah. Untuk meraih kemerdekaan hakiki, butuh aktivitas perubahan hakiki. Meskipun ada perubahan sosial yang signifikan, seperti popularitas One Piece, namun masih belum ada perubahan fundamental pada sistem kapitalisme yang menjadi akar permasalahan,yaitu keberadaan sistem kapitalisme.
Untuk itu, perlu perubahan hakiki yang dipimpin oleh jemaah dakwah Islam ideologis yang melakukan perubahan hakiki dari sistem kufur menuju Islam. Wallahu a’lamu bishawab.
Oleh: Mariah Hati
Aktivis dan pendidik
0 Komentar