Bukan Takdir, Kemiskinan Adalah Rekayasa Sistemis Kapitalisme
MutiaraUmat.com -- Kemiskinan seringkali disebut sebagai akibat dari kemalasan individu. Narasi seperti itu selalu diserukan dalam sistem kapitalisme. Namun fakta terkini mengungkapkan bahwa kesuksesan tidak selalu berbanding lurus dengan kerasnya usaha. Ketimpangan yang sengaja diciptakan oleh sistem akan menjadikan kemiskinan yang terstruktur, jadi kemiskinan bukan semata-mata karena kurangnya usaha. Kapitalisme justru menstandarkan kemiskinan sebagai bagian dari mekanisme pasar. Pemilik modal terbesar adalah penguasanya. Maka dari itu, sudah saatnya umat menyadari bahwa kemiskinan adalah rekayasa sistemik, bukan takdir Ilahi.
Dikutip dari laman beritasatu.com (25 Juli 2025), BPS atau Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa peningkatan angka kemiskinan di perkotaan meningkat dari 6,66% atau setara 11,05 juta jiwa pada September 2024 menjadi 6,73% atau setara 11,27 juta jiwa pada Maret 2025. Yang disebabkan oleh meningkatkatnya pengangguran laki-laki di perkotaan. Harga komodiyas pangan seperti minyak goreng, cabai rawit dan bawang putih yang mengalami lonjakan secara signifikan juga berpengaruh pada peningkatan jumlah kemiskinan.
Dari fakta tersebut, sangat jelas bagaimana sistem kapitalis mempermainkan dan mengambil keuntungan dari rakyat miskin. Pada akhirnya yang miskin semakin miskin, sedangkan yang kaya semakin kaya. Semua itu tidak lain sudah diatur sedemikian rupa oleh penguasa perekonomian global. Ketika para elit berpesta dengan kemewahan, rakyat bawah harus puas dengan hidup yang pas-pasan bahkan bisa dibilang kekurangan.
Belum lagi sistem kapitalis yang selalu memberi solusi alternatif yang sama sekali tidak membantu rakyat miskin bangkit dan menjauh dari rasa terpuruk, namun justru menjerumuskan mereka ke dalam lingkaran setan yang sulit diputus seperti pinjol dan judol. Sedihnya karena hal itu, rakyat miskin makin terpinggirkan dan mengalami penderitaan. Lalu kemana pemimpin yang katanya bertugas melayani dan menjamin kesejahteraan rakyat?
Jika sistem tidak diubah, mustahil kesejahteraan tercapai. Karena sejatinya janji pemimpin dalam sistem kapitalis untuk mensejahterakan rakyat sudah pasti adalah kebohongan yang nyata. Yang menjadi prioritas utama mereka adalah sejahtera secara pribadi, hidup mewah dan jauh dari kekurangan. Di tengah buntunya sistem saat ini, Islam datang menawarkan alternatif sistem perekonomian yang adil dan manusiawi. Sistem dimana kekayaan tidak dijadikan sebagai senjata penindasan, melainkan sebagai amanah yang dikelola untuk kemaslahatan umat.
Dalam sistem Islam, negara berkewajiban menjamin kebutuhan pokok setiap individu—baik sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, maupun keamanan—secara langsung dan merata. Hal ini bukanlah sekedar janji politik yang kosong, melainkan kewajiban yang harus ditunaikan oleh khalifah sebagai pemimpin umat. Islam tidak akan membiarkan rakyatnya hidup dalam kesengsaraan dan tanpa jaminan hidup layak, serta tidak menyerahkannya kepada mekanisme pasar bebas seperti dalam kapitalisme.
Islam juga memiliki mekanisme distribusi kekayaan yang adil dan efektif melalui instrumen zakat, sedekah, infaq, dan wakaf. Zakat misalnya, bukan hanya bentuk ibadah, tapi juga sistem keuangan yang wajib dikelola negara dan didistribusikan langsung kepada delapan golongan yang berhak. Melalui pengelolaan yang benar, zakat dapat menjadikan orang miskin menjadi produktif dan mandiri, bukan terus bergantung pada bantuan.
Lebih dari itu, Islam melarang keras praktik riba, monopoli, dan penimbunan, karena hal-hal tersebut menjadi penyebab utama kesenjangan dan ketidakadilan ekonomi. Negara dalam sistem Islam akan mengelola dan mengatur sumber daya alam secara langsung, bukan malah diserahkan pada korporasi atau asing, sehingga pada akhirnya hasil yang didapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Hal ini menutup celah eksploitasi sebagaimana yang terjadi dalam sistem kapitalisme.
Sudah saatnya kita berhenti menerima kemiskinan sebagai nasib yang tak terelakkan. Faktanya, kemiskinan hari ini adalah akibat dari sistem kapitalisme yang menormalisasi ketimpangan dan menjadikan kesejahteraan sebagai hak istimewa, bukan hak asasi. Islam datang dengan paradigma yang berbeda: menempatkan negara sebagai pelayan rakyat, menjadikan kekayaan sebagai amanah publik, dan menjamin setiap individu hidup layak tanpa diskriminasi ekonomi. Maka, perjuangan mewujudkan kesejahteraan sejati tak cukup hanya dengan kritik, tapi dengan kesadaran kolektif untuk mengganti sistem yang rusak ini dengan sistem yang adil dan berasal dari Sang Pencipta—yakni sistem Islam di bawah naungan khilafah. Allahu a'lam bishshawab. []
Oleh: Lailiatus Sa'diah
(Aktivis Muslimah)
0 Komentar