Angka Kemiskinan Turun, Belum Berarti Sejahtera

MutiaraUmat.com -- Indonesia mengalami penurunan angka kemiskinan, begitulah klaim yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), BPS mencatat adanya penurunan persentase sebesar 0,10 persen pada Maret 2025 terhadap September 2024, menjadi 8,47 persen. Pada periode yang sama jumlah penduduk miskin berkurang 210.000 orang, mencapai 23,85 juta orang (dilansir dari BBC News Indonesia, 25 Juli 2025)

Meskipun angka kemiskinan dikatakan menurun tetap saja dibalik klaim tersebut, masih ada sebanyak 23,85 juta orang hidup dalam kondisi kekurangan hingga tidak layak, ditambah lagi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terus bertambah. Jumlah tersebut sangatlah besar sekali.

Data BPS Meragukan

Data BPS memang tertulis adanya penurunan angka kemiskinan ekstrem, namun semua itu hanya sebatas tulisan angka tidak sesuai dengan fakta yang ada. Dalam mengolah data, BPS masih mengambil acuan PPP (Purchasing Power Party) 2017, sehingga hasil yang diperoleh standar garis kemiskinan juga rendah, tingkat kemiskinan ekstrem nasional yakni USD 2,15 (20.000)/hari). BPS juga mengubah garis kemiskinan nasional pada Maret 2025 sebesar sekitar Rp. 20.305 per hari.

Faktor lain, jika angka kemiskinan benar-benar mengalami penurunan, kemungkinan adanya program-program bantuan sosial pemerintah, mulai dari Bantuan Subsidi Upah (BSU), Program Keluarga Harapan (PKH), dan sebagainya. Program bantuan sosial tersebut membantu penurunan angka kemiskinan. Inilah yang dinamakan manipulasi statistik untuk menunjukkan progres semu.

Beginilah realita pahit kehidupan masyarakat miskin dalam sebuah negara yang hanya memikirkan pencitraan daripada menyelesaikan masalah bangsa yang bertumpuk-tumpuk. 

Kemiskinan Sistemis

Akar kemiskinan ekstrem terbentuk karena penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang menciptakan jurang antara si kaya dan si miskin. Dalam sistem kapitalisme pihak swasta maupun korporasi berhak menguasai harta milik umum seperti menguasai sumber daya alam. Akibatnya rakyat tidak bisa merasakan hasil sumberdaya alam yang seharusnya mereka dapatkan. Semua hasilnya lari ke kantong pribadi para korporat dan swasta. Kekayaan menumpuk di segelintir elite, sementara akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak semakin mahal dan sulit. Di sinilah awal bencana kemiskinan itu dimulai. 

Alih-alih mengurus kesejahteraan rakyat, negara dalam sistem kapitalisme hanya berperan sebagai pengelola angka dan fasilitator pasar bebas. Demi menutupi kebobrokan ini, negara dalam sistem kapitalisme memainkan angka-angka data kemiskinan agar terjaga kiprah mereka. Mereka mengklaim angka kemiskinan turun, padahal dibalik itu semua masih ada jutaan orang yang hidup sengsara.

Islam Mewujudkan Kesejahteraan

Sungguh sangat berbeda, bagaimana Islam dapat menyelesaikan masalah kemiskinan hingga ke akarnya. Negara bertanggung jawab penuh atas kebutuhan dasar rakyat antara lain : sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. 

Islam mempunyai cara praktis dan solutif dalam mengentaskan kemiskinan hingga bisa terminimalisir angka kemiskinan, sebagai berikut :

Pertama, Islam mengatur masalah kepemilikan harta secara adil dan mencegah peredaran kekayaan hanya pada orang-orang tertentu saja, seperti firman Allah QS. Al-Hasyr (59) : 7.

Harta kepemilikan dalam Islam dibagi menjadi tiga : harta milik umum, harta milik negara dan harta milik pribadi.

Negara yang akan mengelola sumber daya alam untuk kemaslahatan umat, bukan untuk dikomersialkan.

Kedua, Islam memiliki syari'at zakat, infaq dan sedekah, syariat ini juga bisa memastikan redistribusi pemerataan kekayaan di tengah masyarakat. Orang kaya didorong oleh syari'at untuk menyalurkan hartanya kepada orang miskin melalui infaq atau sedekah secara langsung atau menyerahkan ke pos zakat Baitul Mal negara.

Ketiga, Islam mewajibkan setiap laki-laki mencari nafkah, Peran negara terhadap syariat ini menjamin seluruh laki-laki mendapatkan pekerjaan dan gaji secara layak. Maka, negara khilafah akan menyediakan lapangan kerja bagi warganya.

Keempat, Islam mewajibkan negara menjadi pihak yang menjamin kebutuhan dasar publik secara langsung, seperti : pendidikan, kesehatan dan keamanan.

Islam mewajibkan negara menjadi pihak utama yang menyediakan semua kebutuhan tersebut secara gratis, agar setiap warga negara mendapatkan kebutuhan tersebut dengan kualitas yang sama.

Demikianlah cara Islam dalam memberikan solusi mengentaskan kemiskinan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Syariat ini bisa berjalan jika ada negara yang menerapkan syariat Islam secara kaffah, yakni Daulah Khilafah. Karena itu sudah menjadi kebutuhan mendesak bagi umat untuk memperjuangkan kembalinya Daulah Khilafah.

Kembalinya Daulah Khilafah di tengah umat akan menyelesaikan semua problematika hingga tuntas. Kemiskinan bukan lagi soal otak atik angka, namun diselesaikan secara tuntas oleh negara.

Wallahu a’lam bishshawâb. []

Ning Hari W.

(Aktivis Muslimah)